Pupuk Subsidi Dijual Secara Paket, Distributor dan Pengecer Bisa Ditindak Tegas

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

"Jual pupuk bersubsidi secara paket dan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) itu haram. Jika menemukan Distributor dan pengecer nakal, lapor ke kami," tegas Yusri, Senior Vice President (SVP PSO) Wilayah Timur.

Pernyataan tegas itu disampaikan Yusri pada kegiatan Media Gathering Pupuk Indonesia Group dan Rekan Media Bima, Nusa Tenggara Barat di Marina IIN Kota Bima, Selasa, (7/6/2022). Yusri menjelaskan, petani yang sudah terdaftar namanya di RDKK berhak mendapatkan pupuk bersubsidi berdasarkan harga sesuai ketentuan. Yakni sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pengencer tidak diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi diatas harga HET, apalagi paketan. Baik pengecer maupun distributor tidak ada istilah harga pupuk bersubsidi dijual dengan harga tinggi Lapor ke kami jika ada penemuan semacam itu. Nanti kami turun langsung lapangan," tegasnya lagi.

Terkait isu kelangkaan pupuk di Kabupaten Bima, Yusri menjelaskan, sebenarnya pupuk tidak langkah. Akan tetapi, kurang iya. Sebab, stok pupuk di Kabupaten Bima sudah sesuai permintaan. "Pendistribusiannya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dikumpulkan oleh kelompok tani," bebernya.

Hingga 6 Juni 2022, kata Yusri, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bima dengan total mencapai 16.863 ton. "Jumlah ini sudah mencapai 41% dari total alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bima sebesar 41.214 ton," sebutnya. 

Yusri menyebutkan, penyaluran tersebut terdiri dari lima jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik Granul. Rinciannya, pupuk Urea sebesar 10.947 ton, NPK 4.375 ton, SP-36 225 ton, ZA 702 ton, dan organik 615 ton. 

"Sementara stok pupuk bersubsidi produsen di Kabupaten Bima total mencapai 7.287 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah. Secara teknis, Pupuk bersubsidi di Kabupaten Bima disalurkan oleh dua anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik," terangnya.

Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia memiliki jaringan distribusi yang cukup baik di Kabupaten Bima. Adapun jaringan distribusi ini terdiri dari 12 distributor, 370 kios pengecer resmi, 5 unit gudang (Lini II & III) dengan total kapasitas sekitar 14.550 ton, serta memiliki 4 personil petugas lapangan untuk melayani sejumlah 18 (Delapan Belas) kecamatan di Kabupaten Bima. 

"Pupuk Indonesia sebagai produsen senantiasa menyalurkan pupuk bersubsidi dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam penyaluran pupuk bersubsidi," imbuhnya.

Yusri kembali menegaskan, PT Pupuk Indonesia Persero tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi yang kedapatan terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia juga siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah di Kabupaten Bima.  

“Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun di jaringan distribusi kami jika terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma, Msi menepis isu kelangkaan pupuk di Wilayah Kabupaten Bima.

"Faktanya tidak. Pendistribusian pupuk ini berdasarkan RDKK. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah mereka yang punya RDKK. Jadi pengimputan RDKK itu oleh kelompok tani didampingi penyuluh setiap Desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bima," beber Nurma.

Syarat pembuatan RDKK sendiri sambung Nurma, harus memiliki nomor NIK KK. Tujuannya supaya terdaftar dalam kemitraan.  Sementara yang berhak mendapatkan RDKK adalah petani yang memiliki lahan pertanian.

"Masalahnya masih banyak petani kita yang enggan menyerahkan KTP ke kelompok tani untuk dibuat RDKK. Padahal, RDKK itu dibuka sekali setahun," sesalnya.

Terkait adanya kelemahan Distributor pupuk dan KP3 mengawasi pendistribusian pupuk ke petani, sudah dibuat dan diatur dalam SOP. Juga diatur dalam Permendagri."Jika saya temukan itu, saya akan mengambil sikap tegas," tegasnya.

#Tot

Kesan Tak Sedap di Event Tambora, Kadis Disbudpar Dompu Sorot Kesadaran Masyarakat

Kadis Disbudpar Kabupaten Dompu, Ir. Abdul Muis M.Si.

Kabupaten Dompu-NTB, Inside Pos,-

Event Festival Pesona Tambora (FPT) ke 702, yang digelar di Sabana Doro Ncanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB, 4-5 Juni 2022 kemarin menuai beragam keluhan. Tak sedikit warganet memberikan komentar pedas di dunia maya Facebook, pasca kegiatan tahunan itu diselenggarakan.

Keluhan itu mulai dari penemuan kotoran manusia yang dibungkus pakai plastik kresek, penyediaan WC umum, tempat pembuangan sampah, hingga botol Miras berserakan usai event berlangsung.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu NTB, Ir. Abdul Muis M.Si angkat bicara. Muis mengaku tidak menyaksikan secara langsung beragam peristiwa yang dinilai buruk saat event FPT berlangsung dan pasca kegiatan digelar.

"Saya tidak menyaksikan langsung kejadian yang sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat saat acara berlangsung," ujar Muis, dihubungi  via WhatsApp, Senin (6/6/2022).

Menurut Muis, dalam event apapun pasti meninggalkan kesan. Itu hal lumrah terjadi. Terkait penemuan kotoran manusia yang dibungkus pakai plastik kresek dan penyediaan air bersih yang minim. Muis mengaku, sejak awal panitia pelaksana kegiatan event FPT sudah menyediakan sarana dan prasarana.

"Bersama DLH Kabupaten Dompu, kami sudah menyediakan beberapa WC umum sekaligus air bersih. Tidak hanya itu, kami juga membagikan karung serta plastik kresek berukuran jumbo untuk pengunjung di lokasi acara. Supaya mereka tidak membuang sampah sembarangan," jelasnya.

Beragam kritikan dan komentar pedas masyarakat Bima-Dompu yang seolah menyudutkan kinerja panitia pelaksana yang tidak maksimal. Bagi Muis, itu hal lumrah. 

"Setiap kegiatan pasti meninggalkan kesan buruk dan baik. Itu tergantung kita melihatnya seperti apa," ujar Muis.

Muis menegaskan, peristiwa memalukan itu merupakan kurangnya kesadaran masyarakat. Pengunjung tidak memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana yang disediakan panitia.

"Kita sudah menyiapkan semuanya. Hanya saja pengunjung tidak memanfaatkan dengan baik sarana yang kami sediakan. Kalau asumsinya tidak ada anggaran, anggaran ada. Cuman kami tidak ingin anggaran negara tersebut dibuang cuma-cuma. Kegiatannya kan cuman dua hari," tegasnya.

Karena itu kata dia, masyarakat harus mulai sadar tentang lingkungan. Membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang tidak baik. Apalagi kata dia, merusak wajah Destinasi seperti Gunung Tambora sama halnya mencoreng nama baik NTB di mata dunia.

"Kasus seperti ini semoga tidak kita temukan di event Tambora menyapa dunia tahun depan," pintanya.

Muis kembali menerangkan, sejak tadi pagi sejumlah elemen sudah dikerahkan ke lokasi diselenggarakannya Event FPT kemarin. Termasuk DLH Kabupaten Dompu. Meninjau sekaligus membersihkan sampah-sampah yang berserakan di TKP.

"Saya baru pulang dari lokasi. Semua elemen ke sana," pungkasnya.

#Tot

Event Tambora Menyapa Dunia Kali Ini Meninggalkan Kesan Yang "Tidak Enak"

Potret pengunjung Festival Pesona Tambora (FPT). (Gambar diambil dari pemilik akun Facebook, Dian Ariska).

 
Dompu NTB, Inside Pos,-

Gelaran Akbar tahunan Festival Pesona Tambora (FPT) sukses digelar. Event dengan tema "Dunia menyapa Tambora' dihelat di Sabana Doro Ncanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB, 4-5 Juni 2022.

Memperingati meletusnya Gunung Tambora yang ke 207 ini berbagai event ditunjukkan. Sebut saja pertunjukan tarian tembe nggoli, pentas seni budaya, hingga dzikir bersama.

Dalam acara rutin tahunan ini dihadiri Gubernur NTB, Bupati Dompu, dan ribuan masyarakat berbagi daerah di NTB.

Penyelenggaraan letusan Gunung Tambora yang diselenggarakan sejak tahun 2005 ini. Para ahli menyebutkan sebagai "The Year without Summer" maksudnya tahun tanpa musim panas.

Dampak letusannya diakui melewati batas Benua Asia. Benua Amerika dan Eropa juga ikut merasakan betapa dahsyatnya letusan Gunung Tambora. Bahkan, dampaknya mampu mengubah iklim dunia.

Dibalik cerita menarik itu, FPT ke 207 kemarin meninggalkan cerita yang tak tidak pantas untuk ditiru. Pasalnya, event "Teka Tambora" kali ini menyisakan kesan buruk bagi sebagian masyarakat Bima dan Dompu NTB.

Keluhan tidak enak tersebut datang dari berbagai sudut pandang netizen. Tak sedikit dalam Media Sosial (Medsos) Facebook, mereka menceritakan "kesan buruk" event Tambora Menyapa dunia. 

Yakni, ditemukan kotoran bertebaran diantara tenda disaat malam acara FTP. Bahkan ada yang menemukan kotoran manusia dibungkus plastik kresek. 

"Jijik sekali. Kotoran bertebaran diantara tenda. Tidur sambil hirup bau kotoran, bahkan sempat injak kotoran yang dibungkus plastik," tulis akun Facebook Budiyanto dalam bahasa Bima.

Dalam postingan tersebut ramai diperbincangkan dan viral di media sosial Facebook. Banyak warganet yang menyesalkan kondisi yang dinilai menjijikkan ini. Panitia pelaksana kegiatan FTP dituding tidak memiliki kesiapan maksimal terhadap pelayanan pengunjung.

"Lain kali bawa cangkul dan air yang banyak, biar bisa gali lubang sendiri untuk buang kotoran," jawab akun Pelangi Celuler.

"Gimana gak gitu, air dan WC terbatas," timpal akun Ina La Ndua.

Penampakan sampah dan botol Miras berserakan usai kegiatan event FPT.

Tak sampai disitu, usai festival pesona Tambora digelar terlihat sampah dan botol minuman Keras (Miras) berserakan. Banyak pula warganet yang menyesalkan kondisi tersebut. Festival Pesona Tambora (FPT) seharusnya menyisakan cerita indah untuk masyarakat Indonesia khususnya NTB. Namun, berbeda dengan HUT Gunung Tambora yang ke 702 kali ini.

Dari peristiwa ini membuat warganet kembali geram. Kesadaran pengunjung dalam kegiatan FPT dipertanyakan. Terlebih kinerja panitia pelaksana kegiatan dinilai tidak disiplin. Tidak menyediakan tempat untuk pembuangan sampah.

Mengutip postingan video akun Facebook Ama Ompu, yang  menyayangkan kondisi pasca even FPT tersebut. Dia menyebutkan, meski penyediaan tempat sampah oleh panitia tidak ada. Masyarakat pengunjung festival tidak boleh membuang sembarang.

"Kalo tidak ada tempat sampah, buang sampah pakai plastik simpan di jok Motor atau simpan di Mobil," ujar akun Ama Ompu melalui video unggahnya.

Dalam unggahan video berdurasi dua menit empat detik itu ramai dikomentari. Tak sedikit yang memberikan apresiasi. Bahwa masyarakat harus sadar terhadap lingkungan. "Kesadaran itu yang utama," komen Om Robert

"Betul sekali bung. Sampah mu tanggung jawab mu. Pengunjung usahakan bawa kresek masing-masing, kalau tdk sempat bawa kresek kantong celana bisa bermanfaat," tulis Alan.

"Benar sekali Ama Ompu," akui Muhammad Alsalim Ramadhan.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, Ir. Abdul Muis M.Si, dihubungi via WhatsApp tidak mengangkat telepon dari media ini.

#Tot

Dandim 1608/Bima Edukasi Cara Membuat Pupuk Organik

Dandim 1608/Bima sedang memberikan penyuluhan terkait pembuatan pupuk organik.

Kota Bima, Inside Pos,-

Dandim 1608/Bima, memberikan penyuluhan bagaimana cara membuat pupuk organik. Edukasi tersebut disampaikan Dandim kepada para perwakilan Babinsa jajaran Kodim 1608/Bima, di Aula Kodim 1608/Bima, Senin (6/62022).

Dalam pelaksanaan kegiatan pembekalan itu dihadiri langsung Dandim 1608/Bima Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq S.Sos, seluruh Danramil dan perwira Staf Kodim 1608/Bima, dan perwakilan Babinsa masing masing Koramil jajaran Kodim 1608/Bima.

Dihadapan sejumlah Babinsa, Dandim 1608/Bima, yakni Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq S.Sos, mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat pupuk organik dari kotoran Kambing, air cucian beras, Gula Tebu dan ragi.

"Beberapa bahan ini bisa dijadikan compos dan pupuk organik cair," sebut Dandim.

Dengan cara itu kata Dandim, sampah-sampah organik juga bisa diolah menjadi pupuk MPK. 

"Cara ini dapat membantu mengalihkan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Karena itu pupuk organik juga merupakan penggunaan pupuk yang sangat baik dipergunakan untuk perkebunan dan persawahan," jelas Dandim.

Sebelum melakukan penanaman dan menggunakan pupuk organik, Dandim mengingatkan harus terlebih dulu mengukur PH tanah. Tujuannya, memastikan tanaman apa yang cocok dengan PH yang terkandung dalam tanah.

"Jangan lupa ukur dulu PH yang terkandung dalam tanah ya. Untuk semua Babinsa yang ada harus mampu mengedukasi masyarakat di wilayah pembinaannya untuk membuat pupuk organik dan menggunakannya," pintanya.

#Tot

Bupati Bima Tak Kunjung Serap Aspirasi Petani, Laskar Tani NTB Pastikan Besok Diperbatasan Bima-Dompu Lumpuh Total

Pemblokiran jalan oleh massa aksi karena geram dengan sikap Bupati Bima yang tak kunjung keluar.

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Untuk Yang Ke Tiga Kali Massa Aksi Blokir Jalan

Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, SE, dan Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer, sampai detik ini belum kunjung serap aspirasi petani. Karena itu, massa aksi Laskar Tani NTB geram. Memboikot jalan lintas provinsi depan Kantor Bupati Bima untuk yang ketiga kali.

Blokade jalan provinsi itu sebagai bentuk kekecewaan massa aksi Laskar Tani NTB terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bima yang tak kunjung keluar. 

"Kami kecewa dengan sikap Bupati Bima, takut menemui kami anak petani. Padahal, kami datang mengadu keluhan ibu bapak kami petani yang dihimpit harga produksi komoditas yang terus merosot. Saya minta seluruh massa aksi blokir jalan," instruksi Kur'an, Korlap Laskar Tani NTB saat orasi, Kamis (02/06/2022).

Sekitar 15 menit lamanya, pemblokiran jalan provinsi didepan kantor Bupati Bima itu mengalami kemacetan panjang. Massa aksi sempat melakukan pembakaran Ban bekas. Terlihat, pihak kepolisian terus memberikan himbauan agar pendemo dan pengguna jalan tidak saling terganggu.

Jilid II, Laskar Tani NTB Pastikan Jalan Diperbatasan Bima-Dompu Lumpuh Total

Sampai pada pukul 03.00 sore ini, aksi demonstrasi Laskar Tani NTB tidak menemukan titik terang. Ratusan massa aksi pulang dengan komitmen yang tegas. Bahwa besok, Jum'at (02/06/2022) jalan di provinsi di perbatasan Bima-Dompu dipastikan lumpuh total.

"Kita kembali pulang menghimpun kekuatan besar-besaran. Bahwa besok diperbatasan Bima-Dompu kita lumpuhkan," janji korlap.

Sikap apatis Bupati Bima terhadap kepentingan petani menurut Kur'an, membuat seluruh petani di Kecamatan Bima tambah geram. Harga komoditas jagung, Bawang Merah, Garam, dan Padi merosot, pemerintah daerah tutup mata.

"Pemerintah kita mati nurani. Jilid II besok sebagai saksi bahwa kami anak petani rela berdarah-darah," janjinya 

Ini 7 tuntutan Laskar Tani NTB untuk pemerintah daerah. Bentuk Perda tentang pemberdayaan dan pelindung petani, jadikan BUMD sebagai pemasok hasil komoditas petani sesuai UU No. 5 Tahun 1962. Jadikan koperasi tani yang akan membeli hasil komoditas pertanian di tiap Desa, usir PT/gudang jagung yang ada di NTB, khususnya di wilayah Kabupaten Bima jika tidak dibawah kontrol rakyat.

Tuntutan lain adalah segera stabilkan standarisasi harga komoditas petani jagung dengan harga 4.500/Kg, tetapkan standarisasi harga komoditas garam, dan hentikan liberalisasi pupuk subsidi dan pestisida.

#Tot.

Rayakan Hari Pancasila, EK-LMND Bima Keluhkan Harga Komoditas Petani dan Pendidikan Gratis

Massa aksi EK-LMND Kabupaten Bima sedang berorasi didepan kampus STKIP TAMSIS.

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Merayakan hari lahir Pancasila Republik Indonesia yang ke 77 Tahun. Puluhan mahasiswa dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kabupaten Bima turun ke jalan. Menyuarakan sejumlah persoalan petani dan pendidikan di Kabupaten Bima.

Pancasila hakikatnya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya, Pancasila tidak pernah di praktekkan dalam sistem berbangsa dan bernegara. Pancasila hanya dijadikan sebagai simbol dan pelengkap dokumen negara yang saat ini dikuasai oleh watak pemangku jabatan yang mementingkan individu dan kelompok.

Berbagai problem di Kabupaten Bima mulai dari persolan petani hingga pengelolaan anggaran pendidikan gratis yang dinilai tidak efektif dan efisien. Harga komoditas pertani yang merosot tajam, Pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) seolah menutup mata. Sebut saja komoditas Bawang Merah, Jagung, dan Padi.

"Setiap tahun petani harus kandas pasca panen. Petani sulit menemukan harga komoditas mereka sesuai harapan. Bahkan, petani harus terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga rendah. Keterpaksaan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah," orasi Den Aidit, Korlap EK-LMND depan Kampus STKIP TAMSIS Kabupaten Bima, Kamis (02/06/2022).

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, kewajiban pemerintah adalah menyiapkan pasar komoditas dengan menjamin Harga Pembelian Petani (HPP) yang menguntungkan.

"Pemerintah harus fungsikan Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Kabupaten Bima sebagai sentral pembelian seluruh komoditas petani. Tujuannya, hasil produksi petani terakomodir dengan baik. Petani tidak lagi mengeluh dengan harga," tuturnya.

Menurut Korlap, jika semua itu di indahkan pemerintah daerah kesejahteraan petani terjamin. Kemerdekaan mereka terlindungi. Lain halnya dengan sekarang. Persoalan petani dibiarkan membengkak. Ditambah masalah pupuk dan pestisida diawal musim di seluruh wilayah Kabupaten Bima terus mencekik petani.

"Harga pupuk melambung tinggi. Harganya bervariasi. Ada yang harga Rp 250.000 per zak, Rp 230.000 per zak, 200.000 per zak. Padahal, harga HET yang sudah ditetapkan pemerintah adalah Rp 90.000 per zak. Begitu pula harga pestisida. Harganya 2 sampai 3 kali lipat dari harga tahun sebelumnya. Sementara hasil panen petani dibeli dengan harga murah tidak sesuai biaya produksi," sebutnya.

Kaitan itu, kami mendesak pemerintah daerah melalui KP3 untuk mengawasi pengadaan, peredaran, penyaluran, dan penyimpanan pupuk serta pestisida di seluruh wilayah Kabupaten Bima.

"Dengan itu kami yakin, keadilan untuk petani terjamin dengan baik," desaknya.

Masalah lain di kabupaten Bima, pendidikan gratis yang dinilai tidak tepat sasaran menjadi perhatian khusus organisasi EK-LMND Kabupaten Bima. Pendidikan saat ini melalui Kemendikbudristek meluncurkan program kampus merdeka atau belajar merdeka.

"Masalahnya, peralihan status Satuan Kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH dan PTSBH. Perubahan status ini merupakan reinkarnasi dari konsep  Badan Hukum Pendidikan (BPH) yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh mahkamah konstitusi," jelasnya.

Baru-baru ini pemerintah dan DPR RI akan melakukan revisi UU Sisdiknas dengan menggunakan Omnibus Law dalam menggabungkan tiga paket UU. Revisi ini dinilai masih bersifat tertutup.

"Wajah pendidikan di Kabupaten Bima saat ini pengelolaan anggaran pendidikan tidak tepat sasaran. Karena ada 160 SD dan 44 SMP menyalahgunakan Negara yang ditemukan BPK. Maka Dikbudpora harus mengevaluasi kepala sekolah yang menyalahgunakan anggaran negara tersebut," harapnya.

Adapun grand issue EK-LMND Bima, Ganti haluan ekonomi liberal, laksanakan Pasal 33, menangkan Pancasila. Tuntutan, wujudkan Pendidikan gratis, desak pemerintah daerah terbuka soal APBD. Desak Dikbudpora terbuka anggaran pendidikan, desak Perumda Kabupaten Bima sebagai sentral pembelian komoditas petani, penjarakan Distributor dan pengecer pupuk nakal, mendorong reforma agraria yang konsisten, nasionalisasi aset vital negara dan bangggu industrialisasi mandiri.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi EK-LMND Kabupaten Bima menuju Kantor Bupati Bima.

#Tot