Bima, Inside Pos,
Rapat Badan Anggaran (Banggar) legislatif bersama Eksekutif, Kamis (28/9) menunai kritikan keras dari Anggota Banggar, Rafidin, S.Sos.
Dalam pernyataan persnya, Rafidin protes sikap eksekutif tidak menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk APBD-P 2023. Bahkan ketua fraksi PAN ini menduga ada konspirasi oknum di legislatif dengan eksekutif dalam memanipulasi anggaran perubahan.
"Ini konyol. Kita mau bahas apa kalau RKA tidak dibahas dalam rapat. Kita tidak mau rapat hanya bersifat serimonial saja. Kasihan rakyat," sorot rafidin
Kata Rafidin, dalam tartib Banggar, Eksekutif wajib menyodorkan RKA dalam rapat Banggar. Tujuannya agar dapat melihat secara jelas rencana eksekutif pergunakan anggaran negara.
"Saya menduga ini ada kejahatan yang hendak ingin dilakukan oleh eksekutif dalam memanfaatkan anggaran daerah ini," cetusnya
Menurut Rafidin, eksekutif harus terbuka kepada DPRD atau tim Banggar dalam pembahasan anggaran perubahan. Tidak bisa dibahas secara umum.
"Pembahasan anggaran harus terperinci. Tidak bisa dilakukan secara maraton. Saya rasa pembahasan ini tidak rasional dan terlalu mengada-ada," tegasnya
Rafidin ancam boikot kegiatan Banggar jika RKA tidak diserahkan kepada anggota Banggar untuk dibahas secara tuntas.
"Kalau RKA tidak diserahkan ke kami maka Banggar malam ini cacat hukum. Saya dari fraksi PAN akan boikot rapat Banggar APBD-P ini," ancam mantan Ketua PWI Bima ini.
Tidak hanya itu, Rafidin sorot jumlah tenaga honorer di daerah. Ia menduga banyak tenaga honorer siluman hingga kerugikan anggaran daerah milyaran rupiah pertahun.
"Dalam rapat Banggar ini juga kami ingin memperjelas semua data kepegawaian honorer di Kabupaten Bima. Saya mencium ada aroma konspirasi dalam perekrutan tenaga honorer," tutupnya.
#Pena Bumi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar