Kementerian LHK Bahas Pemanfaatan Kawasan Hutan Bersama Walikota Bima

Bima, Inside Pos,-

Walikota Bima, HM, Lutfi, SE melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Selasa 16/11 2021 di Jakarta.

Walikota Bima berkesempatan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ibu Menteri Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc setelah sebelumnya juga melakukan pertemuan bersama Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terkait Usulan Permohonan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Hadir dalam pertemuan pada hari yang sama tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anggota DPR RI Muhammad Syafruddin, S.T,  Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dgn diwakili Bapak Drs. Yos Nelson Makalew, Ketua DPRD kota Bima, Wakil Ketua DPRD kota Bima, Kepala Bappeda Kota Bima beserta Kadis DLH kota Bima

Atas kunjungan tersebut Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya bersama Dirjen Planologi Kehutanan Yos Nelson menyambut baik dan sangat mengapreseasi. Dikatakan hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan segera dilaksanakan

"Kami Apresiasi Upaya dan langkah cerdas memanfaatkan kawasan hutan oleh Bapak Walikota Bima", Nurbaya

Sementara itu, Lutfi menyampaikan agar Pemerintah Pusat melaluI Kementerian LHK merealisasikan upaya pemanfaatan hutan secara produktif, tanpa merusak hutan dengan cara yang lebih inovatif dan memberi manfaat banyak bagi masyarakat.

"Semoga berjalan dengan baik harapan kami di pelosok NTB. ini bagian dari upaya menyelamatkan hutan kita secara bijak dan menyehatkannya. Sekaligus cara inovatif dalam pemanfaatan hutan"Imbuhnya

#Pena Bumi

Masalah Pupuk Subsidi Tidak Pernah Usai, Bupati Bima Diminta Mundur Jika Tidak Sanggup Layani Petani

Anandi Rezki, memakai baju merah maron.

Mataram, Inside Pos,-

Masalah pupuk subsidi di Bima tidak pernah selesai. Dari tahun ke tahun, soal ini menjadi kasus besar yang selalu mencekik petani. Pasalnya, masalah penjualan pupuk urea bersubsidi tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ditambah petani diharuskan membeli pupuk secara paket dengan pupuk nonsubsidi.

Menyikapi masalah tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM) Anandi Rezki, angkat bicara. 

Menurut Anandi, praktik penjualan pupuk tidak sesuai HET dan pembelian secara paket dengan pupuk non-subsidi yang didukung ketiadaan kwitansi pembayaran, itu terjadi secara menyeluruh pada 8 Kecamatan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Donggo-Soromandi dibawah naungan beberapa distributor.

"Mafia pupuk subsidi secara filosofis mempermalukan keterangan dan kebijakan pemerintah daerah. Disisi lain menggerus nilai lebih yang membuat petani menjerit," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, (11/10).

Keterangan dan kebijakan pemerintah sambung Anandi, bermaksud menjaga petani dari mafia pupuk. Namun gugur saat praktik-praktik penyimpangan yang terus berlanjut. 

"Bima Ramah jilid I petani mengalami masalah yang sama. Bima ramah jilid II masalah semakin menjadi-menjadi. Apa urgensi pembicaraan pemerintah? apa makna Instruksi Bupati Bima tentang pengawasan penyaluran pupuk subsidi yang dibuat tahun 2021?. Apakah hanya kebijakan tanpa pelaksanaan?," tanyanya 

Berdasarkan fakta yang terlihat, menurut mahasiswa Ilmu pemerintahan disalah satu PTS Kota Mataram itu, visi Bima Ramah tuna nurani. 

"Ini masalah klasik yang tidak mau diurus Bupati. Jika orang nomor satu di kabupaten Bima tersebut tidak sanggup menindak Distributor dan Pengecer nakal demi melayani petani, sebaiknya Bupati Bima mundur saja jadi Bupati," akunya. 

Dilihat dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Subsidi Tahun 2021, pupuk subsidi jenis Urea HET Rp. 2.250 per kg atau Rp 112.500 per zak isi 50 Kg. 

"Faktanya, justeru satu zak pupuk urea subsidi dijual dikisaran harga Rp. 130.000 hingga 140.000," tutupnya.

#tot

IPM Rendah Menjadi Tantangan Kabupaten Bima, Ini Arahan Bupati

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong rendah menjadi tantangan daerah Kabupaten Bima, dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri SE, saat menghadiri kegiatan Simposium Guru Penggerak bagi Wilayah Kabupaten Bima. 

Kegiatan yang  bertemakan “Sinergitas Guru Penggerak Dengan Pemerintah Daerah Dalam Proses Transformasi Pendidikan” tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Camelia Kota Bima, Selasa (21/09/2021).

Kegiatan yang digelar Kementerian pendidikan kebudayaan, Riset, dan teknologi. Melalui pusat pengembangan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan kewarganegaraan serta ilmu pengetahuan sosial ini. Kepala daerah yang akrab disapa Umi Dinda itu, memberikan arahan kepada 64 peserta. Yang terdiri dari 48 guru penggerak, 10 pendamping, dan 6 Peserta Dikbudpora Provinsi dan Kabupaten Bima.

Didampingi kepala Dinas Dikbudpora kabupaten Bima Zainudin S.Sos, MM dan Koordinator Guru Penggerak Mujiono Haryanto. Umi Dinda menyampaikan, kehadiran guru penggerak memiliki arti penting dalam membangun kemandirian anak didik.

"Meski guru penggerak bukan diangkat, tetapi dipilih dan diseleksi dengan baik. Saya sangat bangga. Artinya, para peserta memiliki kompetensi sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Untuk terpilih mengikuti pelatihan, saya berharap agar menjadi penggerak tentu  tidak mudah dan memerlukan kerja keras," ucapnya.

Dalam kegiatan itu, Umi Dinda memberikan apresiasi pada Kementerian Kebudayaan dan Ristek. Karena sudah bersentuhan langsung  dalam meningkatkan kompetensi SDM tenaga pendidik. Sebab, cakupan  wilayah Kabupaten Bima dengan 191 desa diakui guru ASN masih sangat minim.  

                               

"Karena itu, saya berharap kehadiran guru penggerak mampu memotivasi guru yang lain. Dan menunjukkan kemandirian bagi anak didik sesuai situasi dan kondisi di daerah," harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Bima, Zunaidin , S.Sos, M.M dalam pengantarnya mengemukakan. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan kemerdekaan belajar. Serta menggerakkan seluruh ekosistem pendidik untuk mewujudkan dunia pendidikan yang berpusat pada murid. 

"Guru penggerak, maksudnya menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah. Serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila," jelasnya.

Program ini lanjut Zunaidin, merupakan upaya untuk mewujudkan visi pendidikan negara dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

“Dalam prakteknya, kegiatan ini  berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Yang mencakup kompetensi literasi dan karakter yang diawali SDM kepala sekolah dan guru yang unggul," Terangnya.

              

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Guru Penggerak Mujiono Haryanto menerangkan. Dengan berakhirnya penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Penggerak angkatan selama 9 bulan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam transformasi pendidikan di sekolah dan daerah.

"yang utama dijembatani oleh para stakeholder pendidikan di daerah adalah Dinas Pendidikan," terangnya.

Para guru penggerak, sambung dia, diharapkan dapat berkiprah dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi ekosistem pendidikan. Untuk mewujudkan profil pelajar pancasila sebagaimana tertuang dalam tujuan dari program PGP. 

"Guru penggerak juga perlu melakukan konsolidasi dalam menyusun  rencana strategis dalam rangka mewujudkan profil pelajar pancasila," tutupnya.

#tot

Dahlan: Di Bima Harus Ada Panglima Perdamaian Seperti Poso

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Keteladanan H. Muhammad Adnan Arsai, sebagai figur sentral masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga dan mengawal Indonesia. Spesifiknya Bima yang damai dan rukun. Soal ini bisa diikuti oleh generasi baru. Supaya menjadi sosok yang gigih, berani, serta keteladan dalam menjaga keakraban. Serta mengedepankan prinsip-prinsip dialog.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati  Bima, Drs H. Dahlan M Noer, Sabtu (18/09/2021). Ketika menjadi Keynote Speaker Bedah Buku  Muhammad Adnan Arsal; Panglima Damai Poso di Ponpes Al Madinah Bima, Desa Kananga, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB. Dalam kegiatan itu dihadiri Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Heru Sasongko, SIK, Kapolres Bima Kota, AKBP Henry Novika Chandra, SIK, MH, Dandim 1608 Bima, Letkol Teuku  Mustafa Kemal. 

 

Dahlan menyampaikan, pelajaran yang diambil dari buku tersebut adalah bagaimana terus mendorong budaya dialog dalam menyelesaikan masalah. Karena langkah ini salah satu cara mengurai konflik. Termasuk terkait terorisme.

"Mereka yang dianggap masuk dalam jaringan tersebut, harus diajak dialog," katanya.

Lanjut dia, konflik Poso menjadi pelajaran penting bagi daerah, termasuk Dana Mbojo. Konflik menjadi dampak buruk dalam keberlangsungan hidup sosial. Karena itu

Harus ada upaya  untuk terus membangun perdamaian di Bima. Meskipun kata dia, konflik Poso terkait agama. Namun di Bima konflik horizontal (Konflik antar perkampungan).

 “Jika di Poso ada Panglima Perdamaiannya, di Bima juga harus demikian," sebutnya.

Pada waktu yang sama, Ketua MUI Kabupaten Bima H Abdurrahim Haris MA mengatakan. Buku H Muhammad Adnan Arsal, Panglima Perang Damai Poso sangat inspiratif. Menurutnya, alur cerita buku tersebut sangat indah. Dia bercerita awal mula membaca konflik Poso. Hanya karena persoalan sepele, yakni minuman keras. Sehingga menimbulkan perkelahian besar-besaran.

"Saya mengapresiasi sosok H Adnan yang mendorong upaya perdamaian atas konflik di Poso," ucapnya.

Sementara itu Khoirul Anam, Penulis Buku Muhammad Adnan Arsal, Panglima Damai Poso. Mengingatkan bahwa konflik Poso diawali dengan hal-hal kecil. Sekelompok pemuda yang mabuk-mabukan, namun berujung perkelahian.

“karena itu menyebabkan ribuan nyawa melayang. Mulai dari hal-hal sederhana yang dianggap remeh. Untuk itu, saya mengingatkan agar pemerintah daerah, Kapolres, Dandim, dan semua elemen untuk atensi khusus konflik yang terjadi di Bima ini,” harapnya.

 

#tot

Pasca Sidak, Camat Soromandi Puji Kebersihan Lingkungan SDN Inpres Lewidewa

Bima, Inside Pos,- 

Sepekan lalu, Camat Soromandi, Zulkifli, SH.M.Hum melakukan Sidak di SDN Inpres Lewidewa. Saat itu, Kepala Sekolah langsung mendapatkan teguran karena lingkungan yang kurang bersih dan rapi. 

Saat menjadi Pembina Upacara di SDN Lewidewa, Senin 13/9 pagi tadi, Camat memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah, Tasman, S.Pd. Ia menilai, pihak sekolah telah berhasil melakukan langkah-langkah cepat untuk menata lingkungan sekolah dan tidak lagi terlihat sampah yang tercecer seperti sebelumnya. 

"Saya bangga dan berterimakasih kepada Kepala Sekolah serta Jajarannya yang langsung mengambil langkah cepat untuk membersihkan dan menata lingkungan sekolah," ujar Camat

Kata Zulkifli, pentingnya menjaga lingkungan sekolah agar tetap asri dan bersih. Hal itu akan berpengaruh pada minat belajar dan angka kehadiran siswa di sekolah. Menurutnya, tempat yang bersih itu akan membuat siapapun nyaman ada didalamnya. 

"Agama kita (Islam,red) secara jelas menerangkan jika kebersihan itu sebagian dari iman. Kotoran dan sampah itu Najis dapat mendatangkan penyakit bagi guru dan siswa. Wajib dibersihkan dilingkungan pendidikan seperti sekolah," cetusnya

Sementara itu, Kepala Sekolah Tasman, S.Pd melalui pesan WhatsApp mengaku telah mengambil langkah cepat sesuai arahan Camat untuk gotong royong bersihkan sekolah. Diakuinya, sehari Camat Sidak, Ia langsung mengarahkan beberapa guru dan warga untuk membantu menata dan bersihkan area sekolah.

"Bukan disengaja biarkan kondisi sekolah tidak tertata dengan baik. Hanya saja musim Corona ini, aktivitas sekolah sedikit berkurang," terangnya

Ia juga mengatakan bangga dengan kepemimpinan Camat Soromandi saat ini. Karena langsung mengarahkan kita untum berbenah jika ada hal yang terlihat kurang menarik. 

"Saling mengingatkan satu sama lain untuk kebaikan itu juga hal positif. Saling mengisi dan melengkapi," pungkasnya

Setelah menjadi Pembina Upaca, Camat Soromandi langsung melakukan diskusi ringan dengan pihak sekolah. Dirangkaikan dengan acara foto bersama siswa setempat.

#Pena Bumi