Jumat, 22 Mei 2020

Dikritik Aktivis Soal Bantuan Covid-19, Kades di Bima Salahkan Kadis Sosial

Bima, InsidePos,-

Semua bantuan pemerintah mulai dari bantuan BST Kemensos hingga BLT Desa dinilai banyak kejanggalan. Sebut saja diDesa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, persoalan itu kini sedang hangat diperbincangkan.


Dugaan kejanggalan itu mulai dari proses pendataan sampai pada pembagian bantuan, hingga temuan kecurangan sangat terlihat.


Salah satu pemuda perduli Desa, Kiliman mengatakan, Pendataan yang semestinya dilakukan oleh BPD dan Pemdes sebagai tim khusus sebenarnya harus melihat langsung keadaan dan situasi masyarakat yang benar-benar terdampak.


"Mereka hanya menerima mentah-mentah data yang disodorkan oleh ketua RT setempat dan menjadikan itu bahan baku. Saya katakan itu lucu sekali," kata pria yang juga aktivis HMI komesariat Lafran Pane itu saat dikonfirmasi lewat Via Hand Phone, jum'at malam 22/5.


Banyak masyarakat kata dia, yang tidak layak mendaptkan bantuan tapi mendapatkan bantuan, sebaliknya demikian. Atas dasar itu ia menilai BPD Dan PEMDES setempat tidak sejalan dalam mendata maupun pembagian seluruh bantuan pandemik covid-19.


"Yang tidak logisnya lagi data yang datang dari pusat itu tidak ada interfensi aparatur desa. Pertanyaan saya apakah pusat tau data masyarakat miskin desa laju tanpa harus dilaporkan oleh aparatur desa," Tanyanya dengan nada keheranan.


Lucunya lagi, kata dia, Muncul beberapa pernyataan dari salah satu anggota BPD Desa Setempat, yang mengatakan menaruh sentimental pada rekannya atas pendataan juga pendistribusian bantuan covid-19 itu.


"Analisa sederhana saya kalau masalah ini ada niat cuci tangan atau menyudutkan satu orang karna kurang bagian. Saya mengecam tindakan ini dan menyatakan sikap akan ada huru hara jika tidak segera diklarifikasi ulang data-data penerima bantuan tersebut," tandasnya.


Menanggapi hal itu, kepala Desa Laju Ismail S. Sos membenarkan, sebenarnya pihaknya tidak salah mendata. Pendataan itu dilakukan sesuai regulasi. Yang salah adalah pihak Dinas Sosial yang tidak selektif melihat data yang diajukan pemerintah. Mulai dari data penerima bantuan BST Kemensos, JPS Gemilang hingga JPS Bima ramah.


"Saya kaget, warga banyak yang dapat bantuan ganda. Padahal data itu sudah kami verifikasi hingga diajukan diDinsos. Yang salah adalah pihak Dinsos tidak bekerja secara total soal data yang kami ajukan itu," katanya dikomfirmasi lewat Via Hand Phone jum'at malam sembari menambahkan.


"Bahkan saya yang mati-matian bantah data itu diDinas sosial. Saya rela dipenjara asal kebenaran saya tunjukan pada warga saya," tegasnya.

#tot

Tidak ada komentar:
Write komentar