Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Ranggo yang tergabung dalam Organisasi Peguyuban IMPR melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Desa Ranggo Kabupaten Dompu, terkait transparansi data penerima bantuan Pandemi Covid-19, senin 8/6.
Transparansi data penerima bantuan Covid-19, mulai dari bantuan JPS Gemilang, JPS Terpijar, BST Kemensos, BLT Dana Desa, hingga PKH di duga penyalurannya hanya di dapurnya sendiri, tanpa melihat masyarakat yang benar-benar terdampak.
Tak hanya itu, IMPR juga meminta Pemerintah Desa setempat untuk menunjukan hasil musyawarah Rapat BPD, PEMDES dan Tokoh Masyarakat terkait Perubahan APDES 2020 dan Rapat Penetapan BLT Dana Desa.
Sebagai Kordinator Lapangan (Korlap) Midun mengatakan, bahwa bantuan covid-19 itu di peruntukan untuk masyarakat yang terdampak. Namun berbeda dengan Pemdes Ranggo, bantuan Covid-19 itu hanya di salurkan pada dapur juga kamar tidur sendiri.
"Hal itu di buktikan dengan adanya temuan dari data penerima bantuan yakni data ganda (double), yang menerima bantuan juga anak petinggi Pemdes dan istri Pemerintah Desa itu sendiri. Pada hal masih banyak Lansia, Janda Tua, serta petani yang harus diprioritaskan terlebih dahulu," ungkapnya.
"Maka dari itu kami medesak Kepala Desa Ranggo dan Kepala BPD hadir menemui massa aksi untuk memberikan pejelasan dan jawaban terhadap beragam persoalan itu. Jika tidak di indahkan maka kami akan melakukan penyegelan kantor desa Ranggo," tegasnya.
Pantauan media ini, beberapa kali massa aksi mendesak kepala desa Ranggo, Ibu Siti Sumarni untuk menemui para masa aksi, namun tidak kunjung hadir. Sehingga kericuhan tidak terelakan lagi. Beruntung Kepolisian Sector Pajo berhasil mengamankan massa aksi.
#tot
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar