Sukseskan Event Motocross Grand Prix dan Pemilu Damai 2024, Intelkam Polda NTB Silaturahmi dengan Wartawan Sumbawa

 

Bima, Inside Pos,-

Event internasional Motocross Grand Prix (MXGP) Samota 2023 dan Pemilu 2024 segera digelar. Direktorat Intelkam Polda NTB terus berupaya menjaga kondusifitas diwilayah hukumnya di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB. Salah satunya dengan melakukan safari dalam upaya memperkuat koordinasi dan jalinan silahturahmi dengan para wartawan.

Seperti yang dilaksanakan Senin 12 Juni 2203, Tim  Direktorat Intelkam Polda NTB bertemu dengan puluhan wartawan yang tergabung dalam PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Kabupaten Sumbawa. Bertempat di Rumah Makan Putra Jogja, tim yang dipimpin AKP Abdul Haris, Kanit I Subdit I Dit Intelkam Polda NTB ini membahas terkait masalah kondusifitas wilayah. Kegiatan ini mengusung tema 

“Menangkal Politik Identitas dan Black Campaign dalam Tahapan Pemilu 2024, serta menjaga Sitkamtibmas yang Kondusif dalam Pelaksanaan MXGP Samota Tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa”.

AKP Abdul Haris mengatakan, menghadapi event MXGP 2023 yang akan dilaksanakan di Sirkuit Samota Kabupaten Sumbawa, 24-26 Juni mendatang, Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kondusifitas, sehingga dibutuhkan peran serta berbagai pihak, salah satunya insan pers.

Demikian dengan Pemilu 2024, yang meiliki dua agenda besar demokrasi, yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Piemilihan Presiden (Pilpres) yang dijadwalkan Februari 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bulan November mendatang. 

“Kami membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk menjaga kondusifitas dan Kamtibmas. Terkhusunya lagi insan pers yang kami nilai memiliki peran yang sangat penting,” tuturnya.

Menurut mantan Kasat Intel Polres Dompu dan Polres Lombok Tengah, intel dan wartawan merupakan saudara persusuan. Karena sama-sama mencari informasi yang sesuai fakta di lapangan. 

“Harapan kedepan kami ingin menghadapi agenda besar ini secara bersama-sama, tidak putus silahturahim, harus terjalin terus menerus dan ini sebagai pertemuan awal yang terus akan kita lakukan,” ujarnya.

Sementara Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin memberi apresiasi kepada jajaran Dit Intelkam Polda NTB yang telah menggandeng dan melibatkan para awak media dalam menjaga kondusifitas di dua agenda besar, yaitu MXGP 2023 dan Pemilu 2024.

Ditegaskan, wartawan di Sumbawa baik yang tergabung dalam PWI maupun IJTI akan selalu mendukung pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan kondusifitas daerah. Sebab persoalan keamanan menjadi tanggung jawab semua pihak. Selama ini wartawan dan polisi selalu bermitra terutama dalam menjaga kondusifitas. Tidak heran jika Sumbawa menjadi daerah teraman di NTB. Ini tidak terlepas dari hubungan kemitraan jajaran kepolisian dan wartawan. 

“Kami PWI dan IJTI Kabupaten Sumbawa akan terus mensuport kegiatan Polda NTB maupun Polres Sumbawa dalam upayanya menjaga Kamtibmas,” pungkasnya. 

#Pena Bumi

Di Bai'at, 37 Peserta PKL-IV PMII Bali Nusra Resmi Jadi Kader Mujtahid

 

Kota Bima, Inside Pos,- 

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Indonesia Indonesia Bali Nusa Tenggara, resmi membai'at peserta pelatihan kader lanjut (PKL) Ke-IV sebanyak 37 orang sebagai kader mujtahid. 

Kegiatan tersebut terlaksana selama lima hari, terhitung sejak tanggal 15 maret hingga tanggal 19 maret 2023 di Hotel permata syariah Kota Bima dengan tema "Merawat kaderisasi untuk organisasi Unggul dan Gemilang". 

Adapun peserta yang ikut dalam PKL Ke-IV ini merupakan delegasi dari sebelas cabang Se-Bali Nusa Tenggara, diantaranya Cabang Buleleng, Kota Mataram, Lombok Timur,  Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Bima, Kupang, ditambah delegasi dari cabang riau satu orang. 

Instruktur Pelatih Kadee Lanjut (PKL), Hilful Fudhul setelah mengambil sumpah, mengucapkan selamat kepada 37 peserta yang sudah di Bai'at menjadi kader mujtahid dan tanggungjawabnya semakin besar untuk PMII. 

"Selamat kepada sahabat-sahabat yang sudah di bai'at menjadi kader mujtahid, Tidak ada alasan apapun untuk sahabat-sahabat meninggalkan PMII,"ujarnya.

Lebih lanjut Tim kaderisasi nasional PB PMII ini menjelaskan, Sahabat sahabat boleh lelah dalam mengurus PMII dan beristirahat sejenak. Kemudian kembali lagi untuk mengurus PMII. Yang tidak bisa sahabat sahabat lakukan adalah meninggalkan PMII. 

"Sekali lagi saya ucapan selamat kepada Sahabat-sahabat semuanya. Selamat menjalankan tugas muliah menjadi kader mujtahid, kader yang siap menyebarkan sayap PMII dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun,"pungkasnya.

Sementara itu Ketua PKC PMII Bali Nusra, Herman jayadi berharap, bahwa peserta Alumni PKL Ke-IV PKC PMII Bali Nusra mampu menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi kader-kadernya ke bawah.

Selain itu, sahabat-sahabat harus menjadi pemecah setiap masalah yang ada, baik di tingkat rayon, komisariat dan cabangnya. Jadi, mulai hari ini tidak ada alasan apapun bagi Sahabat-sahabat untuk meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun. 

"Selamat kepada-sahabat yang telah resmi di bai'at menjadi kader Mujtahid. Semoga kedepannya mampu memberikan terobosan baru untuk kemajuan PMII di daerahnya masing-masing,"tandasnya.

Kolaborasi OJK dan Pemuda Muhammadiyah, Masifkan Literasi Keuangan Generasi Muda

 

MATARAM- Inside Pos,- 

Perencanaan keuangan penting bagi generasi muda dalam menghadapi ancaman resesi dan inflasi di masa depan. Pemahaman ini coba dibangun Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dalam seminar literasi keuangan, Rabu (9/11).

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Iskandar mengatakan, peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan bagi generasi muda sangat dibutuhkan. ”Penting untuk meraih tujuan hidup, cita-cita juga kan butuh biaya. Sebab hidup itu tidak selalu berada di atas,” kata Iskandar.

Melek terhadap pengelolaan keuangan tidak melulu soal menabung dari pendapatan yang diperoleh. Tapi juga bagaimana agar cerdas dalam berinvestasi.

Kata Iskandar, sekarang ini banyak bermunculan platform digital menawarkan investasi keuangan. Beberapa di antaranya bahkan terlihat sangat menguntungkan. Namun di balik itu, aktivitas investasi tersebut justru mengarah pada investasi bodong hingga perjudian.

”Supaya tidak menjadi korban, generasi milenial dan generasi Z harus diedukasi lebih masif. Karena itu harapannya dengan seminar ini, kawan-kawan generasi muda bisa lebih melek soal literasi keuangan,” bebernya.

Kasubbag IKNB dan PAM OJK NTB Muhammad Abdul Mannan mengatakan, keuangan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kegiatan pada sektor keuangan harus diawasi agar berjalan dengan lancar.

”OJK menjadi lembaga yang berperan mengawasi kegiatan sektor keuangan ini,” katanya.

Dalam paparannya, Abdul Mannan menerangkan tips untuk perencanaan keuangan. Yakni dengan membagi empat bagian dari pendapatan yang diperoleh. Antara lain, 10 persen untuk biaya sosial; 20 persen tabungan, investasi, dan proteksi; 30 persen cicilan utang; dan 40 persen sebagai biaya rumah tangga.

Generasi muda harus memahami dengan baik soal kondisi keuangannya. Kebebasan finansial bukan diukur dari seberapa besar pendapatan. Namun, apakah pendapatan tersebut bisa menutupi segala kebutuhan.

”Harus bisa dipisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dan bijak juga dalam berutang,” imbaunya.

Selain itu, Abdul Mannan juga membeberkan bagaimana tips untuk berinvestasi. Serta ciri-ciri investasi ilegal. ”Sebelum investasi, pastikan 2L, legal dan logis,” tandas Abdul Mannan.

Ketua Panitia Seminar Literasi Keuangan Sarif Hidayat mengatakan, seminar ini diharapkan bisa membantu generasi milenial dan generasi Z untuk sadar keuangan. Kondisi era digital yang serba terbuka membuat semua anak muda mudah mengakses segala informasi. Sehingga literasi menjadi kunci untuk menghindari kesalahan dalam mengelola dan memilih platform investasi.

Komitmen ini juga segendang sepenarian dengan program kerja yang dirancang Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Bagaimana agar memasifkan gerakan literasi keuangan pada semua kelompok dan kalangan. Lebih-lebih Kota Mataram sebagai episentrum perkembangan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

#Pena Bumi

Imigrasi Kelas III Bima Musnahkan Arsip Tidak Memiliki Nilai Guna

 

Bima, Inside Pos,- 

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima melaksanakan Pemusnahan Arsip Fisik Substantif Keimigrasian, Rabu 13/7/2022 tadi. Arsip ini merupakan berkas-berkas dokumen permohonan paspor dari tahun 2016 sejak kantor ini beroperasi hingga tahun 2017.

Untuk diketahui, kegiatan pemusnahan arsip di Imigrasi sudah direncanakan sejak 2020. Tertunda karena pandemi covid dan pindahan gedung kantor.  

Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 08.30 WITA. Langsung disaksikan Arsiparis Biro Umum Kemenkumham, Andri Budi, Kabid Perijinan Infokim Kanwil Kemenkumham NTB, Samsu Rizal dan Kakanim Bima, Muhammad Usman. 

Arsiparis Biro Umum Kemenkumham, Andri Budi dalam sambutannya sampaikan, Pemusnahan Arsip dokumen yang tidak memiliki nilai guna ini merupakan amanat UU 43 Tahun 2009 yang secara khusus tertuang dalam Permenkumham. Sehingga ada kaidah-kaidah pemusnahan yang harus diikuti.

"Berdasarkan Amanat UU, maka kami dari kemenkumham harus melakukan penandatanganan arsip yang tidak memiliki nilai guna termasuk melaksanakan kegiatan pemusnahan," sambut Andri 

Setelah penandatanganan Berita Acara, dilanjutkan dengan pemusnahan berkas yang diawali secara simbolis dengan cara dibakar di halaman kantor untuk dilanjutkan dengan pencacahan berkas sisanya. 

"Pemusnahan arsip ini adalah bentuk pengurangan sampah dokumen kertas yang tidak terpakai, sehingga ruang arsip dapat dioptimalkan untuk menyimpan dokumen lain yang lebih penting dan bernilai guna" Tutup Muhammad Usman

#Pena Bumi 

Demo Kantor Bupati, Laskar Tani NTB Belum Temukan Titik Terang

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Ratusan massa aksi dari tiga Kecamatan di Kabupaten Bima, yakni Donggo, Soromandi, Dan Bolo, yang tergabung dalam organisasi "Laskar Tani NTB" melakukan aksi demonstrasi depan Kantor Bupati Bima, Kamis (02/06/2022).

Hingga kini, unjuk rasa massa aksi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan tersebut belum menemukan titik terang. Pasalnya, sejak pukul 10.00 WIB, hingga pukul 12.30 WIB, massa aksi masih terus berorasi.

Laskar Tani NTB mendesak Bupati Bima menemui massa aksi untuk menjawab beragam persoalan petani. Sampai detik ini, pemerintah daerah belum kunjung keluar.

Pantauan langsung media ini, massa aksi sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. Namun, peristiwa itu terjadi tidak sampai lama.

Meskipun demikian, massa aksi Laskar Tani NTB terus mendesak Bupati Bima untuk keluar. Menjawab langsung beragam masalah petani di seluruh wilayah Kabupaten Bima.

Kondisi terkini, aparat kepolisian dan anggota Pol PP sedang berjaga ketat. Memastikan aksi unjuk rasa Laskar Tani NTB berjalan damai. Lalulintas roda dua dan empat terlihat aman dan tertib.

Meski, sekitar pukul 10.30 WIB, massa aksi sempat memblokade jalan lintas provinsi didepan kantor Bupati Bima. Hanya beberapa menit, jalan lumpuh sekitar setengah kilo dari arah timur kantor Pemkab.

Unjuk rasa kali ini, Laskar Tani NTB membawa beberapa tuntutan petani. Yakni, mendesak Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Bima, dan DPRD, untuk menstabilkan harga komoditas petani yang merosot. 

Komoditas jagung misalnya, Bawang Merah, Padi, Garam, yang dinilai daya jualnya sangat rendah. Karena harga turun, tidak seimbang dengan biaya produksi yang sangat tinggi.

Hingga berita ini dipublikasikan, massa aksi sedang menggedor pintu masuk Kantor Bupati Bima. Meminta dengan tegas Bupati Bima bertemu massa aksi.

#Tot.

Rayakan Hari Pancasila, EK-LMND Bima Keluhkan Harga Komoditas Petani dan Pendidikan Gratis

Massa aksi EK-LMND Kabupaten Bima sedang berorasi didepan kampus STKIP TAMSIS.

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Merayakan hari lahir Pancasila Republik Indonesia yang ke 77 Tahun. Puluhan mahasiswa dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kabupaten Bima turun ke jalan. Menyuarakan sejumlah persoalan petani dan pendidikan di Kabupaten Bima.

Pancasila hakikatnya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya, Pancasila tidak pernah di praktekkan dalam sistem berbangsa dan bernegara. Pancasila hanya dijadikan sebagai simbol dan pelengkap dokumen negara yang saat ini dikuasai oleh watak pemangku jabatan yang mementingkan individu dan kelompok.

Berbagai problem di Kabupaten Bima mulai dari persolan petani hingga pengelolaan anggaran pendidikan gratis yang dinilai tidak efektif dan efisien. Harga komoditas pertani yang merosot tajam, Pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) seolah menutup mata. Sebut saja komoditas Bawang Merah, Jagung, dan Padi.

"Setiap tahun petani harus kandas pasca panen. Petani sulit menemukan harga komoditas mereka sesuai harapan. Bahkan, petani harus terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga rendah. Keterpaksaan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah," orasi Den Aidit, Korlap EK-LMND depan Kampus STKIP TAMSIS Kabupaten Bima, Kamis (02/06/2022).

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, kewajiban pemerintah adalah menyiapkan pasar komoditas dengan menjamin Harga Pembelian Petani (HPP) yang menguntungkan.

"Pemerintah harus fungsikan Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Kabupaten Bima sebagai sentral pembelian seluruh komoditas petani. Tujuannya, hasil produksi petani terakomodir dengan baik. Petani tidak lagi mengeluh dengan harga," tuturnya.

Menurut Korlap, jika semua itu di indahkan pemerintah daerah kesejahteraan petani terjamin. Kemerdekaan mereka terlindungi. Lain halnya dengan sekarang. Persoalan petani dibiarkan membengkak. Ditambah masalah pupuk dan pestisida diawal musim di seluruh wilayah Kabupaten Bima terus mencekik petani.

"Harga pupuk melambung tinggi. Harganya bervariasi. Ada yang harga Rp 250.000 per zak, Rp 230.000 per zak, 200.000 per zak. Padahal, harga HET yang sudah ditetapkan pemerintah adalah Rp 90.000 per zak. Begitu pula harga pestisida. Harganya 2 sampai 3 kali lipat dari harga tahun sebelumnya. Sementara hasil panen petani dibeli dengan harga murah tidak sesuai biaya produksi," sebutnya.

Kaitan itu, kami mendesak pemerintah daerah melalui KP3 untuk mengawasi pengadaan, peredaran, penyaluran, dan penyimpanan pupuk serta pestisida di seluruh wilayah Kabupaten Bima.

"Dengan itu kami yakin, keadilan untuk petani terjamin dengan baik," desaknya.

Masalah lain di kabupaten Bima, pendidikan gratis yang dinilai tidak tepat sasaran menjadi perhatian khusus organisasi EK-LMND Kabupaten Bima. Pendidikan saat ini melalui Kemendikbudristek meluncurkan program kampus merdeka atau belajar merdeka.

"Masalahnya, peralihan status Satuan Kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH dan PTSBH. Perubahan status ini merupakan reinkarnasi dari konsep  Badan Hukum Pendidikan (BPH) yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh mahkamah konstitusi," jelasnya.

Baru-baru ini pemerintah dan DPR RI akan melakukan revisi UU Sisdiknas dengan menggunakan Omnibus Law dalam menggabungkan tiga paket UU. Revisi ini dinilai masih bersifat tertutup.

"Wajah pendidikan di Kabupaten Bima saat ini pengelolaan anggaran pendidikan tidak tepat sasaran. Karena ada 160 SD dan 44 SMP menyalahgunakan Negara yang ditemukan BPK. Maka Dikbudpora harus mengevaluasi kepala sekolah yang menyalahgunakan anggaran negara tersebut," harapnya.

Adapun grand issue EK-LMND Bima, Ganti haluan ekonomi liberal, laksanakan Pasal 33, menangkan Pancasila. Tuntutan, wujudkan Pendidikan gratis, desak pemerintah daerah terbuka soal APBD. Desak Dikbudpora terbuka anggaran pendidikan, desak Perumda Kabupaten Bima sebagai sentral pembelian komoditas petani, penjarakan Distributor dan pengecer pupuk nakal, mendorong reforma agraria yang konsisten, nasionalisasi aset vital negara dan bangggu industrialisasi mandiri.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi EK-LMND Kabupaten Bima menuju Kantor Bupati Bima.

#Tot