Pendiri KOFYB-20, Arif Rahman Dilantik Walikota Bima Jadi Lurah Paruga

 

Bima, Inside Pos,-

Hari ini, Rabu 7 September 2022 Walikota Bima melakukan rotasi dan mutasi sejumlah ASN di Kota Bima. Salah satu ASN terbaik yang diberikan amanat naik jabatan yakni, Arif Rahman, SE. Ia diangkat menjadi Lurah Paruga-Kota Bima. 

Arif Rahman merupakan ASN yang bertugas mengolah data di Diskominfotik Kota Bima. Diluar tugas sebagai ASN, Arif Rahman juga pendiri komunitas Kreator Filmmaker dan Youtubers Bima-Dompu. Selain itu, Ia juga Sutradara Film Putri La Hila Donggo melalui Mecidana Film. 

"Insya Allah amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya untuk kemajuan Kota Bima," ujar Arif Rahman, SE disela kesibukan pelantikan siang tadi. 

Lanjut Arif Rahman, tugas penting sebagai Lurah Paruga kedepannya akan lebih difokuskan ke arah yang positif. Terutama penataan lingkungan wilayah paruga dan pemberdayaan. 

"Ini bentuk pengabdian kami sebagai abdi Negara. Saya secara pribadi sampaikan terima kasih kepada Walikota Bima telah mempercayakan saya sebagai Lurah di Kota Bima," imbuhnya

 Dilansir di Visioner.com, Walikota Bima HM Lutfi melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan, baik pada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kota Bima. 

Pelaksanaan mutasi dan rotasi yang dilaksanakan, di aula Pemkot Bima turut dihadiri Sekda H Mukhtar, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan, Asisten III Setda Adisan dan sejumlah pejabat lingkup OPD.

Sejumlah pejabat yang dilantik diantaranya, Sukarno jabatan lama Kabag Fasilitasi DPRD Kepala dengan jabatan baru Staf Ahli Bidang Kesra dan SDM Setda, kemudian M Amirudin dengan jabatan lama Sekretaris Dinas Damkar dengan jabatan baru Sekretaris Bakesbangpol.

Lingkup sekretariat daerah, Kabag AP, Puji Fitri Andy dengan jabatan baru Kabag Fasilitasi DPRD Kota Bima, kemudian Iskandar Zulkarnain jabatan lama Camat Mpunda dengan jabatan baru Kabag Prokopim dan Komunikasi Setda Kota Bima menggantikan H A Malik pindah ke Pemprov NTB.

Selanjutnya H Akhyar jabatan lama Sekcam Asakota dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Damkar, H Juniar Setiawan jabatan lama Kabid Penagihan DPPKAD dengan jabatan baru Kabag AP Setda, kemudian A Haris yang sebelumnya menjabat Kabid pemuda dan olahraga Dispar dengan jabatan baru Sekretaris Dispar, kemudian Siti Nuratih jabatan lama staf TU SMPN 7 dengan jabatan baru Kasi Kelurahan Penatoi.

Pada Dinas Kesehatan, Sarifuddin jabatan lama kabid P2PL Dinas Kesehatan dengan jabatan baru sekretaris Dinas Kesehatan, kemudian Hj Fitriany jabatan lama kepala PKM Penanae  dengan jabatan baru Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kota Bima. Lalu Rusdy jabatan lama Kepala PKM Rastim dengan jabatan baru Kepala PKM Penanae, lalu Abdulah Kepala PKM Jatibaru dengan jabatan baru kepala PKM Rastim, kemudian Agus Torikq jabatan lama kasi penunjang medik RSUD Kota Bima dengan jabatan baru kepala PKM Jatibaru.

Kemudian Muhammad jabatan lama sekretaris Kecamatan Rasanae Barat dengan jabatan baru Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, kemudian Nurfitri jabatan lama analisis keuangan DPRD dengan jabatan baru Kasubag umum dan keuangan DPRD Kota Bima.

Muhamad Ilham jabatan lama Kabid Trantibum Satpol PP jabatan baru Kabid Penanganan Dinas Damkar, lalu Kamarudin jabatan lama Lurah Paruga dengan jabatan baru Sekcam Raba, kemudian H Ahmad jabatan lama Camat Raba dengan jabatan baru sekretaris DPMPT-SP, lalu Faruq Irfan jabatan lama Kabid Damkar dengan jabatan baru Sekcam Rasanae Barat. Kemudian Ma'ruf jabatan lama Kabid produk perikanan DKP dengan jabatan baru Camat Mpunda.

Walikota Bima HM Lutfi menyampaikan, pelantikan ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi dalam setiap pengisian birokrasi.

"Saya berharap pada pejabat yang dilantik, bisa langsung menyesuaikan dan bekerja dan memberikan pelayanan untuk masyarakat," pungkasnya

#Pena Bumi 

Rayakan Hari Kemerdekaan, Mahasiswa Suku Donggo Pajang Foto Bupati dan Legislator di Jalan Berlubang

Bima, Inside Pos,-

"Inilah Wajah yang Bertanggungjawab Atas Kerusakan Jalan Bima,"tulis mahasiswa di Baliho bergambar Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan H.M Dahlan M. Noer, Selasa, 16 Agustus 2022 kemarin. 

Menyambut peringatan 77 tahun Indonesia Merdeka, Puluhan mahasiswa yang terhimpun pada Laskar Terpelajar Donggo dan Soromandi (LTDS) mengibarkan bendera merah putih dan menanam Pohon Pisang diatas jalan rusak yang menghubungkan Desa O'o dan Desa Kala Kecamatan Donggo, Selasa (16/8). 

Tidak hanya itu, mahasiswa juga menggantung baliho besar  yang memuat wajah Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Ketua DPRD Bima dan sejumlah anggota DPRD Dapil pada batang pohon pisang yang ditanam di jalan rusak itu. 

Mahasiswa menilai,  wajah-wajah itulah yang harus bertanggungjawab atas kerusakan jalan di Kabupaten Bima.

Kordinator lapangan (Korlap), Murad Fadirah menegaskan jika aksi pajang foto penguasa di Bima dilakukan untuk mengajari Pemerintah tentang arti kemerdekaan yang sejati.

"Ini cara kami menyambut 77 tahun Indonesia Merdeka. Kita ingin kabarkan pada negara dan masyarakat luas bahwa disaat gagap gempita Pemerintah menggelar upacara kenegaraan, disini masyarakat kami berjibaku dengan tanda-tanda penjajahan," cetusnya

Lanjut Korlap,  Pemerintah Daerah telah lama tutup mata dan telinga atas harapan masyrakat yang menginginkan jalan itu diperbaiki. 

"Diberbagai Desa di Kecamatan Donggo dan Soromandi jalan kewenngan Pemkab Bima, mengalami kerusakan jalan selama bertahun-tahun. Semoga dengan cara ini Pemerintah Daerah mau walau terpaksa membuka mata dan mendengar harapan masyarakat," terangnya 

Sementara Kordinator Umum (Kordum) Wahyudin Al-Walid menuturkan bahwa langkah yang dilakukan LTDS itu pesan simbolik pada Bupati Bima sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah sekaligus pesan simbolik pada Ketua DPRD beserta jajarannya.

"Pemda Bima harus belajar memahami kenyataan bahwa dimanapun ada kerusakan jalan selama bertahun-tahun di tanah Bima disitu mengisaratkan ada ketidakadilan kebijakan publik," ungkapnya.

Wahyu mengaku heran dengan enggannya Pemkab Bima dan DPRD Bima melaksanakan kewajiban dasar membenahi infrastruktur jalan.

"Kita punya APBD setiap tahun hampir 2 triliun. 6 tahun Bima ramah, jalan-jalan rusak di Kabupaten Bima justru semakin mengkhawatirkan. Apakah Pemkab harus selalu diingatkan dijalan raya," sentilnya.

Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Kota Malang ini menambahkan bahwa di Kecamatan Donggo dan Soromandi saja, separuh jalan yang menghubungkan berbagai desa mengalami kerusakan.

"Didesa O'o, Kala, Mpili, dan Mbawa kondisi jalan sangat memprihatinkan. Demikian juga di Desa Wadukopa. Jalan rusak ini juga setiap hari dilalui Pemerintah Kecamatan, bahkan pimpinan daerah. Namun mengapa jalan ini semakin rusak," pungkasnya.

 

Mahasiswa dari suku Donggo ini memberikan beberapa tuntutan dalam aksinya kali ini, diantaranya, Mendesak Pemda Bima (Bupati/DPRD) memperbaiki jalan rusak di Desa Kala dan O'o melalui APBD-P 2022. Perbaikan seluruh jalan rusak di Kecamatan Donggo dan Soromandi melalui APBD  2023. Pemda Bima memulihkan seluruh jalan rusak di Kabupaten Bima. Mendesak Pemda untuk transparan dalam kebijakan dibidang Infrastruktur dan Mendesak kebijakan publik dibidang Pembangunan dilakukan melalui proses-proses yang manusiawi dan demokratis. 

#Pena Bumi

Tak Beradab! Pemkot Bima Pingpong Guru Ngaji Soal Gaji

Arifin, Guru Ngaji TPQ Al Hikmah Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima

Kota Bima, Inside Pos,-

Guru Ngaji TPQ Al Hikmah Kelurahan Penaraga Kec. Raba Kota Bima, Arifin mengeluhkan kinerja pihak Pemerintah Kelurahan Penaraga Kec. Raba Kota Bima yang hingga saat ini belum membayarkan Insentif dirinya sebagai Guru Ngaji sekaligus pengurus TPQ yang ada di Penaraga. Bahkan, informasinya ada beberapa TPQ selain dirinya yang belum menerima pembayaran Insentif Guru Ngaji.

Demikian Pernyataan pers Arifin kepada Media Inside Pos_Net dirumahnya,  rabu malam (08/06/2022). 

Arifin mengungkapkan bahwa dirinya merupakan Guru Ngaji dan pengelola TPQ yang sudah cukup lama yakni sejak Pemerintah Kota Bima belum terbentuk. Sejak masa Pemerintahan Wali Kota pertama H. Nur Latif (Almarhum) Pemerintah Kota Bima mengeluarkan kebijakan memberikan Insentif kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Marbot. Bahkan Pemerintah selanjutnya hingga hari di Era Pemerintahan H. Muhammad Lutfi terus ada dengan dasar hukum Keputusan Wali Kota Bima nomor: 188. 45/199/400/IV/2022. 

"Namun, ironisnya bagi saya, hingga hari ini insentif guru Ngaji tahun anggaran 2022 tidak saya terima. Sementara TPQ lainnya sebagian sudah menerima," ujar Arifin.

Hal tersebut tentu saja membuat dirinya merasa kecewa dengan Pihak Pemerintah Kelurahan Penaraga dalam hal ini Lurahnya Muhajir, S.Sos. Beberapa kali dirinya menanyakan anggaran Insentif tersebut kepada Lurah secara langsung sejak informasi keluarnya anggaran tersebut usai Lebaran Idul fitri beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini tidak ada kepastian yang diberikan saya.

"Beberapa kali saya tanya langsung, pak Lurah awalnya menjawab sudah dikembalikan ke Bagian Kesra, lalu kami tanya ke Kesra jawaban pihak Kesra tanyakan Pemerintah Kelurahan," jelas Pria usia kepala 5 tersebut.

Lagi dikisahkan, upaya kami mendapatkan hak itu bukannya mendapatkan hasil, malah kami dipingpong kiri kanan oleh Pemerintah Kelurahan dan Bagian Kesra.

Oleh karena itu, melalui media ini saya ingin memastikan dimana dana Insentif yang menjadi Hak kami itu. Jika uangnya ada mohon diserahkan kepada yang diperuntukan sesuai aturan. 

"Maka dari itu, semoga Pak Wali Kota mengetahui persoalan yang kami hadapi dan mohon turun tangan menyingkapi, karena ini adalah Perwali Kota yang beliau sendiri terbitkan," harap Arifin. 

Hingga berita ini dipublikasikan pihak media belum berhasil menemui Pihak Pemerintah Kelurahan Penaraga dan Bagian Kesra Kota Bima untuk konfirmasi terkait permasalahan ini. 

#Pena Bumi

Pupuk Subsidi Dijual Secara Paket, Distributor dan Pengecer Bisa Ditindak Tegas

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

"Jual pupuk bersubsidi secara paket dan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) itu haram. Jika menemukan Distributor dan pengecer nakal, lapor ke kami," tegas Yusri, Senior Vice President (SVP PSO) Wilayah Timur.

Pernyataan tegas itu disampaikan Yusri pada kegiatan Media Gathering Pupuk Indonesia Group dan Rekan Media Bima, Nusa Tenggara Barat di Marina IIN Kota Bima, Selasa, (7/6/2022). Yusri menjelaskan, petani yang sudah terdaftar namanya di RDKK berhak mendapatkan pupuk bersubsidi berdasarkan harga sesuai ketentuan. Yakni sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pengencer tidak diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi diatas harga HET, apalagi paketan. Baik pengecer maupun distributor tidak ada istilah harga pupuk bersubsidi dijual dengan harga tinggi Lapor ke kami jika ada penemuan semacam itu. Nanti kami turun langsung lapangan," tegasnya lagi.

Terkait isu kelangkaan pupuk di Kabupaten Bima, Yusri menjelaskan, sebenarnya pupuk tidak langkah. Akan tetapi, kurang iya. Sebab, stok pupuk di Kabupaten Bima sudah sesuai permintaan. "Pendistribusiannya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dikumpulkan oleh kelompok tani," bebernya.

Hingga 6 Juni 2022, kata Yusri, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bima dengan total mencapai 16.863 ton. "Jumlah ini sudah mencapai 41% dari total alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bima sebesar 41.214 ton," sebutnya. 

Yusri menyebutkan, penyaluran tersebut terdiri dari lima jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik Granul. Rinciannya, pupuk Urea sebesar 10.947 ton, NPK 4.375 ton, SP-36 225 ton, ZA 702 ton, dan organik 615 ton. 

"Sementara stok pupuk bersubsidi produsen di Kabupaten Bima total mencapai 7.287 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah. Secara teknis, Pupuk bersubsidi di Kabupaten Bima disalurkan oleh dua anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik," terangnya.

Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia memiliki jaringan distribusi yang cukup baik di Kabupaten Bima. Adapun jaringan distribusi ini terdiri dari 12 distributor, 370 kios pengecer resmi, 5 unit gudang (Lini II & III) dengan total kapasitas sekitar 14.550 ton, serta memiliki 4 personil petugas lapangan untuk melayani sejumlah 18 (Delapan Belas) kecamatan di Kabupaten Bima. 

"Pupuk Indonesia sebagai produsen senantiasa menyalurkan pupuk bersubsidi dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam penyaluran pupuk bersubsidi," imbuhnya.

Yusri kembali menegaskan, PT Pupuk Indonesia Persero tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi yang kedapatan terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia juga siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah di Kabupaten Bima.  

“Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun di jaringan distribusi kami jika terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma, Msi menepis isu kelangkaan pupuk di Wilayah Kabupaten Bima.

"Faktanya tidak. Pendistribusian pupuk ini berdasarkan RDKK. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah mereka yang punya RDKK. Jadi pengimputan RDKK itu oleh kelompok tani didampingi penyuluh setiap Desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bima," beber Nurma.

Syarat pembuatan RDKK sendiri sambung Nurma, harus memiliki nomor NIK KK. Tujuannya supaya terdaftar dalam kemitraan.  Sementara yang berhak mendapatkan RDKK adalah petani yang memiliki lahan pertanian.

"Masalahnya masih banyak petani kita yang enggan menyerahkan KTP ke kelompok tani untuk dibuat RDKK. Padahal, RDKK itu dibuka sekali setahun," sesalnya.

Terkait adanya kelemahan Distributor pupuk dan KP3 mengawasi pendistribusian pupuk ke petani, sudah dibuat dan diatur dalam SOP. Juga diatur dalam Permendagri."Jika saya temukan itu, saya akan mengambil sikap tegas," tegasnya.

#Tot

Bupati Bima Tak Kunjung Serap Aspirasi Petani, Laskar Tani NTB Pastikan Besok Diperbatasan Bima-Dompu Lumpuh Total

Pemblokiran jalan oleh massa aksi karena geram dengan sikap Bupati Bima yang tak kunjung keluar.

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Untuk Yang Ke Tiga Kali Massa Aksi Blokir Jalan

Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, SE, dan Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer, sampai detik ini belum kunjung serap aspirasi petani. Karena itu, massa aksi Laskar Tani NTB geram. Memboikot jalan lintas provinsi depan Kantor Bupati Bima untuk yang ketiga kali.

Blokade jalan provinsi itu sebagai bentuk kekecewaan massa aksi Laskar Tani NTB terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bima yang tak kunjung keluar. 

"Kami kecewa dengan sikap Bupati Bima, takut menemui kami anak petani. Padahal, kami datang mengadu keluhan ibu bapak kami petani yang dihimpit harga produksi komoditas yang terus merosot. Saya minta seluruh massa aksi blokir jalan," instruksi Kur'an, Korlap Laskar Tani NTB saat orasi, Kamis (02/06/2022).

Sekitar 15 menit lamanya, pemblokiran jalan provinsi didepan kantor Bupati Bima itu mengalami kemacetan panjang. Massa aksi sempat melakukan pembakaran Ban bekas. Terlihat, pihak kepolisian terus memberikan himbauan agar pendemo dan pengguna jalan tidak saling terganggu.

Jilid II, Laskar Tani NTB Pastikan Jalan Diperbatasan Bima-Dompu Lumpuh Total

Sampai pada pukul 03.00 sore ini, aksi demonstrasi Laskar Tani NTB tidak menemukan titik terang. Ratusan massa aksi pulang dengan komitmen yang tegas. Bahwa besok, Jum'at (02/06/2022) jalan di provinsi di perbatasan Bima-Dompu dipastikan lumpuh total.

"Kita kembali pulang menghimpun kekuatan besar-besaran. Bahwa besok diperbatasan Bima-Dompu kita lumpuhkan," janji korlap.

Sikap apatis Bupati Bima terhadap kepentingan petani menurut Kur'an, membuat seluruh petani di Kecamatan Bima tambah geram. Harga komoditas jagung, Bawang Merah, Garam, dan Padi merosot, pemerintah daerah tutup mata.

"Pemerintah kita mati nurani. Jilid II besok sebagai saksi bahwa kami anak petani rela berdarah-darah," janjinya 

Ini 7 tuntutan Laskar Tani NTB untuk pemerintah daerah. Bentuk Perda tentang pemberdayaan dan pelindung petani, jadikan BUMD sebagai pemasok hasil komoditas petani sesuai UU No. 5 Tahun 1962. Jadikan koperasi tani yang akan membeli hasil komoditas pertanian di tiap Desa, usir PT/gudang jagung yang ada di NTB, khususnya di wilayah Kabupaten Bima jika tidak dibawah kontrol rakyat.

Tuntutan lain adalah segera stabilkan standarisasi harga komoditas petani jagung dengan harga 4.500/Kg, tetapkan standarisasi harga komoditas garam, dan hentikan liberalisasi pupuk subsidi dan pestisida.

#Tot.

PAUD Holistik Integratif Jarapasaka di Resmikan Bupati Dompu

Bupati-wakil Bupati Dompu dan istri, beserta Camat dan kelurahan Potu.

Kabupaten Dompu, Inside Pos,-

Kegiatan launching Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) Jarapasaka, Kelurahan Potu Kabupaten Dompu, di resmikan Bupati Dompu, Kader Jaelani, Senin (11/04/2022). 

Launching PAUD-HI ini bertepatan hari jadi Kabupaten Dompu yang ke 207 tahun. Setelah merayakan hari lahir daerah di Pendopo, Bupati dan wakil Bupati Dompu beserta rombongan hadiri acara peresmian PAUD-HI Jarapasaka.

"Alhamdulillah, PAUD-HI diresmikan langsung bapak Bupati," ujar Sri Yulianti, pengelola PAUD-HI pada Inside Pos kemarin, Selasa (12/04/2022).

Peresmian PAUD-HI kata perempuan yang akrab disapa Bunda Yuli ini setelah Bupati dan rombongan pulang dari makam pahlawan Lepadi. 

"Ini sesuatu yang membanggakan bagi kami. Setelah diresmikan, semoga PAUD-HI menjadi pendidik dasar anak yang selalu memberikan edukasi terbaik bagi generasi," harapnya.

Foto bersama Bupati-wakil Bupati Dompu, Bunda PAUD, pengelola PAUD-HI dan anak-anak.

Pada acara launching PAUD-HI di hadiri Bunda PAUD, Lilis Suryani Abdul Kader Jaelani, yang merupakan istri Bupati Dompu. Dan beberapa OPD lain.

"Seperti wakil Bupati dan istri, Sekda dan istri, Kadis Dikpora beserta stafnya, Kabid DP3A, Kabid BKKBN, Kabid DIKES, Kabid LH (Lingkungan hidup)," sebutnya.

Bunda PAUD, Lilis Suryani Abdul Kader Jaelani menuturkan, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak melalui PAUD-HI Jarapasaka ini.

"Karena itu, saya harap PAUD-HI ini menjadi sekolah percontohan. Semoga PAUD di Kabupaten Dompu menjadi PAUD HI semua," harapnya.

#tot

Tiba di Mataram, Himdos Bima Bertemu Langsung Gubernur NTB, Ini Tanggapan Bang Zul

Perwakilan Himdos Bima, foto bersama Gubernur NTB usai menyampaikan aspirasi rakyat.

Mataram, Inside Pos,-

Perjuangan organisasi Himpunan Mahasiswa Donggo-Soromandi (Himdos) Bima nampaknya akan membuahkan hasil. Pasalnya, beberapa aspirasi rakyat Donggo-Soromandi Bima disuarakan sejak di Kantor Camat Soromandi, Senin (07/03/2022) lalu. Namun, kini sedikit menemukan titik terang.

Sehari sebelum berangkat ke Mataram, Himdos Bima sempat bertemu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Bima, kemarin Selasa (08/03/2022). Karena tuntutannya terkait jalan provinsi, organisasi etnis Donggo itu diperintahkan bertemu langsung dengan Gubernur NTB.

Perjalanan dan perjuangan Himdos Bima semakin tertantang. Kali kesekian, organisasi yang dikenal tuntas dan garang ini berangkat ke pulau seribu Masjid. Atas nama rakyat dan pembangunan di Kecamatan Donggo-Soromandi, 7 perwakilan Himdos bertemu langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, Jum'at, (11/03/2022).

Sekitar pukul 08.00 pagi, perwakilan Himdos Bima dan Camat Soromandi, Julkifli, SH, MHum, bertemu langsung Bang Zul di Pendopo Gubernur NTB, di Jalan Pejanggik (No.12) Mataram Nusa Tenggara Barat.

Ketua Himdos Bima, Jaharudin, melalui Dewan Pendamping Organisasi (DPO) Sarifudin, menceritakan saat pertemuan dengan Gubernur. Semua jalan provinsi di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima akan dianggarkan tahun 2023 mendatang. 

Termasuk juga pembuatan parit disepanjang jalan provinsi. Bersamaan perubahan jalur tanjakan tajam di So Amu, Desa Kananta.

"Itupun kalau lahannya dikasih. Akan tetapi, dinas PUPR provinsi akan turun survei dulu,"  ujar Sarif, kutip kata Gubernur pada Inside Pos_net, Jum'at malam (11/03/2022).

Sementara jalan yang rusak parah di Desa Punti Dusun Lia Kecamatan Soromandi sampai ujung Wadu Pa'a Desa Kananta akan ditambal. Anggarannya akan diusul bulan Juni tahun 2022.

"Kami dari perwakilan Himdos, diminta pak Gubernur untuk ikut terlibat pada pembahasan APBDP Provinsi," katanya.

Terkait proses pengerjaan Jembatan Kananta yang dinilai lamban, diakui Dinas PUPR. Selama 4 bulan kemarin terkendala anggaran.

"Sempat bertemu juga dengan Dinas PUPR. Kayanya, Bulan Juni tahun 2022 ini pengerjaan jembatan tersebut rampung," tandasnya.

#Tot

Besok Himdos Bima Berangkat ke Mataram

Foto bersama Wakil Bupati Bima, Dahlan M.Noer, Camat Soromandi Julkifli, SH, MHum, dan perwakilan Himdos Bima.

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Setelah gagal menemukan titik terang hingga "tidur" di Kantor Camat Soromandi kemarin, Senin (07/03/2022). Himpunan Mahasiswa Donggo-Soromandi (Himdos) Bima akhirnya temukan solusi. Besok, Rabu, 09 Maret tahun 2022, organisasi etnis Donggo itu akan terbang ke Mataram.

Keberangkatan Himdos Bima ke Mataram setelah upaya audiens masa aksi dengan Camat Soromandi Julkifli, SH, MHum menuai hasil. Pada Selasa (08/03/2022) Sekitar pukul 11.00 Wita, masa aksi dipertemukan dengan pemerintah daerah oleh Camat.

"8 orang perwakilan kami dan pak Camat bertemu langsung dengan Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer. Alhamdulillah, kami diterima baik,"  kata Ketua Himdos, Jaharudin pada InsidePos-net, Selasa malam (08/03/2022).

Aktivis-mahasiswa  STIH Muhamadiyah Bima itu menceritakan saat pertemuan dengan wakil Bupati. Setelah berbincang lama, beberapa orang perwakilan Himdos Bima bersama Camat Soromandi diperintahkan berangkat ke Mataram, Besok Rabu, (09/03/2022).

"Di Mataram besok, kami akan bertemu Dinas PUPR Provinsi, DPR, Dan Gubernur NTB," sebutnya.

Keberangkatan perwakilan masa aksi Himdos Bima ke pulau seribu Masjid tersebut mendesak pemerintah provinsi untuk merealisasikan tiga tuntutan mereka. Yakni, memperbaiki jalan simpang Desa Bajo dan jalan lintas Wadukopa Kecamatan Soromandi. Kondisi kedua jalan itu bertahun-tahun rusak parah. Sampai detik ini tidak diperhatikan pemerintah daerah.

Dua tuntutan lainnya adalah parit di sepanjang jalan provinsi di Kecamatan Soromandi didesak segera dibangun. Guna meminimalisir kerusakan jalan berkepanjangan. Sedangkan tuntutan terakhir mendorong pemerintah provinsi mengontrol proses pembangunan jembatan Kananta Soromandi yang memakan waktu banyak.

#Tot.

Eks Direktur Perumda: Pencopotan Saya itu Terlalu Politis

 

Bima, Inside Pos,-

Mengejutkan Publik Kota Bima, Walikota Bima HM. Lutfi selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal) Perumda Bima Aneka - Kota Bima mengeluarkan SK Pemberhentian Direktur Perumda Bima Aneka - Kota Bima, Julhaidin SE atau biasa di sapa Rangga Babuju. SK Pemberhentian dengan nomor 188.45/12/500/I/2022 tertanggal 5 Januari 2022.

Perumda Bima Aneka - Kota Bima, adalah Perusahaan Umum Daerah yang baru dibentuk melalui Perda nomor 8 dan 9 tahun 2019 yang lalu. Seleksi Dewan Pengawas dan Direktur dilaksanakan akhir 2020 dan baru dilantik pada awal 2021.

Berdasarkan catatan media, bahwa Rekruitmen Karyawan Perumda Bima Aneka ini baru dilaksanakan pada April dan Mei 2021. Dan aktif bekerja per 1 juni 2021, melalui kontrak kerja per 6 bulan.

Baru bekerja selama 6 bulan tersebut, Direktur diberhentikan oleh KPM atas Rekomendasi Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Bima Aneka, H. Rimawan. Media ini melakukan penelusuran, atas kesalahan fatal yang dilakukan oleh Direktur sehingga dilakukan Pemberhentian.

Menurut Rangga Babuju, yang berhasil dihubungi via seluler oleh media ini, bahwa tidak ada masalah dalam hal pengelolaan keuangan Perumda, demikian pula dengan kinerja karyawan yang dihendelnya. Kerjasama kemitraan pun sedang dibangun. Hanya saja menurutnya, ada ketidakharmonisan antara Dewas dan Direktur dalam hal pelaksanaan bisnis yang dijalankan.

"Tidak ada masalah secara administratif. Selalu kami benahi jika pun ada yang keliru, karena ini adalah perusahaan baru. Hanya saja, kami sering berbeda pendapat soal menjalankan Renbis yang disyahkan" Ungkapnya.

Lebih lanjut, Rangga menjelaskan bahwa diawal, Perumda Bima Aneka menjalankan empat unit bisnis, yaitu Ticketing, Roasting Coffee, Package dan Etalase UMKM. Karena Choor Bisnis yang diajukan adalah penguatan pemasaran produk UMKM Kota Bima ditengah pandemik.

"Menurut saya sich, sangat politis, dan nampak dari awal. Tapi karena ini adalah keputusan pak Walikota selaku KPM, saya harus Terima dengan baik. Karena dalam perusahaan manapun, gonta ganti Direksi maupun komisaris itu hal yang biasa. " Tuturnya

H. Rimawan adalah pensiunan Kepala Cabang BRI Bima, sehingga wajar yang disorot adalah arus keuangan. Sementara out come (penghasilan atau kinerja) perusahaan tidak dilihat sebagai sebuah kesatuan utuh.

Dalam menjalankan tugasnya, H. Rimawan terkesan sebagai investigator, bukan sebagai pengawas. Fungsi Dewan Pengawas, sangat jelas dalam Perda nomor 8 dan 9 tentang Perumda Bima Aneka - Kota Bima. Yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengarah dalam perusahaan.

"Dewas tidak menjalankann fungsi sebagaimana mestinya," pungkasnya

#Pena Bumi 

WaliKota Bima Dapat Penghargaan Kampung Sehat Dari Polda NTB

Kota Bima, Inside Pos,-

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, mendapat penghargaan  "Kampung Sehat" Award 2021, sebagai Walikota Favorit II kategori Vaksinasi. Penyerahan penghargaan langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, di Prime Park Hotel and Covention Jalan Udayana Mataram, Selasa (30)11/2021)

Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi Polda NTB terhadap pemerintah Kota Bima, yang telah bekerja keras dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19 di wilayah Kota Bima dan umumnya Provinsi NTB.

Kaitan itu, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, mengaku, keberhasilan dalam memangkas penularan virus yang telah menelan korban jiwa begitu banyak di Indonesia tersebut merupakan hasil kerjasama sama semua elemen di Kota Bima.

"Baik TNI, Polri, tenaga kesehatan yang telah bekerja siang malam, pemerintah Kelurahan, Danramil, Babinsa dan Babinkamtibmas, Kapolres, dan tentunya semua masyarakat," sebutnya.

Atas raihan prestasi yang didapat, HML mengaku bangga dan itu menjadi motivasi dalam meningkatkan vaksinasi di seluruh Kecamatan di Kota Bima.

"Demi masyarakat, penyebaran Covid-19 harus kita pangkas dengan kerja keras dan kerja sama. Supaya, kita bisa menjalankan kehidupan yang normal," tegasnya.

#tot

Minat Baca Warga Kota Bima Sangat Besar, HML Tinjau Pembangunan Perpustakaan di Taman Ria

Walikota Bima, H Muhammad Lutfi SE, sedang meninjau progres pembangunan perpustakaan di Taman Ria.

Kota Bima, Inside Pos-

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE,  meninjau langsung progres pembangunan perpustakaan di Taman Ria Kota Bima,  

Selasa (30/11/ 2021). Kunjungan itu dilaksanakan HML, usai menghadiri acara Seminar Politik di PTS Stisip Mbojo Bima oleh pengurus BEM Kampus setempat.

Dalam kunjungannya, HML meninjau sejauh mana perkembangan proyek rumah literasi yang direncanakan tahun 2022 sudah dapat beroperasi. Sebab, kebutuhan minat baca masyarakat Kota Bima sangat besar.

"Kita membangun rumah baca ini dengan harapan mampu meningkatkan wawasan dan keilmuan. Kita tidak perlu mencarinya

jauh-jauh," sebutnya.

Orang nomor satu di Kota Bima ini berharap, setelah pembangunan perpustakaan dibangun memantik semangat warga Kota Bima bertambah.

"Dengan demikian, membaca bagi generasi penerus adalah budaya baru yang tak terpisahkan. Apalagi Bima ini banyak yang sekolah tinggi-tinggi," imbuhnya sembari menambahkan.

"Setelah perpustakaan ini berjalan, silahkan kepada warga kota Bima, untuk menambah wawasan dan ilmu. Agar kelak semakin banyak generasi yang siap untuk memajukan daerah dengan bekal yang mumpuni," pintanya.

#tot

Kegiatan Education festival III Insan Kamil di Resmikan Wali Kota Bima

Kota Bima, Inside Pos,-

Insan Kamil kota Bima menggelar Education Festival III (IKAL EDUFEST) Tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan mulai tanggal 26 november sampai dengan 28 November 2021. Education Festival III, mencakup beberapa lomba seperti  mewarnai, lomba guru, pantun, puisi, daur ulang, lomba takbir, da'i cilik dan Mipa, yang berpusat di Istana Kesultanan Asi Mbojo, Jumat (26/11/2021).

Hadiri kegiatan Insan Kamil, Wali Kota Bima  Muhammad Lutfi SE, meresmikan kegiatan yang bertemakan "Good Bye Pandemi Bersama Sekolah Penggerak Kita Siap Berprestasi" tersebut. Orang nomor satu di Kota Bima ini juga didampingi OPD jajaran emerintah Kota Bima. Yakni, Kepala Dinas Dikbud, Kepala Dinas Kesehatan disambut dengan tarian "Wura Bongi Monca" (Tarian tradisional Bima) dari siswi SMP Insan Kamil. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri Kepala PT. Bank NTB Syariah, Kepala Bank BSI, Pembina Yayasan Takwul, Ketua Yayasan Takwul, Kepala Museum Asi Mbojo serta serta ratusan peserta dan para undangan.

Mengutip press release Diskominfotik Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kota Bima selalu mendukung kegiatan untuk pendidikan dengan dana APBN yang tidak pernah kurang. 

"Yayasan Insan Kamil adalah sekolah swasta yang mampu menjadi sekolah penggerak, ini suatu prestasi yang patut diapresiasi dan dibanggakan dan diharapkan senantiasa bersinergi antara sekolah negeri dan swasta. Hari ini Kota Bima menggelontorkan anggaran untuk sektor pendidikan diangka hampir 23% lebih dari keseluruhan anggaran untuk tahun 2021," jelasnya.

HML mengapresiasi kegiatan seperti ini. Apalagi berkaitan dengan pengembangan dan dukungan terhadap generasi sebagai penerus perjuangan bangsa khususnya Kota Bima ke depan. Hampir 57 festival di tahun 2020 tidak ada yang sukses dilaksanakan, alhamdulillah diakhir tahun 2021 ini pandemi berkurang. Sehingga acara bisa terlaksana.

Lanjut dia, mengingatkan pentingnya menjaga hutan, dirajut dari kesadaran untuk tetap menjaga lingkungan sekitar kita mengingat hampir semua gunung bahkan hutan mulai di rusak.  Pemerintah telah bekerjasama dengan TNI-Polri serta sampai pada tingkat kelurahan untuk mencopot SPPT bagi masyarakat yang tetap merusak alam. Serta jalan tani baru akan dirusak sehingga akan menyulitkan kegiatan perambahan baru hutan – hutan yang ada.

“Tahun 2022 kita akan melakukan pembenahan dari hulu ke hilir, normalisasi sungai seperti sungai melayu dan padolo, perbaikan dan pengembangan infrastruktur dengan nilai sebesar 230 miliyar. Kesemuanya dilaksanakan 2022 sampai 2026," imbuhnya.

Dukungan tersebut sambung HML, merupakan kerjasama Bank Dunia dan Jepang dalam upaya penyehatan kembali lingkungan dan perkotaan, serta perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta hal lainnya yang menjadi prioritas utama.

“Dari seluruh Kota di Indonesia hanya ada 3 Kota, yakni Kota Bima, Kota Pontianak dan Manado," jelasnya.

Sementara Kepala SDIT Insan Kamil, Erni Juhaenah, SP menyatakan, terjadi peningkatan peserta yang signifikan pada tahun ini, SD/MI se-Kota dan Kabupaten Bima yang ikut serta menjadi gambaran pembelajaran yang di lakukan di SDIT Insan Kamil.

"Karena itu pendidikan harus didukung oleh orang tua, sekolah dan masyarakat. Lomba ini juga dilakukan secara online dan offline," tegasnya.

Kaitan itu, dia mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung acara Insan Kamil education festival III tahun 2021. Dia menerangkan, event ini merupakan agenda tahunan dari SDIT Insan Kamil.

"Alhamdulillah kegiatan Ikal Edufest ini untuk kali ke-3, yang diawali pada tahun 2018. Namun, dua tahun setelahnya tidak kami selenggarakan karena pandemi," ungkapnya.

Senada dengan itu, pembina yayasan Tamil Kota Bima dr. Irfan menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Wali Kota Bima yang berkesempatan hadir dan membuka acara secara resmi. Diterangkannya, Ikal Edufest ini sebagai ajang untuk mewadahi bakat anak-anak untuk menjadi generasi penerus bangsa terutama untuk Kota Bima agar berakhlak baik dan menjadi generasi terbaik. 

"Jadi ini ajang untuk mengasah potensi," katanya dengan singkat.

#tot

Puluhan Tahun Terputus, Akhirnya Jembatan Gantung Kelurahan Mande Telah Dibangun

Kota Bima, Inside Pos,-

Sejak tahun 1999, jembatan gantung "Mantika" di Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima terputus. Akses transportasi diakui terhambat. Namun, di era Wali Kota Bima sekarang, H. Muhammad Lutfi SE, kini Terealisasi.

"Puluhan ambruk, alhamdulillah, lewat era kepemimpinan HML, semua terealisasi. Mewakili masyarakat Kelurahan Mande, kami ucapkan terimakasih banyak," ucap Lurah Mande, Zainuddin, S.Pd, saat kegiatan peresmian jembatan gantung "Mantika", Rabu (24/11/2021).

Pasca jembatan penghubung dua kelurahan tersebut (Mande dan Sadia Kota Bima) tersebut dibangun, Zainuddin mengaku, warga sekitar mengapresiasi keseriusan HML dalam mewujudkan harapan masyarakat.

"Perjuangan pak Wali kami apresiasi," akuinya.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Agus Purnama, S.T., M.T menerangkan, pembangunan jembatan gantung itu dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp.1,4 m

Miliar.

"Pembangunan jembatan menggunakan tipe kontruksi pilar, lantai dan hanger. Dengan beban dipersyaratkan maksimal 10 orang," ungkap Agus Purnama.

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, secara langsung membuka dan meresmikan jembatan gantung "Mantika". Dalam sambutannya, HML menyampaikan rasa syukurnya atas telah rampungnya pembangunan jembatan tersebut.

Ditengah keterbatasan akibat situasi dan kondisi akibat Covid-19. Membuat refocusing anggaran. Namun, dapat terselesaikan atas upaya keras dan niat baik. HML mengakui, semuanya atas rahmat Allah yang patut disyukuri. Tentu, tidak terlepas dari kerjasama seluruh elemen. 

"Satu harapan saya, jangan membuang sampah sembarang diarea sungai. Karena di Tahun 2022, kita akan membuat gerakan  bersih. Karena jika tercemar, bakteri E-coli air sungai tidak bisa digunakan untuk mandi, mencuci dan lainnya", tegas HML.

Diakhir sambutan HML mengungkapkan, pemerintah Kota Bima telah menyediakan lokasi kampus IAIN dan akan dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Hal lainnya, kerjasama dengan Bank dunia yakni Jepang dalam berbagai peningkatan infrasturktur salah satunya normalisasi sungai dibeberapa wilayah dari timur ke barat.

Selain itu, dalam waktu dekat Kota Bima akan dilengkapi dengan fasilitas 600 buku digital di perpustakaan Tamanria. 

“Semua itu merupakan bentuk nyata atas komitmen Pemerintah Kota dalam membangun Kota Bima," pungkasnya.

#tot

Kisruh Soal Pupuk Petani di Bima, Sekda Lakukan Rakor

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Masalah pupuk merupakan masalah krusial untuk petani. Dari tahun ke tahun, kasus pupuk ini tidak pernah selesai. Petani harus pasrah membeli pupuk urea bersubsidi diatas HET. Serta secara paksa juga membeli pupuk yang dijual secara paket dari pengecer. Tentu, kesejahteraan petani terhambat oleh harga pupuk yang melambung tinggi.

Kaitan itu, tak sedikit organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat  menyuarakan kepentingan petani. Terlebih soal harga dan pendistribusian pupuk. Salah satunya adalah Laskar Terpelajar Donggo-Soromandi (LTDS) dan Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM). Meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk menyikapi secara serius masalah pupuk yang sering kali mencekik petani.

Menindaklanjuti aspirasi beberapa elemen masyarakat tersebut, masalah perbaikan tata kelola distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Bima. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.M.Taufik HAK M.Si meminta kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi secara seksama langkah-langkah yang telah diambil. Serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan tata kelola pupuk dan sarana pertanian.

Hal itu disampaikan Sekda Kabupaten Bima 

dihadapan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Setda Ir. Indra Jaya, 10 OPD terkait, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir. Hj. Nurma M.Si, Kadis Perindag, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ekonomi Setda, para distributor pupuk, serta perangkat daerah terkait. Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) diruang rapat Sekda, Senin Senin (01/11/2021).

Rakor tersebut secara khusus membahas aspirasi dan harapan elemen masyarakat. Terkait penetapan harga panen petani, ketersediaan sarana dan prasarana sektor pertanian. Dan pentingnya peningkatan peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk memastikan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. 

"Karena itu saya meminta para kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik. Serta mempelajari aspirasi sebagai acuan perumusan kebijakan ditingkat pemerintah daerah," pinta H.M.Taufik.

Karena itu kata H.M. Taufik, untuk menyelesaikan kendala dan persoalan pupuk di Kabupaten Bima diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh distributor dengan instansi terkait. Seperti Dinas Pertanian dan KP3. Ini sangat diperlukan. 

"Menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, nanti akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pembina, penyuluh pertanian dan para pengecer pupuk yang ada di Kabupaten Bima," tandasnya.

   

Dalam rapat tersebut, Asisten II Ir. Indra Jaya berharap, pengelolaan pupuk dan sarana pertanian serta obat-obatan berjalan dengan baik. Karena itu fungsi pengawasan harus ditingkatkan. 

"Demikian halnya pembinaan yang dilakukan per wilayah kepada distributor dan pengecer perlu ditingkatkan," harapnya.

#tot

Bantuan Untuk Sape Terus Disalurkan, Kali Ini Datang Dari UPT Dikpora Donggo

Bantuan tahap pertama UPT Dikpora Kecamatan Donggo

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Bantuan untuk warga kebakaran di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, terus disalurkan. Kali ini datang dari UPT Dikpora Kecamatan Donggo untuk yang kedua kali.

Pada Senin kemarin (10/10/2021) Kepala UPT Kecamatan Dikpora Donggo, Rostina S.Pd,.M.Pd mengatakan, mendiskusikan bantuan berupa perlengkapan dan seragam sekolah. Seperti buku, pulpen, sepatu, baju dan celana pelajar.

Penyerahan perlengkapan dan seragam sekolah oleh Kepala UPT Dikpora Donggo ke posko pendidikan di Sape.

"Ini bantuan pribadi saya. Langsung saya datangi posko pendidikan di UPT Dikpora Sape," kata Rostina, ditemui diruangan kerjanya, Rabu (13/10/2021).

Pada kesempatan itu, Rostina juga memberikan bantuan berupa uang tunai untuk warga Lanjut Usia (Lansia). 

"Karena peristiwa kebakaran kemarin memukul batin kita. Semua warga harus kita sisir," ujarnya.

Bantuan tahap dua, segera dibagikan hari ini, Rabu (13/10/2021).

Sementara bantuan tahap kedua akan dibagikan hari ini, Rabu (13/10/301). Bantuan yang akan di distribusikan berupa 126 paket beras, puluhan paket pakaian, dan jutaan uang tunai.

"Bersama semua cruw UPT Dikpora Donggo, bantuan ini akan kami sisir semua warga yang terdampak," sebutnya.

Rostina berharap, bantuan yang diserahkan nanti semoga dapat meringankan beban korban di Desa Naru Kecamatan Sape.

"Atas peristiwa ini mengajarkan kita untuk saling berbagi satu sama lain," pungkasnya.

#tot

"Sengkarut" Masalah Pupuk Subsidi, Mahasiswa: Bupati Bima Berhenti Tutup Mata

Depan Wahyun Walid, belakang Murad Fadirah

Mataram, Inside Pos,-

Kisruh penyimpangan distribusi pupuk subsidi tak kunjung selesai. Masyarakat Kabupaten Bima masih dililit penjualan pupuk tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual secara paket. Hal ini disampaikan kordinator LTDS, Wahyudin Awalid, pada media InsidePos_net, Minggu (10/10/2021).

Wahyudin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020. Tentang alokasi dan HET pupuk subsidi Tahun 2021. Pupuk subsidi jenis Urea HET itu Rp. 2.250 per kg atau Rp 112.500 per Zak isi 50 Kg. 

"Hasil investigasi kami beberapa wilayah di Donggo. Misalnya di Desa Doridungga, Kala, dan O'o, 1 zak pupuk subsidi dijual antara Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per zak," jelasnya. 

Selain itu, sambung aktivis mahasiswa ini, masyarakat juga dibebankan membeli pupuk paket. Wahyudin mengungkapkan, setiap membeli 5 zak pupuk subsidi berjenis Urea, masyarakat harus membeli 1 zak pupuk non subsidi dengan harga mencapai Rp 175.000. 

"Dulu Bupati Bima bicara tidak boleh menjual pupuk sesuai HET dan dijual secara paket. Faktanya, tidak digubris Distributor dan Pengecer," ungkapnya. 

Wahyudin mengendus proses jual beli antara masyarakat dan pengecer yang dinilai bermasalah. "Saat masyarakat membeli pupuk pada pengecer tidak ada kwitansi," katanya. 

 

Senada dengan itu, Murad Fadirah menyebutkan, perubahan aturan tentang Alokasi dan HET tidak mengubah problem dasar pupuk subsidi. Kata dia, masalah penjualan pupuk tidak sesuai HET dan secara paket artinya menjerat petani selama bertahun-tahun. Ini merupakan bukti logika daerah mangkrak dan kehilangan political will Kepala  daerah. 

"Bupati Bima, tolong berhenti tutup mata," pintanya. 

Aktivis mahasiswa yang akrab disapa Murad tersebut, menguraikan kedudukan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan. Mampu menghentikan mafia pupuk subsidi, artinya masyarakat mendapatkan haknya dengan baik. 

"Daerah punya KP3, mulai Sekda hingga para Kades. Kan bisa berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Tidak bisa menuntaskan masalah, bukti kuat Pemkab mengabaikan petani." ujarnya.

Murad menambahkan, masalah pupuk subsidi di Kabupaten Bima khususnya sering terjadi di saat musim tanam terjadi. Petani tadah hujan. 

"Petani  mengalami masalah bertahun-tahun. Saya menduga pengecer kompak jual tidak sesuai HET karena permainan ditingkat distributor. Termasuk tidak tersedianya kwitansi, itu sebagai celah untuk tidak diproses secara hukum," tambahnya.

Karena itu, Murad minta Bupati Bima tidak hanya bicara tindak distributor dan pengecer nakal. Sekarang kita butuh sikap dan integritas untuk akhiri mafia pupuk.

"Problem Solving dari problem pupuk ini Political Will Kepala daerah dan keseriusan Aparat Penegakan Hukum. Polda NTB harus benar turun investigasi di Kabupaten Bima, jangan hanya bicara serius usut, realitasnya tidak ada pengusutan. Masalah ini benar-benar merugikan petani, dan diduga sarat dengan korupsi," pungkasnya.

#tot

Bantuan Benih Jagung Tidak Sesuai Usulan, Himasdo-Mataram Gedor Kantor Gubernur

Mataram, Inside Pos,-

Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan pengadaan benih jagung varietas Bioseed. Anggarannya sekitar Rp4 miliar lebih. 

Melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Tahap pertama sebanyak 24 ton dengan nilai kontrak Rp995.197.500. Sementara tahap kedua 85 ton. Dengan nilai kontrak Rp398.538.000.

Sebagai masyarakat mayoritas petani jagung, untuk wilayah Bima dan Dompu justeru mendapatkan benih yang tidak sesuai usulan.

Aimansyah, Koordinator Umum (Kordum) aksi menyebutkan, kelompok tani di Bima dan Dompu rata-rata mengusulkan benih bisi 18 dan NK. Namun, dilapangan justeru benih lain yang disalurkan.

"Jika bukan bisi 18 dan NK, di Bima-Dompu tidak cocok ditanam. Karena hanya dua benih itu yang sesuai kondisi tanah disana," sebut Aimansyah, pada media ini, Senin (27/09/2021).

Berdasarkan investigasi lapangan, Aimansyah membeberkan, benih yang diterima masyarakat justeru Pioner 35, Pertiwi 3, Nasa 29, HJ21 (Golden Premium), dan RK 457. 

"Ini bantuan tidak sesuai dengan usulan calon petani calon lahan (CPCL)," bebernya.

Belum lagi sambung dia, baru-baru ini di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, masyarakat menerima bantuan benih Golden Premium 21 yang diduga kadaluarsa. Label tahun tanam 2020, namun ditempel dengan label baru tahun tanam 2021.

"kalau begini kan kasihan petani. Jagan lagi dibodohi," sesalnya.

Kaitan itu, Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (Himasdo-Mataram) gedor kantor Gubernur NTB tadi pagi, Senin (27/09/2021). Dalam aksi unjuk rasa tersebut massa aksi membentangkan poster berisi protes terhadap Gubernur.

"Kami juga membawa keranda mayat sebagai bentuk hilangnya keperdulian pemerintah di NTB terhadap petani," bebernya.

Meski terjadi kericuhan, beruntung ketegangan tersebut tidak berlangsung lama. Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

#tot

Camat Soromandi Sidak, di SDN Riando hanya Sisa Satu Guru

 

Bima, Inside Pos,- 

Ironi. Dunia pendidikan di Soromandi tercoreng. Kondisi ini diketahui setelah Camat Soromandi bersama Tim melakukan Sidak di sejumlah sekolah di Sai, Senin, 6/9 pagi tadi. 

Kegiatan Sidak dilakukan Camat Soromandi, Zulkifli, SH, M.Hum menyasar langsung ke SDN Sai, SDN Riando, SDN Sonco Luka dan SMPN 3 Soromandi. Bersama tim, Zulkifli mendatangi sekolah-sekolah di Desa Sai. 

"Memalukan, dari 4 Sekolah sasaran sidak kami hari ini, di SDN Riando hanya Sisa satu guru dan satu ruangan siswa yang belajar. Padahal masih jam belajar," beber Alumni Unram Ini

Zulkifli menerangkan, sidak ini sebagai bentuk perhatiannya kepada sektor pendidikan.

 "Sidak dimulai hari ini sampai seterusnya. Sidak ini juga dilakukan pada sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA," katanya

Lanjut Camat, Pihaknya akan melakukan sidak dalam waktu dekat ini disejumlah sekolah SD SMP, dan SMA di Kecamatan Soromandi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap sekolah dan kinerja ASN. 

"Pendidikan kita harus maju dan menjadi contoh bagi kecamatan lain. Tidak boleh ada situasi yang terjadi seperti di SDN Riando. Apapun alasannya," tegasnya

Mantqn Kasubag Hukum ini juga meminta kepada Dewan Pengawas dan Kepala KUPTD Dikbudpora Kecamatan Soromandi agar meningkatkan fungsi pengawasan. Lebih-lebih memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik dan kepala sekolah malas. 

"Dewan pengawas dan kepala KUPTD Kecamatan Soromandi harus terus melakukan pengawasan dan memberikan tindakan tegas terhadap guru dan pihak sekolah yang ada di Soromandi," pungkasnya

Sementara itu, Kepala sekolah SDN Riando, Sukirman, S.Pd belum berhasil diwawancarai. Dihubungi via handphone belum berhasil tersambung. 

Pena Bumi

Pemkab Bima Hentikan Keruk APBD Untuk BUMD "Bodong"

Bima, Inside Pos,-

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Daerah (PMD) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bima) dan DPRD mendapatkan kritikan dari aktivis mahasiswa. Dinilai, Rancangan Perda PMD hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Uang ratusan milyar diperuntukkan BUMD itu harusnya berpihak pada kepentingan rakyat. 

Pembahasan Rancangan Penyertaan Modal di Pemkab Bima menunai tantangan.  DPRD Kabupaten Bima membentuk Pansus Raperda PMD. Pansus dewan dalam rangka menyoal penyertaan ratusan miliar untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) periode 2021-2025. Isu ini, menyulut  opini yang belum mendapatkan kepastian. Jelas, kaitan ini, rakyat sangat dirugikan. 

Menanggapi hal ini, aktivis mahasiswa, Murad Fadirah, angkat suara. Menurutnya,  kisruh Raperda PMD tidak akan membantu rakyat untuk disejahterakan. 

"Sejauh ini, kisruh itu berputar-putar pada persoalan tudingan sejumlah BUMD yang hendak dimodali itu fiktif, menurut DPRD. Sedangkan Pemerintah menaggapi, tidak benar ada BUMD Fiktif. Pemda Bima sama-sama  mempertontonkan pertunjukan opini yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Kisruh ini harus dihentikan," tegas mahasiswa Hukum di salah satu PTS di Kota Mataram ini, Jum'at, (27/8).

Kata Murad, tudingan DPRD terkait BUMD Fiktif harus dilawan dengan data-data kongkrit. 

"Jika Pemkab tidak bisa menunjukan perda pendirian BUMD,  kantornya, struktur manajemennya, usaha dan kontribusi, untuk membantah tudingan DPRD, patut diduga sejumlah BUMD yang hendak dimodali modalnya itu fiktif alias Bodong," terangnya. 

Murad menambahkan bahwa, rapeda PMD 2021 dimana lebih dari 100 Miliar, APBD disuntik,  harus dihentikan sebelum Pemkab menjelaskan kedudukan BUMD, kejelasan tujuan, dan evaluasi menyeluruh penyertaan modal 81 Miliar untuk BUMD tahun 2015-2019.

"Berdasarkan penelusuran kami, sejumlah BUMD Kabupaten Bima, bodong. Anehnya, termasuk BUMD yang menguras APBD pada PMD 2015-201. Perda pendirian BUMD tidak bisa ditemukan. Saya menduga, penyertaan modal 2015-2019 dilakukan atas dasar penggelapan jabatan, sedang Raperda PMD 2021-2025 skenario lanjutan menggeruk APBD untuk tujuan yang bukan tujuan BUMD," urainya. 

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa, Pemda Bima harus mencontohi Pemerintan Kota Bima, dalam membangun dan menumbuh kembangkan BUMD. "Perumda Kota Bima Aneka, didirikan atas dasar Perda, sehingga jelas kedudukannya, manajemen, dan tujuannya. Bagaimana bisa memakmurkan rakyat, dengan BUMD bodong dan BUMD yang bermasah akut," tanyanya. 

Sementara Wahyudin Awalid menuturkan bahwa kisruh Raperda PMD mesti ditinjau dari hakikat atau urgensi BUMD.  "Dalam Perpektif UU Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD diterangkan bahwa: Pemda dapat mendirikan BUMD. Hal ini menegaskan bahwa, mendirikan BUMD bukan keharusan, melainkan pilihan. Bahwa BUMD penting ada, jika dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat, menyerap potensi daerah, meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mahasiswa Hukum di salah satu PTS di Kota Malang ini. 

Menurut Wahyu, BUMD di Kabupaten Bima, sejumlah besarnya, hanya membebami anggaran daerah. 

"PD Wawo dan sejumlah BUMD bodong, apa kontribusinya? Jangan-jangan penyertaan modal, ini modus untuk menggunakan APBD dengan kepentingan politis ekonomis para pemangku kebijakan daerah," tudingnya. 

Dia pun menyangkan, disituasi pendemi yang APBD direfocusing besar-besaran untuk melawan covid, dan disituasi masyarakat yang masih belum mendapatkan kepastian pembangunan infrastruktur dasar, Pemerintah malah punya rencana menghamburkan APBD yang tak jelas orientasinya. 

"Sebaik-baiknya untuk penyertaan modal BUMD Bodong dan bermasalah dihentikan. Pembangunan hajat hudup rakyat, lebih penting mendapatkan perhatian bersama Pemkab dan DPRD." terangnya. 

"Jika benar DPRD bertekad menyelamatkan APBD, dengan dasar sejumlah BUMD terindikasi bodong dan PMD sebanyak 81 Miliar 2015-2019 tidak diudit penggunaan anggarannya, maka Pansus PMD harus bersurat pada BPK untuk diaudit investigasi. Disamping melaporkan pada APH. Saya menduga, ada unsur tindak pidana penggelapan jabatan, yang merugikan keuangan negara, sejak PMD 2015-2019" pungkasnya.

#Pena Bumi

Direktur PDAM Sebut Dewan "Bodoh", Duta PAN Geram

Foto: Rafidin S.Sos, anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil III

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Sebelumnya, Direktur PDAM Kabupaten Bima, H.Khaerudin, MT, diduga menggiring seluruh karyawannya untuk melakukan aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Kabupaten Bima.  Mendesak pimpinan dan anggota Dewan segera membahas Raperda penyertaan modal bagi sejumlah BUMD termasuk PDAM. 

Namun, mantan Kadis Perkim Kabupaten Bima ini, kini dengan suara lantang tampa beretika mengatakan anggota Dewan jahat, bodoh, dan ruwet. Karena tidak segera membahas Raperda penyertaan modal.

Menanggapi statemen mantan pejabat yang diduga sangat dekat dengan Bupati Bima Hj.Indah Damayanti Putri tersebut. Anggota Dewan Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sos, meminta Bupati Bima segera mencopot Direktur PDAM tersebut dalam waktu satu minggu ke depan. 

Karena itu, Sekjen PAN Kabupaten Bima ini meminta Bupati Bima segera sikapi pernyataan Direktur PADAM. Menurut dia, Direktur berani bicara demikian karena ada tekanan. Atau diperintah pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terselubung dibalik pengajuan Raperda Penyertaan Modal Daerah (PMD) oleh eksekutif.

"Sebagai Duta PAN, saya minta Bupati segera copot direktur PDAM. Jika tidak, saya anggap Bupati juga terlibat dalam kebobrokan pengelolaan PDAM Kabupaten Bima selama tiga tahun terakhir," tegas wakil rakyat Dari Dapil tiga ini.

Terkait tidak di gajinya karyawan PDAM selama 30 bulan atau menunggak Rp. 7.3 Miliar, Sambung Rafidin, itu akibat ulah direktur PDAM yang bermental preman. Serta rakus terhadap jabatan. Disisi lain menurut rafidin, akibat kebijakan Bupati Bima yang tidak pernah membaca peta. 

"Kenapa gaji pegawai bisa nunggak sebanyak Rp.7.3M? Itu bukan salah kami Dewan, tapi Bupati dan Dewan pengawas BUMD tidak melakukan pengawasan sama sekali. Akibatnya membuat kondisi PDAM semakin parah," ujarnya.

Menurut Mantan Pimred Koran Stabilitas ini, mestinya eksekutif tidak monoton menjawab kebutuhan PDAM. Seperti pengajuan Raperda penyertaan modal dengan menggunakan APBD yang bersumber dari pendapatan asli Daerah. Namun bisa menggunakan cara lain. Misalnya anggaran bersumber dari APBN, pihak ketiga juga dana hibah.

"Sudah tau PAD kita sedikit, malah mau dimanfaatkan untuk modal sejumlah BUMD. Nah, rakyat kita dapat apa dari PAD tersebut? Karena itu, saya minta Bupati Bima segera sikapi serius apa yang saya sampaikan ini. Lagian, anak kandung Bupati yang duduk sebagai ketua Dewan. Enak aja anaknya dihina oleh Direktur yang diangkatnya tidak disikapi tegas. Kecuali Bupati pelihara khusus direktur PDAM tersebut," sebutnya.

Rafidin juga meminta seluruh pimpinan dan anggota Dewan lain bersikap tetas atas ulah direktur PDAM yang telah merusak kredibilitas lembaga dewan. "Pimpinan Dewan jangan tidur atas penghinaan ini. Selama ini kita tidak tidur kok, kita sudah maksimal bekerja untuk Daerah dan rakyat," tutupnya.

#tot