Takut di Demo Soal KuBe, Oknum Kadis Dinsos 'Titip Amplop' Untuk Aktivis

Bima, Inside Pos,-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawa Kepemimpinan HM.LUtfi Iskandar,SE – Feri Sofyan,SH (Lutfer) menjadi buah bibir masyarakat karena gerakan social membagikan gaji tunjangannya selama menjabat setahun di Dana Mbozo. Namun contoh positif dari Walikota seakan tercoreng oleh ulah anak buahnya yang tidak maksimal mengawasi pencairan Dana KuBe senilai Rp. 800 Juta. Dana tersebut berasal dari APBN Tahun 2019. .

Ketimpangan dalam pembagian dana Kube ini mematik reaksi aktivis di Bima.  Proses pencairan yang diduga menyimpang dari mekanisme dibeberkan Amirullah, S.Kom Kepada Inside Pos, Kamis (19/9). Bahkan rencananya, Aktivis yang tergabung dalam LP-KPK besok (JUmat Pagi), akan melakukan Demonstarsi di Depan Halaman Kantor Walikota Bima dan Kantor Dinas Sosial Kota Bima.

Kata Amirullah, LP-KPK memiliki kewajiban untuk mengawasi uang Negara yang disalurkan oleh pemerintah ke masyarakat. Ketika ketimpangan terjadi, maka wajib dipresur hingga ke meja hukum. Aksi yang digagas Aktivis LP-KPK ini bertujuan agar warga penerima bantuan dan masyarakat  memiliki kemauan untuk membuka kedok kejahatan pembagian KuBe oleh pihak tertentu. Selain itu, Perlunya Publik mengetahui jika bantuan tunai dari pemerintah tidak diperbolehkan untuk dipotong dengan alasan apapun.

"Kelompok KuBe berhak untuk mendapatkan secara utuh bantuan tersebut. Kalua ada yang potong, laporkan saja ke ke Aparat penegak hukum. Kami siap kawal hingga selesai,” cetusnya


Lanjutnya, Ada hal memalukan yang diperlihatkan oleh oknum Kadis Sosial Kota Bima, H. Muhiddin kepada dirinya selaku Korlap aksi. Agar tidak melanjutkan aksi, dirinya dititipkan sejumlah uang kepada rekannya inesial B. Namun dirinya menolak dan rencana akan lapor ke Polisi

“Itu oknum Kadis telpon saya sampai tujuh kali, tapi saya tidak angkat. Intinya kasus ini saya akan presur sampai tuntas demi warga Kelompok KuBe di Kota Bima. Saya juga minta ke Pak Kadis Sosial, Jangan coba-coba mau hentikan aksi kami dengan memberikan amplop berisi uang” tegasnya

Berdasarkan data lapangan hasil investigasi di Kelurahan yang mendapatkan bantuan KuBe, ada dugaan penarikan sejuumlah uang yang berkisar senilai Rp. 2,5 JUTA perkelompok. Uang tersebut dikendalikan oleh oknum pendamping  di Dinas Sosial.

 “Kami tidak bisa membiarkan ketimpangan itu terjadi di Kota BIma. Jelas, Kelompok KuBe akan dirugikan dari ulah oknum pendamping dilapangan. Kelurahan yang terindikasi ada penarikan gelap itu yakni, Kelurahan Oi Fo.O, Dodu, Pena NAe, Kuat dugaan kami, berdasarkan pengakuan beberapa kelompok, hampir semua KuBe potong,” ungkapnya

Jika dikalkulasikan lanjutnya, total dugaan penarikan pada program tersebut bernilai besar.  Bahkan mencapai Ratusan Juta. Terlebih, Tahun 2019 ini sedikitnya 40 Kube yang tercafer.

“Hitung saja, jumlah kube dikalikan dengan nominal dugaan penarikan. Totalnya, mencapai Rp.100 Juta, Uang sebesar itu diduga dibagi oknum dan atau kelompok tertentu,” duga Amirullah.

Ia membeberkan, praktek dimaksud disinyalir terjadi saat momen pencairan dana di Bank. Hal itu berdasarkan pengakuan beberapa Kube yang ada di Kota Bima.

“Oknum tersebut diduga menarik uang pada masing-masing Kube setelah pencairan dana di bank,” bebernya.
Kepala Bidang PNF Dinsos Kota Bima, H.Ikhsan saat dimintai tanggapanya seputar dugaan itu terkesan enggan memberikan komentar. Dalilnya, belum ada perintah Kepala Dinas (Kadis).


“Saya belum bisa  menaggapi soal itu, sebelum ada perintah atasan. Kami memiliki struktur dan itu tidak bisa dilangkahi,” kilahnya Kamis (18/9) di Ruang Sekretaris Dinsos.

Upaya untuk mendapatkan kejelasan seputar hal itu terus dilakukan, selang beberapa saat kemudian Wartawan menghubungi Kadis, H.Muhidin, Via Hand Phone (HP) . Pada momen itu pula, H.Muhidin meminta bawahanya untuk menanggapi hal itu.
Ikhsan menjelaskan, Tahun ini terdapat 40 Kube yang terakomodir mendapat dana bantuan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 20 kube mendapat APBN Murni, sementara 20 Kube memperoleh Dana Dekonstrasi.
“Totalnya, Rp.800 Juta, masing-masing kube mendapat Rp.20 Juta,” jelasnya.
Disinggung soal dugaan penarikan Uang Rp.2,5 Juta, ikhsan dengan tegas membantahnya. Terlebih, anggaran itu langsung masuk ke rekening masing-masing kube.
“Anggaranya dicairkan oleh kelompok, mereka yang belanja. Tugas kami di dinas hanya mengumpulkan proposal, verifikasi dan mengirim ke Pusat,” bantahnya.
Penjelasan berikut bantahan yang sama pun disampaikan Kadis, H.Muhidin saat dikonfirmasi Wartawan  Kamis (19/9) di
Halaman Kantor Pemkot Bima.

“Itu sama sekali tidak benar, soal rencana aksi demonstrasi saya sudah berusaha komunikasi dengan rekan-rekan aktivis. Hasilnya, belum ada konfirmasi balik,” ujarnya.

Lanjutnya, alangkah baiknya aksi demo tidak dilakukan. Karena dikhawatirkan akan berdampak pada keberlanjutan program kube tahun berikutnya.

“Yang rugi masyarakat kita sendiri, jadi kalau bisa audiens saja dengan kita daripada melakukan aksi,” terangnya.
Tidak hanya iotu, Muhindin juga membantah memberikan uang kepada aktivis bima agar tidak aksi.

“Silakan aksi, untuk apa saya kasih uang untuk halangi Demo. Itu hak warga masyarakat,” pungkasnya seraya menaiki mobilnya.

Pena Bumi