Penerima keluarga harapan (PKH) Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, di duga tidak tepat sasaran. Pasalnya, oknum BPD dan perangkat Desa setempat mendapatkan program pusat tersebut hingga yang benar-benar tidak mampu di abaikan.
"Tak hanya oknum BPD dan perangkat Desa yang dapat, pegawai kontrak pun dapat. Sementara yang seharusnya berhak, tidak di data sebagai penerima PKH," ujar pemuda O'o, Haryono pada media ini di konfirmasi Via Hand Phone, jumat 3/7.
Kata dia, data DTKS yang mestinya menjadi rujukan seluruh bantuan kemiskinan selama 10 tahun terakhir tidak pernah di verifikasi ulang. Padahal harusnya data-data penerima PKH itu harus di perbaharui setiap tahun berdasarkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Pembaharuan data tersebut tidak di lakukan, sehingga penerima bantuan PKH salah arah. Masyarakat yang ekonomi lemah seperti masyarakat lanjut usia (Lansia) tidak di data begitupun janda- janda yang ada," sesalnya.
Sebelumnya lanjut dia, pemuda O'o beserta Pemdes dan BPD setempat beberapa kali melakukan musyawarah Desa soal pembharuan data PKH itu, namun tidak melahirkan hasil yang di harapkan.
"Pemdes, BPD, dan pendamping Desa, acuh tak acuh terhadap usulan kami yang merupakan representasi dari masyarakat yang di marginalkan dalam bantuan PKH ini," tandasnya.
Secara terpisah, Kepala Desa O'o Munawir membenarkan, bahwa oknum BPD dan perangkat Desa setempat benar menerima PKH. menanggapi hal itu Nawir menjelaskan, pihaknya akan melakukan pembaharuan data.
"Kami sedang melakukan verifikasi data, dengan sendirinya nama-nama yang di anggap mampu itu akan di ganti," jelasnya.
Sementara pendamping Desa O'o, Ayatillah di konfirmasi Via SMS hingga berita ini di turunkan belum merespon.
#tot
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar