Bima, Inside Pos,-
Akses jalan di wilayah Kabupaten Bima banyak yang rusak. Seperti halnya di Kecamatan Donggo. Kerusakan ruas jalan menjadi bahan kritikan Mahasiswa dan Pemuda etnis Donggo. Para intelektual itu memandang, Solusinl terbaik untuk perbaikan jalan di Donggo yakni Anggarkan dalam APBD-P 2021 ini.
Kerusakan jalan di Donggo menjadi kemarahan bagi generasi muda di sana. Misalnya Irawan. Ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima lamban menyerap dan mengakomodir kebutuhan masyarakat di Kecamatan Donggo. Menurutnya, sebagai Kepala Daerah Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri tidak menunjukan kinerja yang baik, sehingga masyarakat merasa jauh dari rasa keadilan.
“Demikian pula dengan DPRD Bima, lebih khususnya komisi III yang menangani pembangunan. Mereka mestinya punya spirit yang sama dan harus kompak membawa masyarakat keluar dari jeratan ketidakadilan,” ujarnya selaku inisiator Himpunan Mahasiswa Donggo Barat, Ahad Sore, (11/7/2021).
Irawan menjelaskan, ruas jalan yang rusak di Desa O'o sebagai Ibu Kota Kecamatan Donggo, menunjukan bukti pembiaraan Pemerintah Daerah. Padahal menurutnya, Desa itu sentral aktifitas Pemerintahan Kecamatan, Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum.
“Kondisi yang memprihatinkan terjadi di Desa Ndano Nae. Sepanjang 3 Kilo Meter ruas jalan rusak selama bertahun – tahun. Hal itu bukti Pemda Bima tidak pernah serius menghadirkan pemerataan,” terangnya.
Begitu pun kata Kordinator Laskar Terpelajar Donggo Soromandi (LTDS), Wahyudin Awalid, dirinya mendapat informasi bahwa pembahasan APBD – P 2021 akan dilaksanakan Bulan Oktober. Itu waktu yang sangat tepat dan solusi terbaik bagi Bupati dan DPRD Bima membuktikan mereka masih punya integritas dan nurani melayani kepentingan masyarakat.
“Bulan Oktober momentum yang tepat bagi Bupati dan DPRD Bima untuk membuktikan integritasnya. Yakni sejauh mana melayani masyarakat secara merata,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa, selain Desa O'o dan Desa Ndano Nae, kerusakan infrastruktur jalan yang sangat parah terjadi di Desa Kamunti dan Desa Kala. Bahkan masih banyak akses perhubungan darat di Kecamatan Donggo yang belum mendapatkan perhatian pemerintah.
“Bupati dan DPRD Bima harus bertanggung jawab. Secara etis mestinya punya beban moral,” sentilnya.
Wahyu sapaan akrabnya menambahkan bahwa, posisi dinasti politik seperti lembaga eksekutif dipimpin Ibu dan lembaga legislatif dipimpin sang anak secara subtantif netral.
“Apakah dinasti politik digunakan menumbuhkan hal – hal baik untuk rakyat dan daerah, atau sebaliknya sangat bergantung pada niat, corak, dan kehendak untuk menghadirkan warisan yang baik untuk masyarakat dan daerah. Saya berharap dinasti itu menumbuhkan hal – hal baik,” pungkas Aktivis HMI yang menempuh studi di Kota Malang ini
#Pena Bumi
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar