Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Belo Menggugat (APMBM) depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bima, yang menyoroti beragam persoalan daerah mulai dari pengadaan mobil DMKAR untuk Kecamatan Belo, pengaspalan jalan, dan pemasangan lampu penerangan jalan umum.
Tak hanya itu, APMBM pun mendesak transparansi dana bantuan kebakaran di Desa Ngali dan Renda, membuat drainase di Kecamatan Belo, menetapkan standar harga pestisida, memasang poster APBD TA 2020 di setiap titik, hingga meminta membangun tower jaringan seluler yang ada di Desa Lido, senin 7/7.
Dalam aksi kali ini terjadi peristiwa yang sangat menyeramkan. Yaitu masa aksi APMBM di hadang juga di ancam oleh sekelompok preman yang di duga preman bayaran bupati Bima dengan membawa sejumlah parang dan kayu dengan niat membubarkan secara paksa massa aksi yang hendak memasuki istana daerah untuk menemui Bupati Bima, setelah sebelumnya massa aksi kesal tidak di temui oleh IDP-Dahlan.
"Aksi kami berlangsung tertib. Setelah kami berorasi selama berjam-jam Bupati Bima tak kunjung temui kami. Karena itu kami masuk temui Bupati Bima di dalam kantornya, saat itu pula kami di hadang dan di ancam oleh sekelompok preman yang diduga menjadi suruhan Pemerintah Daerah itu," kata Jendlap, Imam Hidayat pada media ini senin malam di salah satu kedai kopi di Kota Bima.
Ironisnya kata dia, sejumlah aparat kepolisian hanya diam melihat kejadian itu. Polisi sama sekali tidak bergerak padahal pada waktu pengancaman oleh sekelompok preman tersebut massa aksi sangat membutuhkan mereka. Pada kejadian ini sempat membuat masa aksi memanas.
"Kami sangat kecewa dengan sikap aparatur penegak hukum yang katanya pengayom dan pelindung yang hanya menyaksikan kejadian yang menyeramkan itu menimpa pada kami massa aksi. Untuk pemerintah daerah, kami mengancam akan melakukan embargo ekonomi jika Bupati dan Wakil Bupati tidak segera merespon tuntutan kami ini," tegasnya.
#tot
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar