Puluhan Tahun Terputus, Akhirnya Jembatan Gantung Kelurahan Mande Telah Dibangun

Kota Bima, Inside Pos,-

Sejak tahun 1999, jembatan gantung "Mantika" di Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima terputus. Akses transportasi diakui terhambat. Namun, di era Wali Kota Bima sekarang, H. Muhammad Lutfi SE, kini Terealisasi.

"Puluhan ambruk, alhamdulillah, lewat era kepemimpinan HML, semua terealisasi. Mewakili masyarakat Kelurahan Mande, kami ucapkan terimakasih banyak," ucap Lurah Mande, Zainuddin, S.Pd, saat kegiatan peresmian jembatan gantung "Mantika", Rabu (24/11/2021).

Pasca jembatan penghubung dua kelurahan tersebut (Mande dan Sadia Kota Bima) tersebut dibangun, Zainuddin mengaku, warga sekitar mengapresiasi keseriusan HML dalam mewujudkan harapan masyarakat.

"Perjuangan pak Wali kami apresiasi," akuinya.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Agus Purnama, S.T., M.T menerangkan, pembangunan jembatan gantung itu dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp.1,4 m

Miliar.

"Pembangunan jembatan menggunakan tipe kontruksi pilar, lantai dan hanger. Dengan beban dipersyaratkan maksimal 10 orang," ungkap Agus Purnama.

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, secara langsung membuka dan meresmikan jembatan gantung "Mantika". Dalam sambutannya, HML menyampaikan rasa syukurnya atas telah rampungnya pembangunan jembatan tersebut.

Ditengah keterbatasan akibat situasi dan kondisi akibat Covid-19. Membuat refocusing anggaran. Namun, dapat terselesaikan atas upaya keras dan niat baik. HML mengakui, semuanya atas rahmat Allah yang patut disyukuri. Tentu, tidak terlepas dari kerjasama seluruh elemen. 

"Satu harapan saya, jangan membuang sampah sembarang diarea sungai. Karena di Tahun 2022, kita akan membuat gerakan  bersih. Karena jika tercemar, bakteri E-coli air sungai tidak bisa digunakan untuk mandi, mencuci dan lainnya", tegas HML.

Diakhir sambutan HML mengungkapkan, pemerintah Kota Bima telah menyediakan lokasi kampus IAIN dan akan dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Hal lainnya, kerjasama dengan Bank dunia yakni Jepang dalam berbagai peningkatan infrasturktur salah satunya normalisasi sungai dibeberapa wilayah dari timur ke barat.

Selain itu, dalam waktu dekat Kota Bima akan dilengkapi dengan fasilitas 600 buku digital di perpustakaan Tamanria. 

“Semua itu merupakan bentuk nyata atas komitmen Pemerintah Kota dalam membangun Kota Bima," pungkasnya.

#tot

Kisruh Soal Pupuk Petani di Bima, Sekda Lakukan Rakor

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Masalah pupuk merupakan masalah krusial untuk petani. Dari tahun ke tahun, kasus pupuk ini tidak pernah selesai. Petani harus pasrah membeli pupuk urea bersubsidi diatas HET. Serta secara paksa juga membeli pupuk yang dijual secara paket dari pengecer. Tentu, kesejahteraan petani terhambat oleh harga pupuk yang melambung tinggi.

Kaitan itu, tak sedikit organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat  menyuarakan kepentingan petani. Terlebih soal harga dan pendistribusian pupuk. Salah satunya adalah Laskar Terpelajar Donggo-Soromandi (LTDS) dan Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM). Meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk menyikapi secara serius masalah pupuk yang sering kali mencekik petani.

Menindaklanjuti aspirasi beberapa elemen masyarakat tersebut, masalah perbaikan tata kelola distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Bima. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.M.Taufik HAK M.Si meminta kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi secara seksama langkah-langkah yang telah diambil. Serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan tata kelola pupuk dan sarana pertanian.

Hal itu disampaikan Sekda Kabupaten Bima 

dihadapan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Setda Ir. Indra Jaya, 10 OPD terkait, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir. Hj. Nurma M.Si, Kadis Perindag, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ekonomi Setda, para distributor pupuk, serta perangkat daerah terkait. Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) diruang rapat Sekda, Senin Senin (01/11/2021).

Rakor tersebut secara khusus membahas aspirasi dan harapan elemen masyarakat. Terkait penetapan harga panen petani, ketersediaan sarana dan prasarana sektor pertanian. Dan pentingnya peningkatan peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk memastikan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. 

"Karena itu saya meminta para kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik. Serta mempelajari aspirasi sebagai acuan perumusan kebijakan ditingkat pemerintah daerah," pinta H.M.Taufik.

Karena itu kata H.M. Taufik, untuk menyelesaikan kendala dan persoalan pupuk di Kabupaten Bima diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh distributor dengan instansi terkait. Seperti Dinas Pertanian dan KP3. Ini sangat diperlukan. 

"Menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, nanti akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pembina, penyuluh pertanian dan para pengecer pupuk yang ada di Kabupaten Bima," tandasnya.

   

Dalam rapat tersebut, Asisten II Ir. Indra Jaya berharap, pengelolaan pupuk dan sarana pertanian serta obat-obatan berjalan dengan baik. Karena itu fungsi pengawasan harus ditingkatkan. 

"Demikian halnya pembinaan yang dilakukan per wilayah kepada distributor dan pengecer perlu ditingkatkan," harapnya.

#tot

Bantuan Untuk Sape Terus Disalurkan, Kali Ini Datang Dari UPT Dikpora Donggo

Bantuan tahap pertama UPT Dikpora Kecamatan Donggo

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Bantuan untuk warga kebakaran di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, terus disalurkan. Kali ini datang dari UPT Dikpora Kecamatan Donggo untuk yang kedua kali.

Pada Senin kemarin (10/10/2021) Kepala UPT Kecamatan Dikpora Donggo, Rostina S.Pd,.M.Pd mengatakan, mendiskusikan bantuan berupa perlengkapan dan seragam sekolah. Seperti buku, pulpen, sepatu, baju dan celana pelajar.

Penyerahan perlengkapan dan seragam sekolah oleh Kepala UPT Dikpora Donggo ke posko pendidikan di Sape.

"Ini bantuan pribadi saya. Langsung saya datangi posko pendidikan di UPT Dikpora Sape," kata Rostina, ditemui diruangan kerjanya, Rabu (13/10/2021).

Pada kesempatan itu, Rostina juga memberikan bantuan berupa uang tunai untuk warga Lanjut Usia (Lansia). 

"Karena peristiwa kebakaran kemarin memukul batin kita. Semua warga harus kita sisir," ujarnya.

Bantuan tahap dua, segera dibagikan hari ini, Rabu (13/10/2021).

Sementara bantuan tahap kedua akan dibagikan hari ini, Rabu (13/10/301). Bantuan yang akan di distribusikan berupa 126 paket beras, puluhan paket pakaian, dan jutaan uang tunai.

"Bersama semua cruw UPT Dikpora Donggo, bantuan ini akan kami sisir semua warga yang terdampak," sebutnya.

Rostina berharap, bantuan yang diserahkan nanti semoga dapat meringankan beban korban di Desa Naru Kecamatan Sape.

"Atas peristiwa ini mengajarkan kita untuk saling berbagi satu sama lain," pungkasnya.

#tot

"Sengkarut" Masalah Pupuk Subsidi, Mahasiswa: Bupati Bima Berhenti Tutup Mata

Depan Wahyun Walid, belakang Murad Fadirah

Mataram, Inside Pos,-

Kisruh penyimpangan distribusi pupuk subsidi tak kunjung selesai. Masyarakat Kabupaten Bima masih dililit penjualan pupuk tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual secara paket. Hal ini disampaikan kordinator LTDS, Wahyudin Awalid, pada media InsidePos_net, Minggu (10/10/2021).

Wahyudin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020. Tentang alokasi dan HET pupuk subsidi Tahun 2021. Pupuk subsidi jenis Urea HET itu Rp. 2.250 per kg atau Rp 112.500 per Zak isi 50 Kg. 

"Hasil investigasi kami beberapa wilayah di Donggo. Misalnya di Desa Doridungga, Kala, dan O'o, 1 zak pupuk subsidi dijual antara Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per zak," jelasnya. 

Selain itu, sambung aktivis mahasiswa ini, masyarakat juga dibebankan membeli pupuk paket. Wahyudin mengungkapkan, setiap membeli 5 zak pupuk subsidi berjenis Urea, masyarakat harus membeli 1 zak pupuk non subsidi dengan harga mencapai Rp 175.000. 

"Dulu Bupati Bima bicara tidak boleh menjual pupuk sesuai HET dan dijual secara paket. Faktanya, tidak digubris Distributor dan Pengecer," ungkapnya. 

Wahyudin mengendus proses jual beli antara masyarakat dan pengecer yang dinilai bermasalah. "Saat masyarakat membeli pupuk pada pengecer tidak ada kwitansi," katanya. 

 

Senada dengan itu, Murad Fadirah menyebutkan, perubahan aturan tentang Alokasi dan HET tidak mengubah problem dasar pupuk subsidi. Kata dia, masalah penjualan pupuk tidak sesuai HET dan secara paket artinya menjerat petani selama bertahun-tahun. Ini merupakan bukti logika daerah mangkrak dan kehilangan political will Kepala  daerah. 

"Bupati Bima, tolong berhenti tutup mata," pintanya. 

Aktivis mahasiswa yang akrab disapa Murad tersebut, menguraikan kedudukan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan. Mampu menghentikan mafia pupuk subsidi, artinya masyarakat mendapatkan haknya dengan baik. 

"Daerah punya KP3, mulai Sekda hingga para Kades. Kan bisa berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Tidak bisa menuntaskan masalah, bukti kuat Pemkab mengabaikan petani." ujarnya.

Murad menambahkan, masalah pupuk subsidi di Kabupaten Bima khususnya sering terjadi di saat musim tanam terjadi. Petani tadah hujan. 

"Petani  mengalami masalah bertahun-tahun. Saya menduga pengecer kompak jual tidak sesuai HET karena permainan ditingkat distributor. Termasuk tidak tersedianya kwitansi, itu sebagai celah untuk tidak diproses secara hukum," tambahnya.

Karena itu, Murad minta Bupati Bima tidak hanya bicara tindak distributor dan pengecer nakal. Sekarang kita butuh sikap dan integritas untuk akhiri mafia pupuk.

"Problem Solving dari problem pupuk ini Political Will Kepala daerah dan keseriusan Aparat Penegakan Hukum. Polda NTB harus benar turun investigasi di Kabupaten Bima, jangan hanya bicara serius usut, realitasnya tidak ada pengusutan. Masalah ini benar-benar merugikan petani, dan diduga sarat dengan korupsi," pungkasnya.

#tot

Bantuan Benih Jagung Tidak Sesuai Usulan, Himasdo-Mataram Gedor Kantor Gubernur

Mataram, Inside Pos,-

Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan pengadaan benih jagung varietas Bioseed. Anggarannya sekitar Rp4 miliar lebih. 

Melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Tahap pertama sebanyak 24 ton dengan nilai kontrak Rp995.197.500. Sementara tahap kedua 85 ton. Dengan nilai kontrak Rp398.538.000.

Sebagai masyarakat mayoritas petani jagung, untuk wilayah Bima dan Dompu justeru mendapatkan benih yang tidak sesuai usulan.

Aimansyah, Koordinator Umum (Kordum) aksi menyebutkan, kelompok tani di Bima dan Dompu rata-rata mengusulkan benih bisi 18 dan NK. Namun, dilapangan justeru benih lain yang disalurkan.

"Jika bukan bisi 18 dan NK, di Bima-Dompu tidak cocok ditanam. Karena hanya dua benih itu yang sesuai kondisi tanah disana," sebut Aimansyah, pada media ini, Senin (27/09/2021).

Berdasarkan investigasi lapangan, Aimansyah membeberkan, benih yang diterima masyarakat justeru Pioner 35, Pertiwi 3, Nasa 29, HJ21 (Golden Premium), dan RK 457. 

"Ini bantuan tidak sesuai dengan usulan calon petani calon lahan (CPCL)," bebernya.

Belum lagi sambung dia, baru-baru ini di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, masyarakat menerima bantuan benih Golden Premium 21 yang diduga kadaluarsa. Label tahun tanam 2020, namun ditempel dengan label baru tahun tanam 2021.

"kalau begini kan kasihan petani. Jagan lagi dibodohi," sesalnya.

Kaitan itu, Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (Himasdo-Mataram) gedor kantor Gubernur NTB tadi pagi, Senin (27/09/2021). Dalam aksi unjuk rasa tersebut massa aksi membentangkan poster berisi protes terhadap Gubernur.

"Kami juga membawa keranda mayat sebagai bentuk hilangnya keperdulian pemerintah di NTB terhadap petani," bebernya.

Meski terjadi kericuhan, beruntung ketegangan tersebut tidak berlangsung lama. Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

#tot

Camat Soromandi Sidak, di SDN Riando hanya Sisa Satu Guru

 

Bima, Inside Pos,- 

Ironi. Dunia pendidikan di Soromandi tercoreng. Kondisi ini diketahui setelah Camat Soromandi bersama Tim melakukan Sidak di sejumlah sekolah di Sai, Senin, 6/9 pagi tadi. 

Kegiatan Sidak dilakukan Camat Soromandi, Zulkifli, SH, M.Hum menyasar langsung ke SDN Sai, SDN Riando, SDN Sonco Luka dan SMPN 3 Soromandi. Bersama tim, Zulkifli mendatangi sekolah-sekolah di Desa Sai. 

"Memalukan, dari 4 Sekolah sasaran sidak kami hari ini, di SDN Riando hanya Sisa satu guru dan satu ruangan siswa yang belajar. Padahal masih jam belajar," beber Alumni Unram Ini

Zulkifli menerangkan, sidak ini sebagai bentuk perhatiannya kepada sektor pendidikan.

 "Sidak dimulai hari ini sampai seterusnya. Sidak ini juga dilakukan pada sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA," katanya

Lanjut Camat, Pihaknya akan melakukan sidak dalam waktu dekat ini disejumlah sekolah SD SMP, dan SMA di Kecamatan Soromandi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap sekolah dan kinerja ASN. 

"Pendidikan kita harus maju dan menjadi contoh bagi kecamatan lain. Tidak boleh ada situasi yang terjadi seperti di SDN Riando. Apapun alasannya," tegasnya

Mantqn Kasubag Hukum ini juga meminta kepada Dewan Pengawas dan Kepala KUPTD Dikbudpora Kecamatan Soromandi agar meningkatkan fungsi pengawasan. Lebih-lebih memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik dan kepala sekolah malas. 

"Dewan pengawas dan kepala KUPTD Kecamatan Soromandi harus terus melakukan pengawasan dan memberikan tindakan tegas terhadap guru dan pihak sekolah yang ada di Soromandi," pungkasnya

Sementara itu, Kepala sekolah SDN Riando, Sukirman, S.Pd belum berhasil diwawancarai. Dihubungi via handphone belum berhasil tersambung. 

Pena Bumi