Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Senin, 14 Juni 2021

Menparekraf Support Pengembangan Geopark Tambora di Pulau Sumbawa


Mataram, Inside Pos,-


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Dr. H. Sandiaga S. Uno, BBA, M.BA, berkomitmen support pengembangan Geopark Tambora. Komitmen itu diungkapkan Menparekraf, setelah gubernur NTB mengajukan program pengembangan Geopark Tambora di Pulau Sumbawa, saat Sandiaga Salahuddin Uno

datang ke Bima, Minggu 14/06/2021 kemarin. 


"Alhamdulillah, Kita sudah langsung ajukan pengembangan kawasan Geopark Tambora Pulau Sumbawa, pada Pak Menteri Pariwisata. Sehingga, kedepannya kita harapkan Geopark Tambora bisa lebih optimal memberi manfaat pada  masyarakat Bima-Dompu serta Pulau Sumbawa," ujar Gubernur NTB, yang akrab disapa Bang Zul ini.


Menurut Bang Zul, amanah pengembangan Geopark telah tertuang dalam Perpres Nomor 9 tahun 2019 tentang Geopark dan Permenparekraf Nomor 2 tahun 2020 tentang pengembangan Geopark sebagai Destinasi Wisata.


"Dan karena Geopark Tambora saat ini telah berstatus Geopark Nasional, maka kita memang punya peluang untuk meminta support-support dari kementrian terkait. Termasuk Kemenparekraf. Do'a kan agar program yang kita ajukan dapat segera direalisasikan oleh Kementrian terkait," imbuh Mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa UI.


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dr.  Dr. H. Sandiaga S. Uno, BBA, M.BA, menyambut baik proposal program yang diajukan oleh Gubernur NTB tersebut. Dan akan memberikan dukungan pada Geopark Tambora.


"Kami siap support Geopark Tambora. Semoga kedepannya bisa jadi UNESCO Global Geopark. Serta menjadi daya tarik pariwisata yang berkelanjutan. Bisa membuka peluang usaha ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sandiaga.


Sementara itu, General Manager Geopark Tambora, Ir. Hadi Santoso, ST, MM, IPM, menjelaskan, program yang disampaikan oleh Pak Gubernur NTB, dirumuskan oleh Dewan Pelaksana Geopark Tambora. Dari masukan formal/informal berbagai stakeholder terkait. Termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima, Balai Taman Nasional Tambora, Balai KSDA, Dinas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Perguruan Tinggi, NGO, Masyarakat adat, dll.


"Insya Allah, proposal program yang diajukan oleh Pak Gubernur NTB, sudah sangat komprehensif. Dari mulai permintaan pembangunan Bandara Perintis kawasan Geopark Tambora di bagian Dompu. Perbaikan akses, fasilitas/amenitas di kawasan wisata. Pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat pelaku wisata. Termasuk bantuan peralatan bagi UMKM di lingkar Tambora," tandas Hadi.


#tot

Minggu, 13 Juni 2021

HML Terima Silaturahmi Pengurus DPD II Partai Golkar Kota Bima


Kota Bima, InsidePos,-

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menerima kunjungan silaturrahim sekaligus Koordinasi Jajaran Pengurus DPD II Partai Golkar Kota Bima, dikediamannya Kelurahan Rabadompu Barat. 


Dalam pertemuan itu memastikan persiapan Musda ke IV partai Golkar Kota Bima yang di helat pada tanggal 26 Juni 2021 di Mutmainnah Homestay.


Sebagai Kader Partai, HML, merasa bangga dan semangat dengan perhelatan Musda kali ini. Menurut HML, pesan-pesan dan pengalaman kepartaian tidak luput dalam pembahasan. 


"Pesan moral dalam partai selalu dibahas demi kemajuan daerah," ucapnya.


Dalam momentum itu Ketua partai Golkar, Dae Pawan sapaan akrabnya, memastikan proses pembangunan Sekretariat Partai Golkar Kota Bima akan terwujud tahun ini.


"Saya memastikan rumah partai Golkar kita akan terwujud tahun ini," janjinya.


Sementara Sekretaris Partai Golkar Kota Bima, Tiswan Suryaningrat, SH, berharap Musda IV PG Kota Bima berjalan lancar, aman.


"Tentunya, kedepan dapat menjalankan amanah partai sebaik mungkin," harapnya.


#tot

Kamis, 10 Juni 2021

Wadah Genre Hadir di Kota Bima, FKDM Optimis Sebagai Solusi Problem Remaja


Kota Bima, InsidePos,-


Hadirnya duta Generasi Berencana (Genre) di Kota Bima, memiliki peran penting dalam menciptakan pembaharuan pada generasi. Misalnya, mensosialisasikan tentang pentingnya keluarga. Serta mengedukasi generasi dari segala bentuk tindakan abnormal yang merusak pertumbuhan remaja.


Progam Genre itu sendiri merupakan misi pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menjadikannya sebagai wadah yang mengedepankan karakter bangsa dikalangan remaja. Supaya terhindar dari Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Tujuannya, menjadikan remaja sebagai generasi yang bermutu secara SDM. 


Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bima, Gufran Muhidin, SH. CIL, mengapresiasi dan mendukung penuh kehadiran Hj. Ellya H.M. Lutfi, sebagai Bunda Genre Kota Bima. 


"Ini merupakan langkah solutif dan efektif untuk mengurangi maraknya problem remaja di Kota Bima sekarang," jelasnya.


Yang paling nampak saat ini kata dia, adalah soal seksualitas. Hal ini akan berdampak pada masalahan HIV/AIDS yang menimpa remaja di Kota Bima. Selain itu penyalahgunaan narkoba. 


"Serta rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kawin diusia dini. Untuk itu fungsi Duta GenRe perlu didukung secara seksama," katanya.


Oleh karena demikian, sambung dia, pihaknya mengapresiasi kinerja DPPKB Kota Bima, yang mampu membentuk juga menghadirkan Duta Genre di Kota tepian air ini. 


"Kami berharap, kehadiran Duta Genre bukan sekedar seremonial. Namum, sebagai bentuk perwujudan dari program duta GenRe. Yakni, menciptakan Remaja Kota Bima yang berkarakter dan berbudaya.


#tot

Jadi Bunda Genre Kota Bima, Umi Ellya Dapat Apresiasi Dari PC GP Ansor


Kota Bima, InsidePos,-


Istri Wali Kota Bima, Hj. Ellya H.M. Lutfi, dinobatkan sebagai Bunda Generasi Berencana (Genre) Kota Bima, Kamis 10/06/2021. Pada momentum itu bertepatan dengan Peringatan Hari Kontrasepsi sedunia dan Lomba Duta Genre se- Kota Bima di Kantor BKKBN Kota Bima.


"Saya ucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya kepada DPPKB dan Generasi Berencana Kota Bima yang telah percaya sekaligus menobatkan saya sebagai Bunda Genre Kota Bima. Semoga kita semua bersinergis ciptakan generasi berkualitas," pinta umi Ellya.


Wakil Ketua PC GP Ansor Kota Bima, Khairunnas, sebagai salah satu peserta mengapresiasi sekaligus merasa bangga dan mendukung penuh dengan program Generasi Berencana Nasional ini.


Menurut Dia, dinobatkannya sebagai Bunda Genre Kota Bima, Hj. Ellya, yang merupakan Ketua TP PKK Kota Bima ini sangat tepat. Sebab, Hj. Ellya adalah sosok yang bersahaja.


"Dia juga ramah senyum dan sangat nampak jiwa keibuannya," menurutnya.


Kehadiran Hj. Ellya sebagai bunda Genre, Khairunnas berharap mampu menghadirkan inovasi baru. Terutama menciptakan peradaban ditengah generasi Kota Bima, dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas.


"Melalui program Genre ini, para muda-mudi di Kota Bima tercipta SDM yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, kami GP Ansor sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda di Kota Bima juga memiliki misi yang sama terhadap generasi muda demi membangun daerah lebih baik. Kami rasa ini merupakan elaborasi yang baik," terangnya.


Khairunnas berharap, Duta Genre terpilih, Hj. Ellya, bisa mewakili Kota Bima untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Terutama dalam mensosialisasikan program-program keluarga berencana. "Terutama mampu mempromosikan budaya dan wisata Kota Bima ditingkat nasional," harapnya.


Walikota Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan, Hj. Ellya dianggap sebagai sosok ibu, sosok bunda yang selalu siap mendengarkan dan memperhatikan remaja generasi berencana di Kota Bima dan menjadi motivator bagi para remaja agar berperilaku positif dan terhindar dari perilaku menyimpang.


"Semoga Bunda GenRe Kota Bima dapat menjadi sosok Kartini masa kini yang dapat menjadi tumpuan harapan mereka para remaja, tempat curhat, tempat mengadu, serta bisa memberikan nasehat kepada remaja Kota Bima", harap Wali Kota.


Dalam kegiatan penobatan Bunda GenRe, Hj Ellya HM Lutfi didampingi Kepala DPPKB Kota Bima Ibu Nurjanah, S.Sos. Hadir pula Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE yang juga secara langsung menyematkan selendang Bunda Genre Kota Bima kepada Hj. Ellya HM. Lutfi disaksikan peserta lomba duta Genre se- Kota Bima.


#tot

Ada Praktek 'Jual Beli' SK, FSMM-Bima Kembali Gedor Kantor Camat Madapangga


Bima, InsidePos,-


Didepan Kantor Camat Madapangga Kabupaten Bima NTB, Forum Solidaritas Masyarakat Madapangga (FSMM-Bima) kembali gedor kantor Camat setempat, Kamis 10/6/2021.


Aksi unjuk rasa ini dilakukan terkait dugaan praktek 'jual beli' SK. Yang dilakukan secara sistematis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dilingkungan Dispora, BKD dan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima.


"Ini aksi yang kedua. Kemarin, pada aksi kami yang pertama, Camat Madapangga pernah berjanji. Mereka (Camat) akan melakukan pertemuan terhadap Bupati Bima untuk membahas permasalahan praktek 'jual beli' SK tersebut. Sampai saat ini Camat Madapangga belum melakukan konfirmasi pada Bupati," kata Muhammad Danial Thompson, Korlap FSMM-Bima saat orasinya.


Maka dari itu kata dia, FSMM-Bima mendesak pemerintah daerah untuk segera memanggil Kepala BKD, Kepala Dinas Dispora, dan Kepala Dikes Kabupaten Bima untuk menginvestigasi terkait mafia tiga Kadis tersebut. 


"Kuat dugaan kami ada 'jual beli' SK yang dilakukan pihak Dikpora, BKD dan Dikes.   karena  mengeluarkan SK Kontrak atau Tenaga Penunjang Utama (TPU) tanpa ada transparansi," desaknya.


Sambung dia, Bupati Bima segera mencopot secara tidak terhormat ketiga Kepala instansi daerah tersebut. Sebab, tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara benar. 


"Kami melihat seakan mereka  menikmati praktek jual beli SK itu. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka aktivitas administrasi di Kecamatan Madapangga akan kami lumpuhkan. Begitu pula kantor Bupati Bima, akan kami gedor" tegasnya.


Dia menerangkan, jika di kaji secara hukum dan prosedur, yang berhak mendapatkan SK adalah orang yang sudah mencapai masa pengabdian 2 tahun. Faktanya, pengeluaran SK justeru melabrak aturan.


"Hasil instivigasi kami di lapangan bahwa satu SK diperjual belikan dengan angka Rp 20, 30 bahkan 40 juta. Ini adalah tindakan kejahatan. Keberadaan Pemda seolah tutup mata. Menandakan Bupati Bima kongkalikong dengan bawahannya," terangnya.


Sekitar pukul 10.21 Wita, massa aksi melakukan pembakaran Ban di depan kantor Camat Madapangga. Tak lama kemudian, sekitar  pukul 11.37 Wita massa aksi  memasuki kantor Camat Madapangga untuk melakukan audensi dengan pemerintah camat setempat. 


Mendengar tuntutan masa aksi, pemerintah Camat Madapangga, melalui Nasarudin s,sos, Seksi Trantib meminta massa aksi untuk menyerahkan semua data terkait jual beli SK. "Mana datanya, biar kami laporkan ke Bupati Bima," Tanyanya.


Mendengar tanggapan tersebut, massa aksi membubarkan diri. Pada aksi jilid II ini berjalan aman dan lancar.


#tot

Rabu, 19 Mei 2021

Protes Jalan Berlubang, LTDS Pajang Foto Bupati dan Legislator Dapil III di Jalan Raya


Bima, InsidePos,-


Tepat di tengah jalan berlubang, Pemuda Donggo-Soromandi (LTDS) Kabupaten Bima NTB, memasang foto Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE dijalan raya sore tadi, Rabu 19/5.


Dalam gambar itu LTDS menulis ’Selamat Datang di Wisata Seribu Lubang'. Sementara di pohon pisang mereka menggantungkan gambar anggota DPRD Dapil III.


Setelah dipasang, uniknya foto-foto tersebut disandingkan dengan potret kerusakan jalan.  


Dalam aksi tersebut pemuda setempat juga melakukan pemblokiran jalan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap Pemkab Bima dan DPRD yang mengabaikan dengan cukup lama kondisi jalan yang rusak parah di berbagai Desa di kecamatan Donggo. 


”Jalan di Kecamatan Donggo belum juga diaspal, apalagi di Desa O'o ini. Padahal kondisinya sudah lama rusak," beber Kuran, dihubungi media ini melalui via WhatsApp. 


Kordinator Umum (Kordum) LTDS itu juga membeberkan beberapa jalan yang rusak parah di berbagai Desa di Donggo.


"Selain di O'o, Desa Kala, Kamunti dan Ndano Nae pun mengalami nasib yang sama. Kondisinya bertahun-tahun belum diaspal. Padahal 2020 lalu,  jalan berlubang tersebut pernah dilewati Pemkab Bima saat kunker," bebernya.


Secara terpisah, Wahyudin Alwalid, yang merupakan Kordinator Lapangan (Korlap) II LTDS mengatakan, Pemkab dan DPRD Bima sama-sama buruk dimata masyarakat Donggo-Soromandi. Itu ditandai dengan diskriminatifnya kebijakan kepala daerah.


"Ditambah lagi dengan bungkamnya pimpinan DPRD. Terlebih khusus anggota DPRD Dapil III dalam menyikapi kerusakan jalan ini," katanya. 


Pemuda asal Desa Doridungga ini mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bima melakukan peningkatan jalan diseluruh Desa yang mengalami kerusakan di kecamatan Donggo.


"Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Dapil III, secara tegas kami juga meminta dengan tegas agar melayani kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan," tutupnya.


#tot 

Kamis, 15 April 2021

Jalan Rusak Parah, Warga Tagih Janji Bupati Bima


Bima, InsidePos,-


Jalan lintas Desa Ndano Na'e, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Mengalami rusak parah sejak tahun 2015 lalu. Kerusakan jalan tersebut berdampak pada pengendara roda dua dan roda empat terhambat. 


Diakui rusaknya jalan tersebut disebabkan tidak adanya drainase. Serta pembukaan Jalan ekonomi baru yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan Jalan utama di Desa setempat rusak parah.


Akibatnya, perputaran ekonomi warga setempat mengalami penurunan yang sangat signifikan.


Misalnya, hasil komoditas warga semisal padi dan jagung. Sangat sulit untuk dimuat keluar. Karena akses jalan yang sulit dilintasi kendaraan.


"Karena jalan rusak parah membuat biaya transportasi mahal. Sedangkan muatan Truknya sedikit," keluh Raisna S.Pd, warga Ndano Na'e pada media ini, Kamis 15/03.


Secara terpisah, Abdul Latif, yang juga warga setempat menyayangkan kondisi jalan tersebut. Bapak satu anak itu mengungkapkan, pada bulan 11 tahun 2020 kemarin Bupati Bima membuat pernyataan politik dengan warga setempat. Yakni jalan lintas Ndano Na'e akan di aspal tahun 2021 ini.


"Bulan April tahun 2021 ini Bupati Bima menjanjikan pengaspalan jalan," ungkapnya.


Namun, lanjut dia, janji politik Bupati Bima sampai saat ini belum terealisasikan. Hal itu membuat warga Ndano Na'e kecewa. Bupati Bima seolah menutup informasi soal pengaspalan jalan tersebut pasca Pilkada.


"Jika Bupati tidak merealisasikan janji politiknya dalam waktu dekat, kami warga Ndano Na'e akan boikot jalan Propinsi diperbatasan Bima-Dompu," tegasnya.


Sebelumnya tambah dia, warga Ndano Na'e meminta dengan hormat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bima, secepatnya melakukan pengaspalan jalan lintas Ndano Na'e. 


"Sebab, semakin jalan itu dibiarkan perputaran ekonomi warga lamban. Segala aktivitas penting warga juga terhambat," tutupnya.


#Tot

Senin, 15 Maret 2021

Wali Kota Resmi Lantik Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Bima Aneka Kota Bima

 


Kota Bima, Inside Pos,-

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Bima Aneka, di Aula Kantor Walikota Bima,Senin 15/3



Pelantikan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H Mukhtar MH, seluruh jajaran Asisten Pemerintah Kota Bima, serta seluruh Kepala Pimpinan OPD Kota Bima, pimpinan BUMN/BUMD yang ada di Kota Bima.



Dalam acara tersebut secara resmi Julhaidin, SE dilantik sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bima Aneka dan Drs. Ec. H Ahmad Rimawan sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bima Aneka.



Dalam sambutannya, Wali Kota Bima mengungkapkan harapannya agar dengan dilantik dan disumpahnya pejabat Perumda tersebut mampu memikul tanggung jawab dengan baik dan maksimal sehingga bisa mengembangkan dan memajukan usaha masyarakat kota Bima. 



"BUMD ini adalah yang perdana terbentuk di Kota Bima, pemerintah berharap dengan hadirnya Perumda mampu menjadi satu perusahaan yang bisa mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kota Bima," harap Wali Kota.



Wali Kota berharap agar peran serta berbagai pihak untuk mendukung BUMD, karena Badan usaha yang berdiri tidak lain adalah milik pemerintah. "Pemerintah harus mensupport karena ini juga milik pemerintah, tidak berjalan sendiri", tambah Wali Kota.



Diakhir sambutannya, diingatkannya bahwa kehadiran BUMD haruslah berlandaskan pada aturan yang telah tercantum. Dengan demikian kegiatan usaha yang diupayakan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan bisa menghasilkan deviden atau menghasilkan keuntungan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. 



"Badan usaha harus jelas marginnya, koridornya tidak boleh lari dari akta notaris atau ketentuan. Masukan dari berbagai pihak juga dijadikan pertimbangan sehingga BUMD bisa melaju dengan baik. Ketika BUMD tersebut sudah bisa menghadirkan deviden, berarti usaha tersebut sudah mulai berkembang dan bernafas," tutup Wali Kota



Julhaidin Apresiasi kepercayaan Pemerintah Kota Bima melantik dirinya menjadi Direktur BUMD Kota Bima. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.



"Ini tanggungjawab berat untuk saya. Insyaallah, saya akan menjalankan dalam rangka membantu Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mohon doa dan dukungan masyarakat," ujarnya pria rambut gondrong ini saat diwawancarai dikediamannya


#Pena Bumi

Selasa, 19 Januari 2021

Tidak Datangkan PAD, Legislator Minta PD. Wawo Dibubarkan

 



Bima, Inside Pos,-


Legislator Daerah Pemilihan III, Rafidin, S.Sos sorot keberadaan PD. Wawo, Senin, 18/1. Alasannya, selama berdirinya Perusahaan Daerah tersebut tidak sama sekali mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Mantan Ketua PWI Bima ini menegaskan agar Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Indah Dhamayanti Putri, SE untuk bubarkan PD. Wawo. Menurutnya, Pemda tidak perlu menggunakan uang daerah kepada perusahaan yang tidak bisa memberikan pemasukan untuk daerah.


"Selama ini Pemda Bima kucurkan anggaran untuk PD Wawo, tapi selama itu juga tidak ada hasil apa-apa," cetusnya


Rafidin menilai kebijakan Pemda menyertakan modal untuk PD. Wawo senilai Rp. 400 juta pada tahun anggaran 2019/2020 hanya habiskan APBD saja.


"APBD kita ini angkanya kecil. Pemda harus bisa memanfaatkan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya membangun," ujarnya


Duta Partai PAN ini meminta kepada Bupati Bima agar cerdas menghitung dan memanfaatkan APBD untuk kepentingan daerah dan rakyat. Apalagi, keuangan daerah hanya mengandalkan APBD murni. Tidak banyak PAD yang masuk karena kurangnya Investasi maupun pendapatan dari laba ke sejumlah perusahaan yang dibiayai oleh Pemerintah.


"Jangan seenaknya menggunakan uang daerah karena hasrat pribadi dan kelompok," imbuhnya


Tidak hanya itu, Pendiri Media Stabilitas ini mendorong pemerintah agar memikirkan cara mendatangkan sumber PAD untuk daerah. Di Kabupaten Bima, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya sektor pariwisata. Hanya saja selama ini pemerintah belum memikirkan untuk mengembangkan.


"Bupati harus lirik sektor pariwisata. Itu lebih bagus mendatangkan keuntungan daerah dan ekonomi rakyat disekitarnya. Dari pada memberikan suntikan dana kepada perusahaan yang tidak punya daya untuk maju," tandasnya


Tidak hanya PD. Wawo, Rafidin juga mempersoalkan anggaran milyaran rupiah untuk sejumlah Bank di Bima. Menurutnya, sama sekali tidak mendatangkan keuntungan untuk daerah.


"Bayangkan saja APBD kita hanya senilai Rp.1.8 triliun. Untuk belanja Pegawai mencapai Rp 1.3 triliun. Sisanya sekitar Rp. 500 Milyar untuk belanja kegiatan pembangunan dan pelayanan di daerah. Itu tidak cukup untuk membangun sebuah daerah yang cukup besar ini," urainya


Bahkan pria kelahiran Sampungu-Soromandi ini menduga kuat Bupati Bima mencari keuntungan dibalik kekuasaannya. Tidak ada upaya untuk membangun Bima. Apalagi menaikan PAD dengan potensi SDA Bima.


Penyertaan modal untuk BUMD dengan jumlah banyak adalah modus baru dalam kejahatan yang merugikan daerah kabupaten Bima. Termasuk penyertaan modal senilai Rp. 15 Milyar untuk Perusahaan Daerah yang baru ini.


"Saya takutnya APBD kita disalahgunakan oleh segelintir oknum penguasa dan oknum pejabat untuk memenuhi hasrat serakah uang, apalagi sekarang negara tengah dihadapkan dengan pandemi,"pungkasnya


"Pena Bumi





Kamis, 07 Januari 2021

Tim Gabungan Sidak Ops Yustisi Covid -19 di Kantor Pemerintah Se-Kabupaten Sumbawa Barat


Sumbawa Barat, InsidePos,-


Pandemi Covid -19 yang merebak diseluruh belahan dunia menjadi bencana non alam yang berdampak pada seluruh lini kehidupan. Hal itu berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat dunia.  Termasuk seluruh wilayah indonesia, salah satunya Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB.


Terkait hal tersebut, tim gabungan operasi yustisi penegakan hukum Covid -19 kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari TNI - Polri, Pol PP, gelar apel dan sidak gabungan ke instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.  Salah satunya di Kantor kelurahan Telaga Bertong Kecamatan taliwang, kamis 07/01.


Sehubungan dengan hal itu, Kasdim 1628/SB  Mayor Inf Dahlan, yang ikut bersama tim gabungan mengatakan, bahwa kegiatan sidak ops yustisi seperti ini akan terus dilakukan. Karena pandemi Covid -19 belum berakhir. 


"Itu sebagai bentuk upaya nyata guna mencegah serta percepatan pemutusan rantai Covid -19. khususnya diwilayah KSB," jelas Kasdim.


Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini  meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan.  Bukan hanya di lingkungan umum seperti tempat beraktifitas masyarakat. Namun juga menyasar perkantoran baik pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah kabupaten Sumbawa Barat. 


"Mengingat kita harus tetap beraktifitas dan pandemi Covid -19 ada di sekeliling. Untuk itu kita harus terus berupaya berikhtiar untuk meningkatkan kesadaran diri. Selalu menerapkan dan berpedoman pada Sop Protokol Covid -19," ajaknya.


Adapun ikut hadir pada kegiatan sidak tim gabungan operasi yustisi penegakan hukum covid -19 dilingkungan instansi  pemerintah se kabupaten sumbawa barat diantaranya, Kasdim Mayor Inf Dahlan, Kasat Binmas Polres KSB Iptu Rahmasyah, Kasi tibum Pol PP KSB, Muhammad Syukri Spd, Serta perwakilan anggota masih masing instansi.


#tot

Jumat, 25 Desember 2020

Puting Beliung di Bima, Gubernur NTB Berikan Bantuan Tanggap Darurat


Bima, InsidePos,-


Angin puting beliung yang terjadi sekitar pukul 14.30 WITA, Kamis (24/12) kemarin. Menyebabkan belasan rumah warga di Dusun Lakeke RT 06, dan Dusun Kacamba RT 07, 08, dan RT 19 Desa Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, mengalami rusak berat.


Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, merespon cepat dengan langsung mengerahkan BPBD untuk segera memberikan bantuan untuk warga setempat. Kalak BPBD NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugharta, langsung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima. Saat itu juga dilakukan pemetakan bantuan.


“Kami telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima, untuk mengirimkan bantuan tanggap darurat. Bantuan tersebut akan langsung diberikan,” ujar Sugiharta, dikonfirmasi via WhatsApp, Jum'at 25/12. 


Adapun bantuan yang diberikan Pemprov NTB melalui kolaborasi Pemda Bimat. Meliputi Terpal 10 lembar, Seng 100 lembar, Paku Seng 10 kg, 11 Dus Mie Instan, dan 11 Dus Air Mineral. 


"Bantuannya sudah kami terima, terimakasih kepada pak Gubernur NTB," ucap M. Jafar, warga korban angin puting beliung.


#tot

BPBD Kabupaten Bima Bantu Rumah Warga Yang Tertimpa Musibah di Donggo


Bima, InsidePos,-


Seperti yang diberitakan kemarin, Kamis 24/12. Di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, tertimpa bencana alam. Yakni belasan rumah warga rusak berat akibat diterpa angin kencang.


Atas peristiwa itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga setempat.


Bantuan tersebut diserahkan secara resmi pihak BPBD Kabupaten Bima terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) Doridungga, di kantor BPBD Kabupaten Bima. Jl. Sukarno Hatta  No. 1, Kompleks Kantor Bupati Bima Desa Dadibou Kecamatan Woha, Jum'at 25/12. 


Adapun bantuan yang diserahkan meliputi, 100 lembar seng, 10 kg Paku Seng, 10 lembar Tarpal, 1 Dus Biscuit Jon Huan, 1 Dus Bimoly dan 5 Dus Air Mineral.


"Kami juga sampaikan amanat dari pak Gubernur untuk warga setempat. Yakni 10 Tarpal, 11 Dus Mie Instan 11 Dus Air Meneral," beber Bambang Hermawan, S.  Kom MM, Kasubid penanganan darurat BPBD Kabupaten Bima, dikonfirmasi via WhatsApp, Jum'at 25/12.


Bambang berharap, warga tetap bersabar menghadapi bencana alam ini. Musibah ini merupakan cobaan dari Tuhan, agar kita menjaga alam dan lingkungan. Jika ada bencana susulan, lakukan evakuasi diri secara mandiri. Pemerintah selalu ada untuk masyarakat.


"Tetap tabah, semoga bantuan yang kami berikan bermanfaat untuk warga di Desa Doridungga," harap Bambang.


Sementara Kepala Desa Setempat, Jubair A. Wahab S.Pd, menyampaikan terimakasih banyak terhadap pihak BPBD kabupaten Bima, telah memberikan bantuan terhadap warganya yang tertimpa musibah.


"Semoga ada bantuan lanjutan lagi dari berbagai pihak. Terutama material Seng dan Paku Seng. Karena dilihat dari tingkat kerusakan, rumah warga masih membutuhkan biaya banyak. Sekali lagi, terimakasih kepada pihak BPBD," ucapnya.


#tot

Senin, 16 November 2020

Jual Aset Desa Tanpa Keterbukaan, 7 Truk Kayu Sonokeling Ditahan Warga


Bima, InsidePos,-


Kayu Sonokeling, yang merupakan aset Desa dijual oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Ntori, kecamatan Wawo tanpa melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Hal itu membuat sejumlah reaksi warga, hingga 7 Truk kayu Sonokeling yang di muat, kini ditahan di Polsek Wawo, sejak tanggal 14/11 kemarin.


Tindakan Pemdes setempat membuat warga keberatan. Pasalnya, Peraturan Desa yang mestinya menjadi acuan tidak dilakukan Pemdes. Padahal, pengelola aset Desa sudah diatur didalamnya berdasarkan musyawarah dan mufakat.


"Awalnya pihak Desa hanya melakukan sosialisasi. Bahkan soal penebangan pohon Sonokeling ini tidak melibatkan masyarakat secara umum, hanya sebagian saja. Kami merasa keberatan. Sekarang 7 truk kayu sonokeling kami titip di Polsek," ujar Ade Kurnia, warga Desa Ntori, pada media ini, Senin 16/11.


Dalam Perdes nomor 3 Tahun 2020, kata pria yang juga anggota Forum Komunitas Perduli (FKPP LINGKAR) ini, mengatur tentang pengelolaan tanah dan aset Desa. Itu dasarnya kesepakatan warga bersama pemerintah. 


"Penebangan Kayu Sonokeling di So Doro Cumpu,  Desa Ntori Kecamatan Wawo ini tidak mengacu pada Perdes yang dibuat," katanya


Kegiatan yang dilakukan Pemdes Ntori ini justru melanggar peraturan yang dibuat. Menjual dan melakukan kegiatan penebangan kayu tanpa ada keterbukaan semua pihak.


"Soal dampak akibat penebangan Kayu Sonokeling kami tidak terlalu keberatan. Masalahnya transparansi saja. Menurut kami itu ada indikasi lain. Kenapa semua pihak tidak libatkan" tanyanya.


Jika masalah ini tidak ditemukan solusi, lanjut dia, maka FKPP LINGKAR bersama warga Desa Setempat akan melaporkan kasus ini di kepolisian.


"Kalau tidak ada titik temunya, kami segera laporkan soal ini," tegasnya.

 

Berdasarkan data BKPH, aset Desa berupa kayu Sonokeling tersebut sejumlah 930 pohon dengan volume 342,336m3. 


"Untuk sementara ini kayu yang sudah sampai di Gudang sebanyak 11 Truk. Volumenya kami belum tahu. Begitu juga dengan total keseluruhan yang sudah ditebang, kami masih menelusuri," tandasnya.



#tot

Kamis, 01 Oktober 2020

Putra Wapres: Pangan Benteng Terakhir Ketahanan Ekonomi Nasional


Bima, InsidePos,-


Petani merupakan pahlawan ketahanan pangan sebuah bangsa. Namun, para petani tak akan mampu meningkatkan produktivitas tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah, pelaku usaha, swasta, hingga lembaga terkait.


“Petani jangan hanya dijadikan simbol ketahanan pangan, tapi harus bangkit. Kita rawat, kita fasilitasi bersama, kita rangkai dengan berbagai pihak pendukung. Sehingga, petani kita makmur dan sejahtera," kata Ketua Dewan Pengawas Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN), Gus Syauqi dalam sambutannya diacara peluncuran program yang bertajuk 'Tani Mandiri Nusa Tenggara Barat" (Taman Nusatera) di Wawo Kabupaten Bima, Kamis 1/10.


Dijelaskan Syauqi, ketahanan pangan nasional merupakan benteng terakhir dalam ketahanan ekonomi sebuah bangsa Indonesia. Terlebih, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi ancaman resesi ekonomi akibat pandemi virus Corona. Karena itu kat dia, sinergitas para pelaku usaha khususnya dibidang pertanian sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Agar kemandirian ekonomi petani dapat terwujud.


“Kita harus membangun sinergi yang terintegrasi, baik pemerintah maupun pihak swasta. Supaya mampu mewujudkan bangsa yang berdaulat dan kuat secara ekonomi," ujar Putra ke-4 Wapres Mar'uf Amin.


Program yang diberi tajuk Tani Mandiri Nusa Tenggara Barat (Taman Nusatera) itu, diresmikan Putra Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasehat KMSN, Gus Syauqi, Kamis 1/10. Launcing kegiatannya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tepatnya di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.


Sementara, penentuan tanggal 1 Oktober menjadi hari launching program mari bertani. Itu sebagai tanda kebangkitan para petani Indonesia dan kedaulatan pangan Nasional ditengah wabah Covid-19 dan kehidupan New Normal.


Program tersebut adalah bagian dari solusi untuk menghadapi situasi new normal di masa pandemi Covid-19. Tentu dengan kondisi seperti ini, kata Syauqi, Koperasi KMSN bekerjasama dengan Sintesa Persada, hadir meluncurkan program penanaman jagung seluas 10.000 hektar untuk memberdayakan petani di Nusa Tenggara Barat.


"Program Mari Bertani ini kita mulai dari Bima. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal untuk kita bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang berada di NTB," tutur Syauqi.


Program mari bertani yang diinisasi oleh Wakil Presiden RI, Mar'uf Amin ini dalam rangka pemulihan perekonomian dan ketahanan pangan Nasional. Turut hadir dalam kegiatan launching perdana tersebut, Danrem 162/WB Brigjen TNI, Ahmad Rizal Ramdhani, Pjs Bupati Bima, Ahmad Thamrin, Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tedjo Wicaksono, Anggota DPRD, dan para tokoh masyarakat serta petani.


Sedangkan peluncuran program Mari Bertani ini ditandai dengan pemukulan Gong oleh ketua KMSN. Sebagai tanda ditabuhnya gong pemberdayaan petani di NTB. Sementara, KMSN dan Sintesa Persada beserta ribuan petani akan melakukan penanaman bibit jagung di 10.000 Hektar lahan yang berada di tiga kabupaten, yakni Bima, Dompu dan Sumbawa.


Dalam peluncuran program mari bertani tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan peralatan pertanian kepada sejumlah kelompok tani. Selain itu, KMSN dan Sintesa Persada juga akan menyalurkan 1.000 ekor sapi kepada kelompok ternak.


Dalam program ini, KMSN dan Sintesa Persada akan menggandeng BNI 46 untuk menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para petani. Selain itu, program ini akan melibatkan Jasindo untuk asuransi bila gagal panen serta pihak Pupuk Kaltim (PKT).


#tot

Rencana Pemulangan Jenazah PMI Dari Taiwan Asal Donggo Sudah Terjadwal


Bima, InsidePos,-


Rencana Pemulangan Jenazah PMI asal Kecamatan Donggo, Desa Mbawa Kabupaten Bima NTB dari Taiwan sudah terjadwal. Informasi tersebut menindaklanjuti dari KDEI Taipei dan Direktorat Pemberdayaan BP2MI.


Itu disampaikan pada Kamis 1 Oktober 2020, sekitar pukul 09.25 wita, telah terjadwal pemulangan Jenazah PMI di Bandara Internasional Lombok.


Selanjutnya, Jenazah akan difasilitasi melalui jalur darat ke Bima menggunakan Mobil Jenazah UPT BP2MI Mataram, Minibus APV No Polisi B1910SHX dengan petugas Sdr. Kasmayadi (082283347871) dan Sdr. Salit (081939611447).


Adapun data Jenazah PMI tersebut adalah, Sri Dewi,Tanggal lahir: Donggo / 12 Februari 1988, Alamat Mbawa Rt 020 / Rw 008 Desa Mbawa Kec. Donggo, Bima, NTB. No. paspor: B2181869

Identitas Keluarga: Adhar (kakak kandung)/ +62 857 7454 3575


Sri Dewi (32) ini meninggal pada 24 September 2020 lalu. Sebab kematian, Almarhumah menderita penyakit Hepatitis Akut. Sementara Jenazah Almarhumah dipulangkan dari Taiwan ke Jakarta pada, Rabu 30 September 2020. Dengan menggunakan Pesawat China Airlines CI0761, nomor kargo 297-00398193, rute Taipei - Jakarta.


Setelah itu Jenazah almarhumah akan diantarkan ke Lombok pada, Kamis 1 Oktober 2020 menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA434 rute Jakarta - Lombok.


Selanjutnya, Jenazah akan difasilitasi melalui jalur darat ke Bima menggunakan Mobil Jenazah UPT BP2MI Mataram. Minibus APV No Polisi B1910SHX dengan petugas Sdr. Kasmayadi (082283347871) dan Sdr. Salit (081939611447).


#tot

Sabtu, 26 September 2020

BPD Penapali Desak Pemdes Setempat Segera Percepat Pencairan BLT Desa


Bima, InsidePos,-


BPD Dusun Kali Baru, Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Menilai pencairan dana bantuan Desa setempat alias BLT Desa untuk bantuan Covid-19 Rp 300 per bulan ribu bagi warga yang terdampak mengalami keterlambatan.


"Dengan hormat saya minta kepada Pemerintah Desa Penapali untuk segera cairkan bantuan BLT Desa. Kasihan masyarakat yang terdampak," tegas Alimudin, wakil ketua BPD Desa Penapali pada media ini, Sabtu 26/9.


Hampir setiap hari, kata ria yang akrab disapa bung Ali ini. Dirinya selalu menerima aduan dari masyarakat setempat terkait kapan direalisasikan anggaran BLT Desa ini. Namun, Ali hanya menjawab belum ada kepastian dari Desa.


"Sebenarnya, kewenangan saya selaku BPD tidak terlalu berlebihan. Namun tetap berlandaskan dengan norma-norma yang berlaku. Tapi soal bantuan ini perlu diperhatikan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 benar-benar tertangani," ujarnya sembari menambahkan


"Maka dari itu besar harapan saya, pemerintah Desa Penapali segera merealisasikan anggaran BLT Desa tersebut," tegasnya.


Berdasarkan poksinya lanjut Ali, dalam UUD 06 tahun 2014. Aparatur Desa memposisikan kedudukannya sebagai mitra BPD. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar pembangunan Desa. Sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa secara menyeluruh.


"Karena bagian dari pemerintahan Desa, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Desa. Berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa terhadap masyarakat," pungkasnya.



#tot

Jumat, 25 September 2020

Mobil Angkut Tidak ada, Selama Puluhan Tahun Warga di Bima Buang Sampah Disungai


Bima, InsidePos,-


Akibat tidak adanya penyediaan mobil pengangkut sampah. Warga di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, membuang sampah sembarangan disungai. Penumpukan sampah rumah tangga tersebut didominasi sampah plastik.


Selama puluhan tahun pembuangan sampah sembarangan oleh warga setempat terus dilakukan. Menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan keberlangsungan hidup warga.


"Bayangkan selama puluhan tahun sampah hanya dibuang di sungai. Mau buang dimana lagi, sebab tidak ada tempat khusus. Sementara penyediaan mobil pengangkut sampah oleh pemerintah mestinya ada, kini justru tidak disediakan," kata Andriansyah, warga setempat pada media ini, Jumat 25/9.


Kata dia, pembuangan sampah di sungai mengakibatkan area sungai semakin mengecil dan dangkal. Sebab, tumpukan sampah yang sangat banyak.


"Setiap kali hujan datang banjir akan mencuat dimana-mana. Sementara sampah ini kan sumber penyakit yang membahayakan kesehatan juga keselamatan warga," jelasnya. 


Sampai saat ini lanjut dia, langkah pemerintah Desa maupun Camat hingga saat ini tidak ada. Seolah tidak mau tahu terhadap peristiwa yang membahayakan kesehatan warga ini.


"Kami masyarakat Desa Risa meminta kepada pemerintah Camat woha dan kepala Desa agar segeran hadirkan mobil pengangkut sampah untuk menuntaskan semua sampah-sampah yang ada dan pastikan mobil pengangkut tersebut selalu beroperasi di wilayah Desa Risa," pintanya.


#tot

Dinas Ketahanan Pangan NTB Tinjau Progres Pembangunan Lumbung Pangan di Madapangga


Bima, InsidePos,-


Sebelumnya, pada 1/9 Dinas Ketahanan Pangan NTB melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan H. Suniri M.Si, melakukan survei lokasi terhadap pembangunan Lumbung pangan masyarakat makmur di Desa Dena, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.


Sampai saat ini pembangunan Lumbung pangan masyarakat tersebut terus dilakukan.  Untuk yang ke dua kalinya, pihak pemerintah provinsi NTB melaui staf bidang distribusi dan cadangan pangan, Syafrudin melakukan peninjauan, Rabu 23/9.


Menurut Syafrudin, progres pembangunan lumbung pangan masyarakat Dena makmur ini mencapai 5%. Pada Senin 7/9 kemarin kata dia, pihaknya sudah datangkan kontraktor dari Dinas Ketahanan Pangan NTB, untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.


"kami sudah datangkan kontraktor dari Dinas terkait untuk menyelesaikan proses pembangunan Lumbung masyarakat Dena ini," katanya pada media ini, Kamis 24/9.


Dijelaskannya, dibangunkannya Lumbung pangan masyarakat untuk menjaga kestabilan stok ketahanan pangan dimasa paceklik, kemudian pangan tersebut dikelola untuk misi sosial.


"Tak hanya itu, yang paling penting adalah  mempersiapkan cadangan pangan ketika stok habis," jelasnya.


Pada kesempatan itu, Syafrudin pun memberikan edukasi juga pengarahan kepada Kelompok LPM Dena Makmur. Tujuannya, agar terdaftar dalam Sistim Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). 


"Ini dilakukan supaya mendapatkan anggaran ditahun 2021 untuk pengisian Lumbung pangan masyarakat," pungkasnya.


Pembangunan Lumbung pangan masyarakat ini merupakan hasil Kolaborasi dan kerja sama pemerintah NTB dengan program Rumah Zakat pusat. Yakni program Desa berdaya. Didalamnya terdapat Relawan Inspirasi atau fasilitator Desa berdaya.



#tot

Senin, 14 September 2020

Besok, Camat Soromandi Menghadap Kapolda NTB


Bima, InsidePos,-


Camat Soromandi, Julkifli, SH, M.Hum menghadap Kapolda NTB dalam rangka mendiskusikan perubahan status dari Subsektor ke Polsek hari selasa, 15/9.


Sebelumnya, Camat bersama Kepala Desa Se Kecamatan Soromandi menghadap Kapolres Bima. Kehadiran unsur Muspika ini diterima baik oleh Perwira Dua Melati itu. 


 "Alhamdulillah, dari pertemuan itu kami diberi petunjuk untuk ke Polda NTB. Kapolres sudah langsung memfasilitasi pertemuan dengan Kapolda," ujar Julkifli


Keberangkatan Camat juga mengajak seluruh Kades Se Kecamatan Soromandi, Sekcam, Abdullah S.Sos, Ka Subsektor Soromandi, Aipda. Zulkifli dan Ketua PK. KNPI Soromandi, Syuryadin, S.Pd.I.


"Kami akan langsung berangkat besok (Hari Selasa). Rencananya ketemu dengan Kapolda hari Rabu lusa," aku mantan Kasubag Peraturan Perundangan di Pemkab Bima


Julkifli berharap, kehadiran di Polda NTB dapat memberikan dampak positif. Terutama berkaitan dengan perubahan status dari Subsektor ke Polsek. Termasuk pembangunan Mapolres Soromandi.


"Ini juga terkait dengan kondisi Kantibmas di Soromandi. Jelas dengan perubahan status itu akan dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap keamanan," pungkasnya


#tot

Jumat, 04 September 2020

Diacara Pelantikan HMI MPO Bima, Walikota Ajak Mahasiswa Kritik Pemerintah


Kota Bima, InsidePos,-


Pelantikan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bima periode 1442-1443H/2020-2021 M, dengan tema "solidasi gerakan HMI untuk generasi Indonesia tangguh", Kamis 3/9 sukses dilakukan.


Kegiatan yang digelar di Aula serba guna Paruga Na'e Kota Bima sekitar pukul 20.00 Wita ini dihadiri Walikota Bima, H.M Lutfi S.E, Profesor Dr. H. Eggi Sudjana, Ketua STIH Muhammadiyah Bima, Dr. Ridwan M. Said, Maulana Ikbal senior HMI MPO Cabang Bima, ketua umum PBHMI Affandi Ismail dan Kapolres Bima Kota.


Tak hanya itu, semua organisasi nasional se_Kota dan Kabupaten Bima. Seluruh BEM Kota dan Kabupaten, HMJ serta UKM Kota dan Kabupaten Bima pun ikut berkecimpung. Dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.


Acara demi acara mulai dari pembukaan pembacaan kitab suci Al-Qur'an, pembacaan laporan panitia kemudian dilanjutkan sumpah dan penyerahan jabatan. Dari kepengurusan lama HMI MPO Cabang Bima periode Periode 1440-1441, Wildan Kusuma ke pengurusan baru diketuai Rian Rizty Fauzi periode 1442-1443H/2020-2021 M.


Setelah dilakukan sumpah dan penyerahan jabatan, mantan ketua Umum HMI MPO Cabang Bima Periode 1440-1441, Wildan Kusuma dalam sambutannya menyampaikan, untuk menjawab semua problematika yang sedang terjadi di Indonesia khususnya Bima saat ini memerlukan penyatuan ide, gagasan, dan konsep.


"Dinamika sekarang sebenarnya bersumber dari diri pribadi. Lihat saja bagaimana persoalan di Jakarta atau di Bima. Para mahasiswa dan aktivis dikriminalisasi dan lain-lain. Itu disebabkan hilangnya penyatuan pada diri kita. Maka semua itu mesti kita diskusikan dengan pikiran akademik dan rasional," ungkap Wildan.


Dimomentum itu Wildan berharap, kepengurusan baru HMI MPO Cabang Bima kedepan lebih baik dan progres. Yang paling penting tambah dia, adalah mentaati aturan Tuhan. Karena itu hal utama untuk menahkodai organisasi sekelas HMI ini.


"Oleh sebab itu, rawatlah amanah itu dengan sebaik mungkin. Karena amanah HMI ini sangatlah rumit, maka rawatlah," tutupnya.


Pada kesempatan yang sama, ketua baru HMI MPO Cabang Bima periode 1442-1443H, Rian Rizty Fauzi mengucapkan, rasa bangganya kepada semua tamu undangan. Karena sudah menghadiri kegiatan pelantikan HMI.


Dijelaskan Rian, mahasiswa dalam perspektif gerakan adalah orang yang mampu meruntuhkan kedzaliman ditengah kondisi sosial masyarakat tertindas oleh penguasa tirani.


"Melalui gerakan, mahasiswa dan aktivitas merupakan parlemen rakyat yang siap menyelamatkan rakyat. Maka HMI MPO adalah organisasi yang didirikan untuk menyelamatkan umat di republik ini," jelasnya.


Sementara Ketua Umum PBHMI, Affandi Ismail menyampaikan rasa bangganya karena sudah dihadirkan dalam forum yang diakui besar tersebut. "Saya sangat berterimakasih sekali. Jujur, saya tertarik dengan tema yang diangkat teman-teman panitia ini," akuinya.


Menurut dia, momentum pelantikan HMI MPO ini merupakan langkah awal untuk membangun solidasi. Dari awal kata dia, itu sudah menjadi cita-cita bersama. Dijelaskannya, salah satu cara membangun solidasi yang kuat adalah dengan menunjukan kekuatan yang berbeda menjadi satu.


"Oleh karena demikian, semua organisasi besar yang ada di Kota dan Kabupaten Bima harus bersatu mengawal pemerintah Kota dan Kabupaten secara bersama. Agar dapat melahirkan pemimpinan yang diridhoi Tuhan," ajaknya.


Walikota Bima H. M. Luthfi SE, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada ketua baru HMI MPO Cabang Bima periode 1442-1443H/2020-2021 M, semoga amanah yang diemban dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Orang nomor satu di Kota Bima tersebut menjelaskan, pemerintah adalah mitra organisasi.


"Organisasi tidak menghambat roda pemerintahan. Justeru lahirnya organisasi seperti HMI MPO ini misalnya, sangat menopang pembangunan daerah," jelasnya.


Dikatakannya, jika selama kepemimpinannya memimpin Kota Bima ada program pemerintah yang tidak memihak pada rakyat, dia persilahkan untuk dikritik. Sebagai manusia biasa, kami adalah hamba Tuhan  yang tidak lepas dari kesalahan. "Kalo ada program pemerintah yang tidak pro pada rakyat, silahkan kritik. Supaya kemajuan Bima kedepan kita bangun dengan pikiran kritik yang membangun," tandasnya.

 

Pantauan media ini hingga berita diturunkan, kegiatan selanjutnya dialog kebangsaan dengan tema "Mahasiswa Vs Negara: Idealisasi Sikap Kritis Dalam Perspektif Hukum Progresif". Pematerinya Profesor Dr. H. Eggi Sudjana, Ketua STIH Muhammadiyah Bima, Dr. Ridwan M. Said, ketua umum PBHMI Affandi Ismail, Kapolres Bima Kota, dan Maulana Ikbal sebagai moderator.


#tot