Kegiatan Education festival III Insan Kamil di Resmikan Wali Kota Bima

Kota Bima, Inside Pos,-

Insan Kamil kota Bima menggelar Education Festival III (IKAL EDUFEST) Tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan mulai tanggal 26 november sampai dengan 28 November 2021. Education Festival III, mencakup beberapa lomba seperti  mewarnai, lomba guru, pantun, puisi, daur ulang, lomba takbir, da'i cilik dan Mipa, yang berpusat di Istana Kesultanan Asi Mbojo, Jumat (26/11/2021).

Hadiri kegiatan Insan Kamil, Wali Kota Bima  Muhammad Lutfi SE, meresmikan kegiatan yang bertemakan "Good Bye Pandemi Bersama Sekolah Penggerak Kita Siap Berprestasi" tersebut. Orang nomor satu di Kota Bima ini juga didampingi OPD jajaran emerintah Kota Bima. Yakni, Kepala Dinas Dikbud, Kepala Dinas Kesehatan disambut dengan tarian "Wura Bongi Monca" (Tarian tradisional Bima) dari siswi SMP Insan Kamil. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri Kepala PT. Bank NTB Syariah, Kepala Bank BSI, Pembina Yayasan Takwul, Ketua Yayasan Takwul, Kepala Museum Asi Mbojo serta serta ratusan peserta dan para undangan.

Mengutip press release Diskominfotik Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kota Bima selalu mendukung kegiatan untuk pendidikan dengan dana APBN yang tidak pernah kurang. 

"Yayasan Insan Kamil adalah sekolah swasta yang mampu menjadi sekolah penggerak, ini suatu prestasi yang patut diapresiasi dan dibanggakan dan diharapkan senantiasa bersinergi antara sekolah negeri dan swasta. Hari ini Kota Bima menggelontorkan anggaran untuk sektor pendidikan diangka hampir 23% lebih dari keseluruhan anggaran untuk tahun 2021," jelasnya.

HML mengapresiasi kegiatan seperti ini. Apalagi berkaitan dengan pengembangan dan dukungan terhadap generasi sebagai penerus perjuangan bangsa khususnya Kota Bima ke depan. Hampir 57 festival di tahun 2020 tidak ada yang sukses dilaksanakan, alhamdulillah diakhir tahun 2021 ini pandemi berkurang. Sehingga acara bisa terlaksana.

Lanjut dia, mengingatkan pentingnya menjaga hutan, dirajut dari kesadaran untuk tetap menjaga lingkungan sekitar kita mengingat hampir semua gunung bahkan hutan mulai di rusak.  Pemerintah telah bekerjasama dengan TNI-Polri serta sampai pada tingkat kelurahan untuk mencopot SPPT bagi masyarakat yang tetap merusak alam. Serta jalan tani baru akan dirusak sehingga akan menyulitkan kegiatan perambahan baru hutan – hutan yang ada.

“Tahun 2022 kita akan melakukan pembenahan dari hulu ke hilir, normalisasi sungai seperti sungai melayu dan padolo, perbaikan dan pengembangan infrastruktur dengan nilai sebesar 230 miliyar. Kesemuanya dilaksanakan 2022 sampai 2026," imbuhnya.

Dukungan tersebut sambung HML, merupakan kerjasama Bank Dunia dan Jepang dalam upaya penyehatan kembali lingkungan dan perkotaan, serta perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta hal lainnya yang menjadi prioritas utama.

“Dari seluruh Kota di Indonesia hanya ada 3 Kota, yakni Kota Bima, Kota Pontianak dan Manado," jelasnya.

Sementara Kepala SDIT Insan Kamil, Erni Juhaenah, SP menyatakan, terjadi peningkatan peserta yang signifikan pada tahun ini, SD/MI se-Kota dan Kabupaten Bima yang ikut serta menjadi gambaran pembelajaran yang di lakukan di SDIT Insan Kamil.

"Karena itu pendidikan harus didukung oleh orang tua, sekolah dan masyarakat. Lomba ini juga dilakukan secara online dan offline," tegasnya.

Kaitan itu, dia mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung acara Insan Kamil education festival III tahun 2021. Dia menerangkan, event ini merupakan agenda tahunan dari SDIT Insan Kamil.

"Alhamdulillah kegiatan Ikal Edufest ini untuk kali ke-3, yang diawali pada tahun 2018. Namun, dua tahun setelahnya tidak kami selenggarakan karena pandemi," ungkapnya.

Senada dengan itu, pembina yayasan Tamil Kota Bima dr. Irfan menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Wali Kota Bima yang berkesempatan hadir dan membuka acara secara resmi. Diterangkannya, Ikal Edufest ini sebagai ajang untuk mewadahi bakat anak-anak untuk menjadi generasi penerus bangsa terutama untuk Kota Bima agar berakhlak baik dan menjadi generasi terbaik. 

"Jadi ini ajang untuk mengasah potensi," katanya dengan singkat.

#tot

Kominfotik Kota Bima Buka Pelaksanaan Kegiatan Frekuensi Radio

 

Bima, Inside Pos,-
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima Drs. H Sukri membuka secara langsung kegiatan Bimtek Penggunaan Frekuensi Radio. Kamis, 25/11 pagi tadi

Kegiatan yang yang berlangsung di Surf Cafe tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dan rombongan beserta para peserta pelatihan bimtek. Peserta bimtek terdiri dari berbagai operator dan lembaga pemanfaatan frekwensi radio, unsur pemerintah BPBD Kabupaten/Kota, Pol-PP beserta unsur swasta diantaranya produsen radio FM Lokal.


Hadir dalam rombongan Provinsi NTB tersebut Afif Fauzi, S.Sos, M.M selaku ketua rombongan dan Rohmudin, S.Sos, M.M beserta Herlin Kurnia Wulandari selaku narasumber.

Dalam penyampaiannya Afif Fauzi mengungkap pentingnya pelatihan dan bimbingan teknis seperti ini sehingga dapat memberi wawasan baru dalam hal permasalahan frekwensi radio, bekal keamanan dan kenyaman bagi pengguna. Tidak lupa diingatkan kepada peserta dalam mempergunakan frekwensi radio dengan skala tertentu perlu dan harus melakukan pengurusan ijin khusus.


“Penggunaan frekwensi radio perlu mengantongi ijin khusus, semua demi keamanan, kelancaran akses dan kebaikan buat semua”, sambutnya

Dalam kesempatan tersebut Kepala Diskominfontik Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus di kelola secara efektif dan efisien.

"Agar memperoleh manfaat yang optimal kita semua perlu memperhatikan kaidah hukum nasional dan internasional" tuturnya.



Ditambahkan, beliau berharap dengan terlaksananya kegiatan hari ini seluruh peserta bimtek dapat memahami alur serta prosedur izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

"Mengingat pentingnya bimtek ini dalam mendukung penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan serta sistem peringatan dini bencana alam, saya berharap peserta bimtek dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, karena manfaatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita," puncaknya

#Pena Bumi 

Puluhan Tahun Terputus, Akhirnya Jembatan Gantung Kelurahan Mande Telah Dibangun

Kota Bima, Inside Pos,-

Sejak tahun 1999, jembatan gantung "Mantika" di Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima terputus. Akses transportasi diakui terhambat. Namun, di era Wali Kota Bima sekarang, H. Muhammad Lutfi SE, kini Terealisasi.

"Puluhan ambruk, alhamdulillah, lewat era kepemimpinan HML, semua terealisasi. Mewakili masyarakat Kelurahan Mande, kami ucapkan terimakasih banyak," ucap Lurah Mande, Zainuddin, S.Pd, saat kegiatan peresmian jembatan gantung "Mantika", Rabu (24/11/2021).

Pasca jembatan penghubung dua kelurahan tersebut (Mande dan Sadia Kota Bima) tersebut dibangun, Zainuddin mengaku, warga sekitar mengapresiasi keseriusan HML dalam mewujudkan harapan masyarakat.

"Perjuangan pak Wali kami apresiasi," akuinya.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Agus Purnama, S.T., M.T menerangkan, pembangunan jembatan gantung itu dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp.1,4 m

Miliar.

"Pembangunan jembatan menggunakan tipe kontruksi pilar, lantai dan hanger. Dengan beban dipersyaratkan maksimal 10 orang," ungkap Agus Purnama.

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, secara langsung membuka dan meresmikan jembatan gantung "Mantika". Dalam sambutannya, HML menyampaikan rasa syukurnya atas telah rampungnya pembangunan jembatan tersebut.

Ditengah keterbatasan akibat situasi dan kondisi akibat Covid-19. Membuat refocusing anggaran. Namun, dapat terselesaikan atas upaya keras dan niat baik. HML mengakui, semuanya atas rahmat Allah yang patut disyukuri. Tentu, tidak terlepas dari kerjasama seluruh elemen. 

"Satu harapan saya, jangan membuang sampah sembarang diarea sungai. Karena di Tahun 2022, kita akan membuat gerakan  bersih. Karena jika tercemar, bakteri E-coli air sungai tidak bisa digunakan untuk mandi, mencuci dan lainnya", tegas HML.

Diakhir sambutan HML mengungkapkan, pemerintah Kota Bima telah menyediakan lokasi kampus IAIN dan akan dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Hal lainnya, kerjasama dengan Bank dunia yakni Jepang dalam berbagai peningkatan infrasturktur salah satunya normalisasi sungai dibeberapa wilayah dari timur ke barat.

Selain itu, dalam waktu dekat Kota Bima akan dilengkapi dengan fasilitas 600 buku digital di perpustakaan Tamanria. 

“Semua itu merupakan bentuk nyata atas komitmen Pemerintah Kota dalam membangun Kota Bima," pungkasnya.

#tot

Permintaan Pupuk Yang Meningkat, PT Petrokimia Gresik Segera Cari Solusi

 

Jihadil Akbar,(PPD Petrokimia Wilayah Kota dan Kabupaten Bima)

Bima, Inside Pos,-

Mengingat musim tanam telah tiba permintaan pupuk sangat meningkat. Itu terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bima. Karena itu, PT Petrokimia Gresik sebagai pihak produsen akan berupaya semaksimal mungkin terkait masalah pupuk ZA, NPK PHONSKA, dan SP-36 ke pusat beserta pemerintah daerah.

"Ini sebagai solusi agar kebutuhan pupuk diakhir tahun terpenuhi," beber Jihadil Akbar,(PPD Petrokimia Wilayah Kota dan Kabupaten Bima), pada media ini, Selasa (23/11/2021).

Terkait pendistribusian pupuk kata Akbar, harus berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2011, Peraturan Menteri Peradangan RI, NO 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian RI NO. 49 Tahun 2020. Yang mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Serta penyaluran pupuk barang dalam pengawasan pemerintah. 

"Karena itu anggaran pupuk subsidi dikelola oleh negara dengan syarat administrasi yang sangat ketat. Jadi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Sebab, ada poin penting yang harus di junjung tinggi secara bersama. Dalam mempertanggung jawabkan anggaran Negara dan kredibilitas tinggi. Serta transparan dalam pengelolaan uang negara," tegasnya.

Akbar menjelaskan, pada realisasi alokasi pupuk yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kurang lebih hanya 16%. Tentu, sangat tidak relevan dengan kebutuhan dan kemampuan negara untuk menganggarkan pupuk bersubsidi yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan petani di Kota dan Kabupaten Bima.  jika, mengacu pada RDKK sebagai syarat penyaluran pupuk bersubsidi untuk di salurkan ke Petani.

"Namun, kami akan terus berupaya untuk meminta penambahan alokasi, agar masalah pupuk ini bisa teratasi sesuai harapan dan keinginan bersama dari semua elemen," akunya.

PT Petrokimia Gresik, akan terus berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan produksi pertanian. Sebagai capaian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di sektor pertanian di negara NKRI. "Terlebih wilayah Kota dan Kabupaten Bima NTB, yang sangat membutuhkan pupuk untuk sektor Hortikultura dan Pangan," tandasnya.

#tot

Rafidin: Bupati Bima Hanya Bisa Berhayal Soal Peningkatan PAD

Bima, Inside Pos,-

Bupati Bima Hj.Indah Damayanti Putri,SE dan seluruh pegawai serta pejabat disemua SKPD agar fokus pencapain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, dari tahun ke tahun target PAD hampir semua SKPD tak ada yang memenuhi target.

 "Dua tahun terakhir ini hanya beberapa OPD yang berhasil memenuhi target PAD,justru lebih banyak yang masih jauh dari harapan," tulis Rafidin via pesan WhatsAppnya

 

Anggota BANGGAR ini  menilai, postur APBD Kabupaten Bima dua tahun terakhir memang tinggi estimasi target PADnya, hingga mencapai angka Rp.154 Milyar seperti tahun 2021. Namun faktanya smpai dengan Nopember ini hampir semua dinas tak capai angka 50 persen,sedangkan waktunya tinggal sebulan lagi.

 

"Ini menandakan bahwa kepemimpinan Dinda-Dahlan hanya bisa berhayal tapi tak mampu berbuat,sehingga target pencapaian PAD terus merosot bahkan ada indikasi kebocoran PAD dari tahun ke tahun selama Dinda Dahlan memimpin daerah ini,"Terang Mantan Ketua PWI Bima ini

 

Kata Rafidin, Dugaan ini memiliki dasar yang jelas yaitu tingginya plafon APBD terutama  sektor pendapatan PAD.Namun, di tengah jalan banyak saja alasan eksekutif turunnya pendapatan daerah antara lain karena covid-19, deviden atau jasa giro dari sejumlah simpanan di beberapa bank, juga tak adanya penyertaan modal.

 "Saya anggap semua alasan itu tak ada kaitan dengan pencapaian PAD. Sebab estimasi PAD yang dituangkan dalam RAPBD atau APBD itu berdasarkan analisa dan hitungan yang jelas dan pasti. Kalaupun meleset hanya beberapa persen saja dari target yang ada.Tapi sekarang, justru yang terjadi adalah PAD kita terus merosot, bukannya menambah setiap tahun,"tegasnya

Tidak hanya itu, Ketua Fraksi PAN ini menduga kuat ada beberapa alasan yang membuat pejabat dan pegawai di semua OPD tidak bekerja secara maksimal. misalnya, tidak adanya perhatian serius dari kepala daerah dalam rangka mengelola anggaran Rp.1.8Triliun pertahun tersebut secara baik dan profesional serta tepat sasaran untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Alasan lain diduga jabatan tersebut didapat karena sesuatu pengorbanan materi,sehingga saat menjabatpun  akan berpikir bagaimana mengembalikan sesuatu dari pengorban dimaksud.

 "Sekali lagi saya sampaikan bahwa Dinda-Dahlan tak serius membangun daerah dan sejahterakan rakyat di kabupaten Bima. Sebab sejak menjadi Bupati dari tahun 2015 hingga 2021 ini pencapaian PAD tak terlihat adanya peningkatan, malah menurun banyak,"urainya.

 

Diakhir pendapatnya, Rafidin menyampaikan pesan moral kepada bupati Bima,wakil bupati Bima, sekda dan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten Bima agar betul betul memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik mungkin,terutama memperhatikan nasib petani di seluruh kabupaten Bima yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

 "Kita ini hanya mengandalkan dana transfer dari pusat untuk bangun daerah ini. potensi PAD cukup banyak tapi tidak dikelola dengan baik oleh eksekutif. Bahkan untuk capaian PAD dari sumber pendapatan yang ada saja tidak mampu dilakukan oleh Dinda Dahlan sekarang," Pungkasnya

#Pena Bumi

Putuskan Penularan Covid-19, Masyarakat Rite Kota Bima Antusias Lakukan Vaksinasi

Kota Bima, Inside Pos,-

Diwilayah Bima umumnya, vaksinasi seolah momok yang menakutkan bagi masyarakat. Penyebaran isu negatif terkait efek vaksin membuat sebagian masyarakat ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi.

Padahal, tujuan vaksinasi adalah mengurangi transmisi atau penularan Covid-19. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity). Dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kaitan itu, demi memutuskan pandemi Covid-19, masyarakat Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima, justeru sangat antusias melakukan vaksinasi massal. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Camat Raba Kota Bima, Jum'at (19/11/2021).

"Saya mengakui masyarakat Rite, bersemangat untuk melakukan vaksin. Bahkan ada salah seorang warga yang ingin melakukan vaksin. Namun, berdasarkan keterangan teman-teman Puskesmas bahwa warga tersebut dalam keadaan kurang sehat, dia tidak jadi dilakukan vaksin. Artinya, masyarakat sekarang sudah sadar akan kesehatan mereka," sebut lurah Rite, melalui Humas, Ratman S.sos.

Kegiatan ini kata Ratman, untuk kali kedua. Akan tetapi, bagi masyarakat yang sebelumnya tidak melakukan vaksinasi disarankan untuk segera melakukan suntikan vaksin.

"Hingga sore nanti, giat vaksinasi ini akan selesai," pungkasnya.

Kegiatan vaksinasi ini dihadiri Ketua Gugus Tugas covid 19 kelurahan Rite Kota Bima. Joharmin S. Pt beserta jajaran. Sekcam Raba, Babinsa, Babinkamtibmas kelurahan Rite, personil kapolres Bima Kota, dan Kadis Dikpora beserta jajaran.

"Alhamdulillah, hingga sekarang kegiatan ini berjalan lancar," tutupnya.

#tot

Kementerian LHK Bahas Pemanfaatan Kawasan Hutan Bersama Walikota Bima

Bima, Inside Pos,-

Walikota Bima, HM, Lutfi, SE melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Selasa 16/11 2021 di Jakarta.

Walikota Bima berkesempatan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ibu Menteri Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc setelah sebelumnya juga melakukan pertemuan bersama Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terkait Usulan Permohonan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Hadir dalam pertemuan pada hari yang sama tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anggota DPR RI Muhammad Syafruddin, S.T,  Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dgn diwakili Bapak Drs. Yos Nelson Makalew, Ketua DPRD kota Bima, Wakil Ketua DPRD kota Bima, Kepala Bappeda Kota Bima beserta Kadis DLH kota Bima

Atas kunjungan tersebut Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya bersama Dirjen Planologi Kehutanan Yos Nelson menyambut baik dan sangat mengapreseasi. Dikatakan hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan segera dilaksanakan

"Kami Apresiasi Upaya dan langkah cerdas memanfaatkan kawasan hutan oleh Bapak Walikota Bima", Nurbaya

Sementara itu, Lutfi menyampaikan agar Pemerintah Pusat melaluI Kementerian LHK merealisasikan upaya pemanfaatan hutan secara produktif, tanpa merusak hutan dengan cara yang lebih inovatif dan memberi manfaat banyak bagi masyarakat.

"Semoga berjalan dengan baik harapan kami di pelosok NTB. ini bagian dari upaya menyelamatkan hutan kita secara bijak dan menyehatkannya. Sekaligus cara inovatif dalam pemanfaatan hutan"Imbuhnya

#Pena Bumi

Hindari Penyusup Kubu Moeldoko, DPD BMI NTB Dorong Kader Utama Partai Demokrat Maju Pada Musda

 Bima, Inside Pos,- 

Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa nama terus bermunculan.

Hal tersebut terungkap pada Rapat Konsolidasi Virtual DPD BMI NTB dengan DPC BMI se-NTB Sabtu (13/11/2021).

Sekretaris DPD Bintang Muda Indonesia (BMI) NTB, Surya Putra Dinata berharap, calon ketua Partai Demokrat NTB adalah sosok yang paham dengan karakter politik di NTB dan memahami partai secara utuh. 

"Calon-calon ketua DPD  diantaranya Syamsul Fikri, H. Qurais, Mahalli Fikri dan Indra Jaya Usman. Empat nama ini merupakan kader utama Partai Demokrat" Ujar Surya, 17/11 melalui pesan WhatsApp

Menurutnya, Kader utama partai di NTB adalah sosok yang paling tepat memimpin partai. Surya Percaya, Partai Demokrat berpeluang meraih kejayaan seperti dua peroide yang lalu dan hal tersebut tidak bisa dilakukan jika sosok pemimpin di daerah tidak mampu mengimbangi ritme kerja maupun akselerasi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan mendorong kader utama partai, kami berharap mereka mampu membawa kejayaan partai seperti dua periode yang lalu, ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu memimpin bangsa ini dua periode," cetusnya

Melalui momen Musda ini, BMI NTB mengingatkan kepada seluruh perangkat partai untuk tetap waspada terhadap kubu Muldoko.  Walaupun beberapa hari yang lalu kita sama-sama membaca putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang tidak mengabulkan gugatan AD/ART Partai Demokrat oleh kubu Muldoko.

"Sebagai langkah antisipasi gerakan lanjutan kubu Muldoko, kader-kader Partai Demokrat di daerah harus menutup celah agar tidak di susupi," tegasnya

Pantauan kami, momen Musda maupun Muscab akan dijadikan celah bagi kubu Muldoko untuk kembali berusaha merebut Partai Demokrat.

"Munculkan kader utama partai untuk maju menjadi calon ketua, merupakan salah satu langkah antisipasi, menutup ruang kubu Muldoko menginfiltrasi pemilik suara sah,"imbuhnya

Oleh karena itu, pemilik suara sah pada Musda dan Muscab harus berhati-hati mengeluarkan surat dukungan kepada calon ketua DPD maupun calon ketua DPC.

"Kader-kader Partai Demokrat di NTB bersama seluruh sayap partai harus bersatu untuk menjaga kedaulatan partai. Tutup celah pihak luar yang ingin menguasai partai melalui momen Musda dan Muscab. Jadikan momen Musda sebagai ajang konsolidasi serta ajang memperkuat soliditas menyongsong Pemilu 2024."Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit,"pungkasnya

"Pena Bumi

Terkait Bangunan Sepanjang Pantai, Camat Soromandi Sudah Koordinasi ke Dinas PUPR

Bima, Inside Pos,-

Bangunan Sepanjang bibir pantai Desa Lewintana dan Desa Bajo dikeluhkan warga.  Sejumlah bangunan itu dianggap merusak lingkungan sekitar. Terutama hutan Bakau. 

Terkait isu bangunan ilegal itu, Tahun 2020 lalu, Camat Soromandi, Zulkifli, SH, M.Hum melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Bidang Tata Ruang Kabupaten Bima. Namun , bangunan itu tetap saja tumbuh liar. 

"Saya sudah koordinasi dengan Dinas PUPR, tapi diarahkan ke pihak Propinsi NTB. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan tindakan sesuai mekanisme dalam waktu dekat," ujar Camat, Senin 15/11 siang tadi

Camat juga sudah melakukan tinjau lokasi. Ia mengaku, memang keadaan sampah sekitar bangunan bibir pantai di Desa Bajo dan Lewintana sangat berdampak dengan ekosistem dan biota yang hidup. Lebih-lebih di Desa Lewintana, ada Hutan Mangrove yang harus dijaga kelestariannya. 

"Lingkungan kita harus terjaga. Sebagai pemerintah, kami sudah koordinasi dengan pemerintah Desa maupun masyarakat pada waktu sholat di mesjid," terangnya

Kepala Desa Bajo, Sa'ban H. Ibrahim mengaku sudah sudah melakukan sosialisasi. Ia mengaku bangunan itu tidak memiliki izin. Sejak Pemerintahan Camat Soromandi yang pertama, sudah ada surat himbauan.

"Ini soal nurani masyarakat. Kalau Pemerintah sudah melakukan sosialisasi agar tidak ada bangunan," ujarnya singkat melalui telepon seluler

Ketua BPD Lewintana, Suhardiman mengaku pernah mendapatkan informasi langsung dari Camat Soromandi terkait bangunan tak berizin sepanjang bibir pantai. Meski menurutnya tidak ada masyarakat yang keberatan namun jika melanggar, kita serahkan kepada pemerintah Kecamatan dan Kabupaten untuk ambil sikap. 

"Untuk bangunan ini kami serahkan kepada pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Bima," katanya 

Untuk diketahui, baru-baru ini akun Facebook Serikat Nelayan Nahdatul ulama Kabupaten Bima, protes bangunan tersebut melalui postingannya. 

"Assalamu'allaiku Wr.....Wb. Dengan ini Kami dari Pengurus Cabang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Kab. Bima meminta dengan tegas kepada Bapak Camat Soromandi dan Instansi terkait agar mentertibkan bangunan yang tidak berijin yang di bangun di  Desa Lewintana Kec. Soromandi karna akan merusak tanaman Magrove di sekitar itu," tulisnya 

#Pena Bumi

Di Arena WSBK Mandalika, Perumda Kota Bima Boyong 100 Jenis Produk UMKM

 

Bima, Inside Pos,-

WSBK (Word Super Bike) Mandalika 2021 di 'Pertamina Mandalika International Street Circuit' (PMISC), tinggal hitungan hari. Seluruh persiapan telah hampir rampung 100 porsen. 

Dalam Arena WSBK, Pejabat-pejabat negara sekelas Menteri, Kapolri, Panglima TNI telah berkunjung berkali-kali untuk memastikan semua hal sesuai dengan target. WSBK 2021 direncanakan selama 3 hari (19 - 21 November) ini, menjadi salah satu indikator penentu MotorGP Internasional yang akan dilaksanakan pada Maret 2022 yang akan datang di PMISC juga. 

Menjemput Momentum WSBK, Perumda Aneka - Kota Bima menyatakan akan ikut berpartisipasi di arena NTB Expo 2021. Zona Tenda Roader A produk UMKM NTB, sudah dibocking jauh-jauh hari. Hal itu dinyatakan oleh Julhaidin, Direktur Perumda Bima Aneka Kota Bima belum lama ini. 

"Iya, kami sudah dapatkan Tempat (stand) pemasaran produk dilokasi strategis di dalam areal sirkuit Mandalika. InsyaAllah ada 100 Jenis Produk Lokal UMKM Kota Bima yang akan kami bawa kesana. Masing-masing jenis, ada 20-50 item" ujarnya

Perumda Bima Aneka memaksimalkan Promosi Produk UMKM kota Bima agar dikenal dan beredar luas diluar daerah, melalui berbagai cara, antara lain mendekatkan produk Lokal dibeberapa daerah melalui Outlet-Outlet Perumda Bima Aneka dan memaksimalkan promosi di arena PMISC. Menurut informasi yang didapat oleh media ini, tiket WSBK 2021 telah laku terjual hingga 9.000 tiket dari 16.000 tiket yang disiapkan oleh panitia. 

"Potensi pasar di arena WSBK 2021 Mandalika cukup besar, data dari Dispar Propinsi kami dapatkan bahwa 70 porsen pembeli tiket adalah Wisatawan Domestik. Sehingga Perumda menyesuaikan dengan produk UMKM apa saja yang akan dipasarkan disana nanti" jelas, Direktur berambut gondrong yang akrab disapa, Rangga Babuju ini

Dari data Dinas Pariwisata NTB menyebutkan bahwa ada 350 Stand Promosi dan Pemasaran bagi Koorporasi, lembaga, pelaku usaha yang disiapkan di dalam areal Sirkuit Mandalika. Tepat di belakang Tribun Penonton.

Kaitan dengan hal tersebut, Direktur Perumda Bima Aneka - Kota Bima, memastikan Stand Perumda Bima Aneka berada pada Zona Roader A. "Tidak mudah memang mendapatkannya, namun alhamdulillah melalui komunikasi dengan berbagai pihak, akhirnya kami diberikan  satu stand khusus" Ungkapnya bangga. 

"Kami dari Perumda mengirim 2 Tim ke arena WSBK, yaitu Tim Promosi dan Tim Pemasaran. 18 November dipastikan loading produk sudah dilakukan. Demikian pula Produk UMKM yang akan dipasarkan sudah melalui tahapan Kurasi oleh Tim Quality Control Perumda," pungkasnya

#Pena Bumi

PT MHU Garap Tanah Adat Suku Dayak, Susanto Bersurat ke Jokowi

 

Jakarta, Inside Pos,-

Konflik pertanahan menjadi isu laten di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia. Isu inilah yang menjadi salah fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin untuk dapat diselesaikan. 

Presiden bahkan mengaku paham, konflik agraria dan sengketa tanah menjadi tantangan berat yang dihadapi para petani dan nelayan, serta masyarakat penggarap lahan. Situasi inilah yang kini dihadapi Masyarakat Adat Suku Dayak di Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah, Kecamatan La Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

 “Sampai saat ini masyarakat di kedua desa tersebut tidak pernah mendapatkan ganti untung dari PT. MHU,” kata Sutanto, Perwakilan Masyarakat Adat Suku Dayak Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, didampingi pengacaranya, Niidlamul  Harby Elghama, SH dari Law Office Elghama di Jakarta, baru-baru (8/11).

Sengketa lahan antara Masyarakat Adat Suku Dayak Kutai Kertanegara dengan PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) mulai terjadi pada 2019 ketika pihak perusahaan mulai melakukan penambangan di atas lahan yang sudah digarap masyarakat Adat sejak tahun 1970-an. Akibatnya warga Masyarakat Adat Dayak yang kehilangan mata pencaharian di sana mengalami penderitaan panjang karena tidak bisa lagi berladang dan berkebun yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka.

“Kami sudah melapor ke mana-mana. Sudah melakukan mediasi melalui aparat terkait mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Kami juga sudah melapor ke DLHK. Tapi hasilnya nihil,” kata Sutanto. 

Lebih lanjut, Sutanto, mengatakan karena itu pihaknya mencoba mengadukan masalah sengketa lahan Masyarakat Adat Dayak Kutai Kertanegara dengan PT. MHU ke tingkat pusat di Jakarta.

 “Saya sudah berkirim surat ke Presiden dan berbagai lembaga tinggi negara agar kasus ini menjadi perhatian segera, dan masyarakat mendapatkan haknya yang sesuai dengan aturan hukum yang ada,” tegas Sutanto 

#Pena Bumi