Rabu, 03 November 2021

Kisruh Soal Pupuk Petani di Bima, Sekda Lakukan Rakor


Kabupaten Bima, Inside Pos,-


Masalah pupuk merupakan masalah krusial untuk petani. Dari tahun ke tahun, kasus pupuk ini tidak pernah selesai. Petani harus pasrah membeli pupuk urea bersubsidi diatas HET. Serta secara paksa juga membeli pupuk yang dijual secara paket dari pengecer. Tentu, kesejahteraan petani terhambat oleh harga pupuk yang melambung tinggi.


Kaitan itu, tak sedikit organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat  menyuarakan kepentingan petani. Terlebih soal harga dan pendistribusian pupuk. Salah satunya adalah Laskar Terpelajar Donggo-Soromandi (LTDS) dan Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM). Meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk menyikapi secara serius masalah pupuk yang sering kali mencekik petani.


Menindaklanjuti aspirasi beberapa elemen masyarakat tersebut, masalah perbaikan tata kelola distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Bima. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.M.Taufik HAK M.Si meminta kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi secara seksama langkah-langkah yang telah diambil. Serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan tata kelola pupuk dan sarana pertanian.


Hal itu disampaikan Sekda Kabupaten Bima 

dihadapan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Setda Ir. Indra Jaya, 10 OPD terkait, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir. Hj. Nurma M.Si, Kadis Perindag, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ekonomi Setda, para distributor pupuk, serta perangkat daerah terkait. Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) diruang rapat Sekda, Senin Senin (01/11/2021).


Rakor tersebut secara khusus membahas aspirasi dan harapan elemen masyarakat. Terkait penetapan harga panen petani, ketersediaan sarana dan prasarana sektor pertanian. Dan pentingnya peningkatan peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk memastikan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. 


"Karena itu saya meminta para kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik. Serta mempelajari aspirasi sebagai acuan perumusan kebijakan ditingkat pemerintah daerah," pinta H.M.Taufik.


Karena itu kata H.M. Taufik, untuk menyelesaikan kendala dan persoalan pupuk di Kabupaten Bima diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh distributor dengan instansi terkait. Seperti Dinas Pertanian dan KP3. Ini sangat diperlukan. 


"Menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, nanti akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pembina, penyuluh pertanian dan para pengecer pupuk yang ada di Kabupaten Bima," tandasnya.

   

Dalam rapat tersebut, Asisten II Ir. Indra Jaya berharap, pengelolaan pupuk dan sarana pertanian serta obat-obatan berjalan dengan baik. Karena itu fungsi pengawasan harus ditingkatkan. 

"Demikian halnya pembinaan yang dilakukan per wilayah kepada distributor dan pengecer perlu ditingkatkan," harapnya.


#tot

Tidak ada komentar:
Write komentar