Tidak Datangkan PAD, Legislator Minta PD. Wawo Dibubarkan

 

Bima, Inside Pos,-

Legislator Daerah Pemilihan III, Rafidin, S.Sos sorot keberadaan PD. Wawo, Senin, 18/1. Alasannya, selama berdirinya Perusahaan Daerah tersebut tidak sama sekali mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mantan Ketua PWI Bima ini menegaskan agar Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Indah Dhamayanti Putri, SE untuk bubarkan PD. Wawo. Menurutnya, Pemda tidak perlu menggunakan uang daerah kepada perusahaan yang tidak bisa memberikan pemasukan untuk daerah.

"Selama ini Pemda Bima kucurkan anggaran untuk PD Wawo, tapi selama itu juga tidak ada hasil apa-apa," cetusnya

Rafidin menilai kebijakan Pemda menyertakan modal untuk PD. Wawo senilai Rp. 400 juta pada tahun anggaran 2019/2020 hanya habiskan APBD saja.

"APBD kita ini angkanya kecil. Pemda harus bisa memanfaatkan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya membangun," ujarnya

Duta Partai PAN ini meminta kepada Bupati Bima agar cerdas menghitung dan memanfaatkan APBD untuk kepentingan daerah dan rakyat. Apalagi, keuangan daerah hanya mengandalkan APBD murni. Tidak banyak PAD yang masuk karena kurangnya Investasi maupun pendapatan dari laba ke sejumlah perusahaan yang dibiayai oleh Pemerintah.

"Jangan seenaknya menggunakan uang daerah karena hasrat pribadi dan kelompok," imbuhnya

Tidak hanya itu, Pendiri Media Stabilitas ini mendorong pemerintah agar memikirkan cara mendatangkan sumber PAD untuk daerah. Di Kabupaten Bima, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya sektor pariwisata. Hanya saja selama ini pemerintah belum memikirkan untuk mengembangkan.

"Bupati harus lirik sektor pariwisata. Itu lebih bagus mendatangkan keuntungan daerah dan ekonomi rakyat disekitarnya. Dari pada memberikan suntikan dana kepada perusahaan yang tidak punya daya untuk maju," tandasnya

Tidak hanya PD. Wawo, Rafidin juga mempersoalkan anggaran milyaran rupiah untuk sejumlah Bank di Bima. Menurutnya, sama sekali tidak mendatangkan keuntungan untuk daerah.

"Bayangkan saja APBD kita hanya senilai Rp.1.8 triliun. Untuk belanja Pegawai mencapai Rp 1.3 triliun. Sisanya sekitar Rp. 500 Milyar untuk belanja kegiatan pembangunan dan pelayanan di daerah. Itu tidak cukup untuk membangun sebuah daerah yang cukup besar ini," urainya

Bahkan pria kelahiran Sampungu-Soromandi ini menduga kuat Bupati Bima mencari keuntungan dibalik kekuasaannya. Tidak ada upaya untuk membangun Bima. Apalagi menaikan PAD dengan potensi SDA Bima.

Penyertaan modal untuk BUMD dengan jumlah banyak adalah modus baru dalam kejahatan yang merugikan daerah kabupaten Bima. Termasuk penyertaan modal senilai Rp. 15 Milyar untuk Perusahaan Daerah yang baru ini.

"Saya takutnya APBD kita disalahgunakan oleh segelintir oknum penguasa dan oknum pejabat untuk memenuhi hasrat serakah uang, apalagi sekarang negara tengah dihadapkan dengan pandemi,"pungkasnya

"Pena Bumi