Selasa, 30 April 2024

Dua Mei, Partai Demokrat Bima Buka Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati

 

Nukrah, S.Sos Ketua Satgas Penjaringan Partai Demokrat Untuk Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima 2024-2029

Bima, Inside Pos,-

Partai Demokrat Kabupaten Bima membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati pada 2 Mei 2024 ini. Pendaftaran ini terbuka dan bersifat umum. 


Ketua Satgas Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati, Nukrah, S.Sos menyampaikan pengambilan formulir akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024. 


"Form isian bakal calon sudah disiapkan di sekretariat Kantor Demokrat Kabupaten Bima di Desa Talabiu Kecamatan Woha, jalan lintas Bandara Muhammad Salahudin," ujar Nukrah, Selasa 30 April 2024. 


Kata dia, pembukaan penjaringan bakal calon untuk siapa saja politisi yang memiliki hasrat memimpin Kabupaten Bima. Tidak ada batasan. Baik internal kader Demokrat sendiri maupun pihak eksternal partai. 


"Kita perlakukan sama siapapun yang mengambil formulir pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima," terangnya 


Legislator tiga periode ini juga menjelaskan, penutupan pendaftaran Balon akan dilakukan tanggal 25 Mei. 


"Di Sekretariat sudah ada tim Satgas yang siap melayani pengambilan dan pengembalian berkas lamaran balon," jelasnya seraya menambahkan,


"Semua keputusan yang siap mengendarai mesin Partai Demokrat ada di Keputusan DPP. Kita di daerah hanya melakukan penjaringan," tutupnya. 


Pena Bumi

Kamis, 25 April 2024

Kompol Herman Turun Monitor Langsung Tes Urin Personil Polres Bima Kota

Kompol Herman saat melakukan pengawasan kegiatan tes urin Personil Polres Bima Kota, Kamis hari ini. 

Kota Bima, Inside Pos, 

Memastikan seluruh personilnya bebas dari penyalahgunaan obat terlarang jenis narkotika, Polres Bima Kota mendadak tes urine.


Tes urine yang berlangsung Kamis, 25/4/2024 pagi ini, diawasi dan dipantau langsung Waka Polres Bima Kota Kompol Herman mewakili Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata.


Kompol Herman menyebutkan, Tes urine mendadak ini menjadi sangat penting sebagai bentuk keseriusan Polres Bima Kota. Hal itu  menjawab bahwa Polres Bima Kota tidak main-main dalam memberantas dan memerangi narkoba, termasuk pada internal Polres Bima Kota sendiri.


"Tes urine yang tersebut dilakukan Sidokes bekerja sama dengan unit Lab RSUD Bima. Saya ada di lokasi,"terangnya


Herman tegaskan, jika ada personil yang positif mengonsumsi narkoba, sesuai hasil tes urine, akan ditindak sesuai dengan protap dan SOP Polri.


"Kami akan tindak sesuai aturan yang berlaku, jika ada anggota yang terbukti positif mengonsumsi narkoba,"tegasnya


Pria kelahiran Donggo ini berharap agar masyarakat ikut andil dalam pemberantasan Narkoba. 


"Kita siap untuk menerima pengaduan masyarakat terkait semua kejahatan dan gangguan Kamtibmas diwilayah hukum Polres Bima Kota," tutupnya


#Pena Bumi

Temui KSP Moeldoko, Wakil Bupati Bima Bahas Pariwisata hingga Harga Jagung

Pertemuan Wakil Bupati Bima dengan mantan Panglima TNI tersebut berlangsung di Bina Graha Kantor KSP, Jakarta pada Rabu, (24/4/2024)


Jakarta, inside Pos


Bahas potensi pariwisata dan harga jagung anjlok di Bima, Wakil Bupati (Wabup) Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB), Dahlan M Noer  temui Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko. 


Dilansir detik.com, Dahlan mengungkapkan pertemuan dengan mantan Panglima TNI tersebut berlangsung di Bina Graha Kantor KSP, Jakarta pada Rabu, (24/4/2024) kemarin. Dari pertemuan itu, membahas potensi pariwisata dan anjloknya harga komoditi pertanian di Bima.



"Iya benar, bertemu (KSP Moeldoko). Kita bicara banyak soal Bima" kata Dahlan, Kamis (25/4/2024).


Diketahui, obyek wisata di Kabupaten Bima yang dekat dengan wilayah Labuan Bajo cukup banyak dan bagus. Seperti Gili Banta, Pulau Kelapa, Toro Maria, Pantai Pink, Nisa Ndoko hingga Pulo Sangiang. Potensi itu, belum dioptimalkan dengan baik.


"Spesifiknya pembahasan lebih ke pontensi spot wisata penyangga Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ada di Kabupaten Bima. Serta anjloknya harga jagung," ungkap Dahlan.


Berkaitan dengan anjloknya harga jagung, hingga kini belum ada titik terang. Pemkab Bima telah mengusulkan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar menaikkan harga jagung Rp 5 ribu per kilogram (kg). Sampai saat ini, usulan itu belum ada hasil.


"Responnya (KSP Moeldoko) bagus. Diatensi khusus soal ini," imbuh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bima ini yang biasa disapa Babe ini.


#Pena Bumi

Selasa, 23 April 2024

Partai Demokrat Bentuk Satgas Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima

Bima, Inside Pos,-

Maret lalu, DPP Partai Demokrat besutan Agus Harimurti Yudhoyono arahkan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) penjaringan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Bima. 


Hari ini, Selasa 23/4/2024, DPC Partai Demokrat melaksanakan pembentukan satgas. Dalam hasil rapat internal partai, Wakil Ketua I, Nukrah, S.Sos ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Itu dinilai dari kemampuan dan pengalaman Nukrah sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima selama tiga periode. 


Ketua Demokrat, Misfalah, S.Pd melalui Kepala Bapillu, Amirullah menegaskan keputusan rapat merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan. Tahapan penjaringan pada bulan Mei mendatang harus segera dibahas agar terhubung secara cepat dan tepat penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima. 

"Pada bulan Mei nanti proses penjaringan akan segera dilaksanakan semua tahapan penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima," ujar


Aminullah juga menyampaikan agar satgas yang terbentuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya.


"Bulan depan kita sudah mengusulkan hasil Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima. Termasuk hasil survei siapa yang bakal terpilih mengendarai Partai Demokrat Kabupaten Bima," terangnya


Sementara itu, Ketua Satgas, Nukrah, S. Sos apresiasi atas terpilihnya sebagai ketua satgas penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima. Menurutnya, pembentukan Satgas dinilai sangat penting dalam memetakan potensi Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima. 

"Kita harus kerja cepat. Setelah proses tahapan penjaringan pada bulan Mei. Sedangkan pada Juni-Agustus Majelis Tinggi Partai Demokrat akan melaksanakan rapat internal untuk menetapkan calon kepala daerah ditingkat propinsi maupun tingkat daerah," jelasnya. 


Kata Nukrah, untuk pendaftaran dan syarat-syarat lainnya untuk Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima akan dibahas dalam rapat selanjutnya. 

"Syarat pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati Bima akan dibahas dalam rapat selanjutnya dengan seluruh kader Demokrat," pungkasnya


#Pena Bumi

Senin, 22 April 2024

Sirkulasi Elite Mandeg, Praktek Gerontokrasi Politik Hantui demokrasi Indonesia

Dr. Alfisahrin, M.Si

Mataram, Inside Pos,-

 Memotret Rivalitas dan Hegemoni  kaum Tua Terhadap Generasi Muda Dalam Politik 

Oponi: Dr. Alfisahrin, M.Si
(Antropolog Politik, Wakil direktur III Bidamg Kemahasiswaan dan staf  pengajar di Fakultas Ilmu sosial politik dan komunikasi Universitas 45 Mataram).

 

Dunia politik kontemporer Indonesia akhir-akhir ini semakin menarik untuk dikaji dan perbincangkan secara akademis maupun praksis.   Beberapa diantaranya adalah soal lambannya regenerasi dan transformasi kepemimpinan di tingkat elite politik nasional hingga daerah. Sementara ada realitas politik global baru yang menganga lebar dan  tengah menjadi tren politik  global yakni munculnya tokoh-tokoh politik muda.


Berdasarkan hasil pengukuran indeks yang dilakukan Economist Intelegence Unit Democracy Index 2022 menempatkan Indonesia pada urutan 101 dari 147 negara dalam hal regenerasi politik dengan rata-rata usia anggota DPR mencapai 51, 6 tahun. Di sisi lain, sejak satu dekade terakhir, dunia dikejutkan oleh munculnya sosok muda dipanggung politik seperti Sana Marin di Finlandia, Jacinda Adern di Finlandia, Gabriel Boric di Chile,, Jason Trudeau di Kanada dan Emanuel Macron di Prancis.


Politik dan demokrasi global dapat menjadi parameter dan tolak ukur bagi kemajuan maupun kemunduran dari kehidupan politik (bios politic) suatu negara. Sayangnya demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia masih di dera oleh soal-soal klasik yang pelik serta tidak pernah kunjung terselesaikan,  akibatnya praktek dan esensi politik kita macet dan stagnan  tidak mampu bergerak maju secara evolusionis dengan keluar mengikuti jejak dan  dinamika  politik i global yang semakin trasnformatif. Demikian pula dengan proses terjadinya sirkulasi elite kekuasaan politik  masih dihambat dan terjebak pada serangkaian pernak pernik  dan ritus, demokrasi formalistik seperti pemilu dan kampanye politik. 


Begawan politik kenamaan Amerika Schumpter menyebut ‘ situasi ‘ini  denngan demokrasi prosedural bukan demokrasi substansial yang menghadirkan perwujudan dari saripati inti  demokrasi yakni terciptanya  kesejahteraan, tegaknya keadilan, dan kesetaraan publik

Saat ini, arsitektur politik nasional dan daerah terutama di partai politik nyaris masih dikuasai oleh kaum tua sejak orde lama hingga orde baru wajah dan postur politik Indonesia panoramanya tetap kental didominasi oleh generasi tua. Ada sejumlah jawaban atas terjadinya  stagnasi dan bukan reformasi politik yang mendesak untuk segera dilakukan.


Adanya  status quo  di tubuh partai politik, panggung parlemen dan   birokrasi ditengarai karena terjadi karena adanya dominasi penguasaan  alat produksi, basis jaringan dan infrastruktur ekonomi lainnya oleh kaum tua. Selain itu, proses dan tata kelola serta sistem pemilu di negara kita, setiap periode  mengalami kenaikan biaya sangat tinggi (high cost politic).. Realitas tersebut, membuat generasi muda seketika ciut nyali, takut, antipati, masa bodoh dan lari terbirit-birit  menjauhi politik. Yakin saja seperti kata Erdogan Presiden Turki saat orang baik tidak berpolitik maka, orang jahat yang akan berkuasa.


Dunia sudah berubah jauh sekali dan segala dimensi kehidupan pun telah mengalami apa yang disebut oleh Fritjof Capra dengan ‘krisis multidimensi’ di mana soal politik mempengaruhi stabilitas ekonomi dan soal ekonomi dapat menciptakan krisis politik, pangan, pendidikan, kesehatan bahkan agama. Orang miskin dan lapar mudah terpapar oleh wabah fundamentalis dan anarkis. Tampuk kepemimpinan politik di beragama level yang diemban dan dimandatkan kepada kaum tua dalam proses-proses yang demokratis justru tanpa bermaksud melakukan generalisasi. 


Menurut saya justru  menyuburkan praktek politik lama orde baru yang koruptif, nepotis, klientalis dan transaksional. Berbanding lurus dengan perkembangan politik global yang mengalami transformasi dan introduksi kepada nilai dan gagasan politik baru seperti digitalisasi data birokrasi, elektronik vote, elektronik trading, elektronik political institution, electronic public service, dan electronic natural and human resources. 


Gagasan ini hanya dapat diterjemahkan dalam kultur dan praktek politik Indonesia apabila ada arah baru paradigma dan sistem politik yang dikembangkan, Misalnya mengubah syarat kontitusi batas syarat calon dari 40 tahun menjadi 25-30 tahun. Minus Gibran yang  menurut saya terlalu dipaksakan dan tidak proporsional disertakan sebagai kontestan pilpres saat ayahnya masih menjabat presiden aktif. 


Dalam pengamatan saya, mengapa anak-anak muda hebat di daerah-daerah meski sarat dengan segala potensi dan modal simbolik seperti intelektualitas, kapasitas dan prestasi berderet menjulang tinggi. Kaum muda terdidik dengan gelar, keahlian dan merupakan alumni dari kampus-kampus terkemuka dunia. Faktanya keterlibatan dan partisipasi kaum muda dalam politik pada tingkat nasional dan regional  di banyak level kompetisi politik masih sangat rendah.


Kondisi ini yang digambarkan oleh Barbara White (2001) bahwa politik Indonesia pasca orde baru sebagai ‘ regenerasi ’dari aktor-aktor tua yang menguasai sebagian besar atau seluruh jaringan bisnis dan perdagangan di masa lalu lewat kebijakan monopoli dagang yang difasilitasi oleh rezim. Elite-elite yang dekat dengan kekuasaan rezim orde baru  karena mendapatkan aneka fasilitas dan priveledge dari negara bisnis mereka untung besar dan seketika membentuk konglemarasi.


Pasca rezim orde baru tumbang dan  digantikan oleh era reformasi seolah menjadi momentum yang lama ditunggu aktor-aktor politik tua dengan modal ekonomi, jejaring  bisnis yang menggurita dan relasi luas yang tersebar di dari pusat hingga daerah dapat dengan mudah menguasai dan mengalahkan aktor-aktor politik muda di panggung politik. Alasan sederhananya karena kaum muda hanya mengandalkan idealisme, gagasan, dan reputasi intelektual sebagai modal. 


Padahal dalam dunia politik yang keras dan culas ide, gagasan dan visi misi juga program kerja tidak lebih penting dari uang. Hal ini menjadi  alasan, mengapa kaum i muda yang tampil berpolitik di Indonesia dapat ditaklukan dan disingkirkan  dengan kejam, mudah, dan tanpa belas kasihan di arena politik oleh para taipan dan oligarki.


Dominasi aktor-aktor politik tua sebenarnya bukan perkara baru yang tiba-tiba baru  muncul dalam dunia dan panggung politik kontemporer. Secara antropologi dapat ditelusuri jauh bahwa di masa lalu  secara budaya dan politik. Orang-orang tua ‘ dianggap ‘ sebagai sumber pengetahuan, kearifan, ketangkasan (dexterity), dan lumbung pengalaman.  


Oleh karena itu, posisi kaum tua dalam beragam peran sosial, ekonomi, keluarga, dan politik yang dimainkan dianggap belum sepenuhnya dapat digantikan oleh kaum muda. Alasan historis dan kultural tersebut, menjadi alasan mengapa praktek dan budaya gerontokrasi dalam politik Indonesia terus bertahan.


Gerontokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerintah atau badan pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang tua. Gerontokrasi adalah sebuah relasi sosial. Lazimnya gerontokrasi secara ilmiah suatu konsep yang didesain untuk memberikan pengertian dan  gambaran tentang keadaan suatu masyarakat yang dalam banyak aspek terutama kehidupan politik dikendalikan oleh orang-orang yang telah tua. Ciri umum yang melekat pada kepemimpinan model gerontokrasi adalah konservatif, lambat, dan kaku. 


Gerontokrasi sendiri  secara etimologi berasal dari kata geront, yang dalam bahasa Yunani, berarti orang tua atau orang lanjut usia. Geront + kratia berarti keadaan politik dan pemerintahan, ketika yang berkuasa orang-orang yang lebih tua dibandingkan rata-rata populasi dewasa. Istilah gerontokrasi dipopulerkan di Prancis sejak abad ke-19 sebagai kritik terhadap parlemen yang semakin didominasi oleh politisi yang sudah tua dengan perilaku politik patronizing.


Dalam praktiknya gerontokrasi membatasi akses untuk orang-orang yang masih muda pada kekuasaan bahkan sadisnya  ditutup. Dalam praktek  gerontokrasi politik ini  ini, orang tua mengambil posisi sebagai subjeknya sementara orang yang masih muda adalah sebagai objek; atau orang tua sebagai penikmat dan yang muda sebagai korban akibat dari tertutupnya akses.


Banyak masyarakat, komunitas, dan organisasi yang menggunakan cara seperti ini, tanpa kecuali di Indonesia. Banyak organisasi yang membiarkan diri dikendalikan oleh orang yang sudah tua. Kesempatan memimpin lebih terbuka untuk yang sudah berumur. Bahkan sampai dibuat sistem sedemikian rupa, sehingga yang tua tetap sebagai pemegang rezim, sedangkan yang masih muda dipinggirkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, pola kepemimpinan di  sejumlah pondok-pondok pesantren bahkan universitas  di Indonesia menjalankan model gerontokrasi ini, dengan model pengendalian di tangan para kyai sepuh yang sudah berumur.


Praktek gerontokrasi di dunia politik dalam peta politik global dapat di lihat kasusnya  di Uni Soviet, Eropa Timur dan Tengah, serta Cina selama pertengahan abad ke-20 bisa diambil sebagai contoh gerontokrasi. Setelah Uni Soviet pecah, dan reformasi terjadi di eks blok negara-negara sosialis/komunis ini, wajah-wajah yang lebih muda mulai menghiasi jajaran pemimpin mereka.


Di Indonesia, setelah reformasi kurang lebih 15 tahun, dirasakan sudah banyak kemajuan. Demokrasi berkembang dengan cepat, dengan sistem pers yang bebas dan sistem multipartai.  Sebenarnya menurut saya, sudah banyak perubahan dalam struk kelembagaan politik, partai dan desain model demokrasi yang telah dilakukan tapi  belum sepenuhnya dapat mengikis fenomena gerontokrasi.


Hal ini dapat terlihat dari masih kuatnya dominasi figur-figur senior yang mengendalikan roda partai, bahkan dijadikan ikon partai. Kondisi inilah yang membuat kultur di partai-partai politik kita tidak banyak berubah sekalipun tuntutan reformasi sudah digulirkan. Akibatnya, skandal-skandal yang melibatkan aktor-aktor politik senior. Harusnya pasca reformasi tahun 1997-1998  kultur politik sudah berubah secara mendasar ke arah yang lebih positif melalui regenerasi dan sirkulasi elite politik yang menyedot banyak kaum muda sebagai tulang punggung partai politik dan demokrasi bangsa.  Gerontokrasi menurut siklus Pollybios akan melahirkan oligarki partai, yakni terbangunnya kekuasaan partai yang proses dan hasilnya dikendalikan oleh segelintir kecil elite partai. 


Keberadaan gerontokrasi dalam politik akan berdampak pada dua hal penting; Pertama, regenerasi politik menjadi terhambat karena tertutupnya ruang untuk kaum muda dalam sirkulasi kepemimpinan. Kedua, trasisi ke sitem politik yang lebih demokratis akan mengalami kesulitan karena watak kaum tua yang koservatif dan anti perubahan. Bahayanya gerontokrasi apabila dibiarkan dan tidak berpegang pada demokrasi yang sebenarnya adalah bahwa keadaan seperti ini dapat dengan mudah memunculkan otokrasi. Otokrasi yang lama, baik pada tingkat nasional maupun lokal, bisa secara diam-diam memicu perlawanan yang bersifat eksplosif yang sangat mungkin bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sendi-sendi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.


Kesenjangan yang ditimbulkan oleh gerontokrasi akan mengakibatkan konsisi yang tidak sehat bagi partai dan demokrasi. Maka dari itu gerontokrasi seharusnya sudah mulai dikurangi. Maka dari itu dibutuhkan sifat legowo berpolitik dari para politisi yang sudah tua untuk terciptanya regenerasi. Dengan begitu, kita bisa berharap akan ada pembaruan, suasana segar yang lebih sehat dan dinamis pada kehidupan partai politik di Tanah Air. Reformasi konstitusi dan pendidikan politik yang dilakukan secara sistemik di kalangan kaum muda terdidik dan diikuti  oleh partai politik, pemerintah dan parlemen akan mengubah cara pandang, orientasi dan akan menarik lebih banyak partiispasi kaum muda untuk berpolitik.


****


Jumat, 19 April 2024

Arah Baru Geo-Politik Global, Memotret Peluang dan Tantangan



Opini: Dr. Alfisahrin, M.Si

Antropolog Politik, Wadir III Politeknik MFH dan Staf pengajar

pada Ilmu Politik dan Komunikasi Universitas 45 Mataram.


Mataram, Inside Pos,-


Pasca perang dagang sengit antara Amerika dan China baru-baru ini, pandangan masyaraat dunia lambat laun berubah bahwa ternyata kekuatan hegemoni Amerika yang telah bercokol cukup lama secara ekonomi, militer, teknologi  dan politik dapat diimbangi oleh China. 


Martin Jacques (2009)  dalam When China Rules The World bahkan tegas mengatakan bahwa dalam sepuluh dan dua puluh tahun akan datan GDP China akan lebih tinggi  3x  lipat dari Amerika. Fakta ini seolah beririsan dengan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi China kini kian meroket dibandingkan dengan Amerika yang justru mengalami decline (penurunan) grafik pertumbuhan. Hal ini cukup mempegaruhi reputasi dan performa politik Amerika di Asia Timur dan Tenggara yang memang secara kultur politik selama ini menjadi kekuatan kunci.


Runtuhnya hegemoni Amerika tidak saja perlahan surut dan mulai redup di Asia melainkan juga terjadi di beberapa kawasan Amerika latin, terutama setelah konflik dan ketegangan panjang Amerika dengan Kuba di era presiden Fidel Castro kemudian disusul oleh Evo Morales di Bolivia dan Hugo Chaves di Venezuela yang menolak dominasi dan kontrol penuh Amerika terhadap negara mereka. 


Pamor Amerika semakin tergerus dan melemah di tengah keras dan kuatnya ambisi Amerika sebagai polisi dunia. Transisi politik nasional Amerika pasca Barrack Obama ke Donal Trump justru makin memperburuk citra global Amerika di mata dunia dan masyarakat internasional. Obama dianggap lebih cakap, kredibel,  inklusif dan ramah dalam menampilkan citra positif,  peran politik, budaya, ekonomi dan politik luar negeri Amerika dibanding Donald Trump di semua kawasan terutama kawasan timur tengah dan Asia.


Presiden Donald dengan gaya politik yang antagonis, anti hispanik, anti imigran, anti islam dan sejumlah citra demagogi lainnya  justru semakin memperburuk reputasi Amerika sebagai negara adi kuasa yang demokratis, egaliter, dan mapan dengan tradisi multikulturalisme. Redupnya hegemoni Amerika di kawasan Amerika latin dan Asia secara politik menciptakan perubahan signifikan dalam peta dan kontelasi kekuatan politik internasional. 


Amerika tidak lagi dianggap sebagai kekuatan politik tunggal dan utama yang utama yang memainkan peran global tetapi ada kekuatan super power lain yakni China selain raksasa Russia di blok timur yang secara diplomatik dan kultur tidak menjalin hubungan dekat dengan Amerika.

Situasi ini menguntungkan posisi politik dan geografi China, Iran, Korea Utara dan India yang membangun aliansi politik dengan Russia dan masing-masing negara menjauh dari Amerika dengan memperkuat soliditas dan stabilitas hubungan multilateral sebagai  kekuatan politik baru di Asia. 


Posisi negara-negara Asia merupakan kawasan potensial dan strategis dengan populasi besar dan sumber daya melimpah sebenarnya merupakan pasar ekonomi, militer, teknologi dan budaya yang empuk bagi industri -industri multinasional-kapitalistik Amerika dan negara eropa  sekutu dekatnya seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Italia. Akan tetapi sentimen anti Amerika seolah menyebar luas dari arah Amerika latin hingga Asia sebagai implikasi politik, ekonomi, budaya dan agama atas kebijakan luar negeri Amerika yang tidak adil,  sikap diskriminatif, dan perlakuan sewenang-wenang Amerika terhadap sejumlah negara terutama di kawasan timut tengah seperti Afganistan, Palestina, Suriah, Irak dan Iran.  

 

Kondisi objektif tersebut, menarik untuk dianalisis dalam perspektif geopolitik, Geopolitik sendiri merupakan sebuah terminologi yang semula oleh pencetusnya Frederick Ratzel (1944), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), istilah geopolitik kemudian dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864) dan Karl Haushofer (1869) menjadi Geographical Politic. Konsep geopolitik secara akademis  mengkaji bagaimana faktor -faktor geografis seperti tata letak lokasi, sumber daya alam, struktur wilayah suatu negara  memengaruhi dinamika politik dan strategi negara dalam panggung global. Konsep politik global pada dasarnya tidak terlalu dikenal luas oleh masyarakat sebelumnya  karena mereka lebih familiar dengan istilah politik internasional.


Istilah  politik internasional atau  (inter-nation/antar negara) secara filosofis orang beranggapan bahwa setiap bangsa memiliki kedaulatan sendiri-sendiri dan kekuatan-kekuatan sendiri  yang tidak dipengaruhi oleh bangsa lain.  Meminjam analogi unik  dari Andrew Heywood (2017) bahwa relasi antar negara saat ini seperti sekelompok bola biliar,  ketika ada benturan antara dua negara maka, yang menentukan keputusan dan juga dampak yang dirasakan  adalah dua negara tersebut,  bukan oleh negara lain. Akan tetapi berbeda dalam konsep politik global kekuatan antar negara menjadi faktor penyeimbang yang paling menentukan terjadinya stabilitas secara global. 


Meskipun faktanya negara-negara yang ada di dunia ini tidak ada yang memiliki kekuatan yang berimbang dan sama, Ada negara yang kuat secara ekonomi, ada negara yang kuat secara militer  dan pada dasarnya mampu mengekspansi dan mempengaruhi negara-negara lain yang lemah baik secara langsung dan tidak langsung.

Pada  tahun 1990an geopolitik internasiona[ dapat dikatakan cenderung   mudah ditebak karena bersifal bipolar meminjam istilah Andrew Heywood (2017) karena hanya diwakili oleh dua kekuatan politik global yakni blok barat direpresentasikan oleh Amerika Serikat sedangkan blok timur di wakili oleh Uni Soviet.


Saat ini geo politik global sudah jauh berubah dan semakin kompleks karena kekuatan politik global tidak lagi di hegemoni secara  bipolar  oleh  kekuatan Amerika dan Russia  melainkan sudah  bersifat multi polar. Terutama setelah munculnya  kekuatan-kekuatan politik baru  sebagai pesaing yang diwakili oleh China, India, Iran, dan Korea Utara. Situasi  ini mengancam dan tidak kondusif bagi Amerika karena mempengaruhi dominasi, kontrol  dan hegemoni mereka dalam kepentingan ekonomi dan militer di seluruh kawasan Asia.

Salah satu pertanyaan mendasar, mengapa konsep politik internasional kini bergeser menjadi  politik global, jawababnya karena ada fakta berupa munculnya globalisasi yang  menciptakan perubahan yang signifikan terutama dalam wilayah ekonomi. 


Di mana perdagangan  antar masyarakat di suatu bangsa dengan bangsa  yang lain mampu menembus batas-batas teritori suatu negara. Kita bisa lihat bagaimana satu korporasi global milik Amerika dapat beroperasi di seluruh negara lain. Sehingga mempengaruhi dan dapat menentukan pola interaksi antar negara seperti kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi. Kemajuan teknologi juga ternyata mempengaruhi pola hidup manusia di muka bumi sehingga bumi ini seperti sebuah desa global dan orang dapat berinteraksi kapan saja melakukan komunikasi bertukar informasi dan ini membuat budaya kita terpapar oleh efek globalisasi.


Hal ini mempengaruhi banyak sekali segmen kehidupan karena gaya kehidupan di satu negara bisa terjadi juga pada negara yang  lain tanpa dapat dikendalikan oleh otoritas pemerintah  di negara tersebut (Heywood, 2017).  Selain itu ada Fakta lain yakni adanya dilema kolektif bahwa faktanya ada isu-isu  yang membutuhkan penyelesaian bersama-sama  tidak bisa oleh hanya satu negara. Misalnya terjadi  bencana di negara lain pasti membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Contoh lain soal dampak  lingkungan yang menjadi persoalan bersama karena bukan hanya satu negara yang dapat merasakan dampak buruknya  melainkan ekologi di seluruh dunia sebagai sebuah ekosistem.


Munculnya globalisasi kemudian memunculkan konsep baru yang dinamakan dengan politik global dan kata kunci dari politik global yakni  adanya ke saling tergantungan. Jadi  tidak ada negara yang berdiri sendiri pada dasarnya  atau merdeka bebas dari pengaruh negara lain karena globalisasi telah mempengaruhi aspek ekonomi, politik, dan budaya dan variabel kehidupan . Dalam politik global  perubahan apapun yang terjadi dalam suatu negara akan menciptakan pengaruh terhadap negara lain. 


Jadi, semua negara tidak lagi dapat secara total mengandalkan otoritas dan kemandirian yang tunggal melainkan satu sama lain terhubung sebagai inter-nation yakni hubungan  antar negara.  Semua lapisan dan struktur kehidupan sosio-politik  meski terhalang jarak geografis, budaya, ekonomi , hukum dan agama  tetap terintegrasi pada suatu  sistem dan  tata aturan politik dan ekonomi global yang dikendalikan oleh negara-negara kuat. 


Abad 21 dan Perubahan Geopolitik Dunia

Memasuki abad 21, beberapa tahun pasca runtuhnya raksasa  komunis Uni Soviet, politik dunia masih berada dalam hegemoni Amerika Serikat sebagai global superpower. Namun,  analisis politik kawakan Noam Chomsky, menegaskan bahwa kapasitas dan hegemoni Amerika serikat pada hakikatnya sudah mengalami kemerosotan bahkan sejak beberapa tahun setelah perang dunia II. Chomsky, menunjukan bukti dengan berkurangnya pengaruh dan hegemoni AS di Asia pada masa perang dingin dengan lepasnya Tiongkok dan Asia Tenggara.


Pendapat Chomsky mengenai tidak adanya kekuatan global yang akan menjadi pesaing Amerika dalam politik dan ekonomi dunia, tentu bisa debatable.  Kemucunculan negara-negara yang secara terbuka resisten melawan kebijakan  politik luar negeri Amerika seperti Bolivia, Kuba, Venezuela di Amerika latin. Secara geo-politik mempengaruhi upaya-upaya Amerika dalam menjaga dominasi, aliansi dan soliditas sekutu-sekutu politik, militer dan ekonominya di kawasan Amerika latin.  Demikian pula dengan kehadiran China dan Korea Utara  di Kawasan Asia Timur,  dan India Asia Selatan mereduksi dan membayang-bayangi popularitas kekuatan politik Amerika dalam mengontrol dan menancapkan pengaruh di negara-negara kawasan Asia.


Perubahan peta dan struktur politik global ini, terjadi sebagian menurut saya karena Amerika cenderung memainkan peran-peran dan watak yang antagonis, menciptakan standar ganda dan kontra produktif terutama dalam kebijakan politik luar negerinya yang tidak adil di banyak negara.  Sebut saja  dalam isu Palestina, Irak, Iran, Suriah. 


Dalam kasus pelik dan tragis pembantaian warga sispil Palestina, Amerika secara politik dan militer terang-terangan memihak zionis Israel. Di sisi lain, Amerika   secara regular tidak mau kehilangan pengaruh di kawasan negara-negara Arab dengan  tetap bermain dalam konflik-konflik sektarian di kawasan teluk. Kepentingan global mereka terhadap minyak dan bisnis senjata di kawasan Timur Tengah yang sarat konflik menjadi alasan mengapa Amerika tetap sulit menjadi negara kuat yang memainkan peran dan posisi netral dalam banyak isu domestik negara-negara di dunia.

BRICS Kekuatan Politik dan Ekonomi Baru, Penantang dan Pesaing Amerika.


Adanya hegemoni dan aksi pertunjukan superioritas tunggal Amerika sebagai polisi dunia memicu banyak negara menjaga dan mengambil jarak menjauh dari Amerika dan membentuk aliansi dan poros kekuatan baru. Sebut saja China, Iran, dan Korea utara yang lebih dekat kepada Russia ketimbang Amerika baik dalam kepentingan politik, ekonomi dan militer. Munculnya BRICKS akronim dari  Brasil, Russia, India, China, South Africa yang bentuk pada tahun 2001 oleh Goldman Sachs dan Jim O’neil yang melihat potensi pertumbuhan di Brasil, Rusia, India dan Tiongkok sebagai upaya membantu negara-negara berkembang dalam berbagai bidang seperti militer, ekonomi, teknologi, dan hubungan diplomasi antar negara.


BRICK menurut saya berperan strategis  dan vital  sebagai sebuah representasi kekuatan geopolitik dan geoekonomi baru yang menjadi saingan bagi blok Amerika dan Eropa di barat. Hal ini bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan, justru perlu diapresiasi. Dengan semakin banyaknya kekuatan politik dan ekonomi dunia, atau dalam artian tidak berpusat pada satu kekuatan saja, maka multirateralisme dan egalitarianism dalam ekonomi-politik global akan semakin mudah tercapai. BRICS akan menjadi blok kekuatan yang menegaskan bahwa kekuasaan ekonomi dan politik tidak bisa terus-terusan dipegang oleh Amerika dan sekutunya. Meskipun Saya sepakat apa yang dikatakan  oleh Chomsky bahwa tidak ada, atau katakanlah belum ada, suatu negara berdaulat yang sepenuhnya dapat  mengimbangi Amerika baik dari segi hegemoni politik maupun ekonomi. 


China misalnya, yang walaupun pertumbuhan ekonomi dan pengaruh geopolitiknya luar biasa pesat namun sampai dengan saat ini masih belum bisa mengungguli hegemoni Amerika Serikat.

Kendati demikian, dalam kenyataannya Amerika tetap menjadikan China sebagai musuh utamanya dalam perebutan hegemoni politik dan ekonomi, sehingga relasi Amerika dan China kerapkali tegang dan  diwarnai konflik yang sengit terutama di bidang perdagangan. Bahkan, beberapa analis mengatakan bahwa konflik AS-China  ini sebagai babak baru  perang dingin jilid dua. Belum adanya negara yang mampu mengungguli ‘kebesaran dan kedigdayaan ’ Amerika dalam politik dan ekonomi dunia, menjadi tanda tanya banyak pihak, apakah ini berarti bahwa kekuasaan Amerika tidak tergantikan? Tentu saja jawabannya tidak. 


Apabila suatu negara belum ada yang mampu mengungguli Amerika, kuncinya adalah membangun suatu koalisi ekonomi-politik yang solid untuk menjadi kekuatan atau blok politik baru yang mengungguli Amerika. Karena tentu saja, siapa yang bisa mengelak, bahwa Amerika pun senantiasa melakukan manuver politik untuk menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mempertahankan kekuatan dan dominasi politiknya. Sebagaimana menurut Chomsky, meski hegemoni AS sudah merosot, tetapi ambisinya belum pudar. Perlunya dibentuk sebuah aliansi politik-ekonomi untuk menjadi sebuah blok kekuatan politik baru dalam geopolitik dan geoekonomi dunia.


Blok politik ini dimaksudkan guna menggugat dan menghapuskan sistem politik internasional yang unilateralisme dan menggantinya dengan multilateralisme. Tidak bisa dan tidak boleh seharusnya, apabila Amerika menjadi satu-satunya adidaya dunia yang bisa jadi menjadi pengendali politik dan ekonomi dunia. Multilateralisme akan merekonstruksi sistem politik internasional menjadi lebih egaliter, inklusif, dan adil bagi semua bangsa. 


***

Datangi Kantor Dewan, Pemuda Woha Desak Perda Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kecamatan Woha

 


Bima, Inside Pos,-

Sejumlah pemuda di Kecamatan Woha datangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis 18/4 kemarin. Mereka mendesak agar sejumlah desa dan ibukota Kabupaten Bima, Kecamatan Woha dinaikkan statusnya menjadi Kelurahan. 


Adhar, S.Ip menjelaskan jika sepatutnya Desa di Kecamatan Woha berubah status menjadi kelurahan. Ini merujuk pada aturan pemerintah pusat, jika Desa yang berada di Ibukota Pemerintah Daerah, harus dinaikkan statusnya menjadi Kelurahan. Menurutnya, ini sudah terjadi dibeberapa daerah. 

"Kami menilai legislatif dan eksekutif tidak serius untuk membicarakan soal perubahan status ini. Kami hadir disini, untuk mengingatkan kembali," ujarnya diruangan Sekretaris Dewan. 


Adhar menilai dengan dinaikkan status menjadi kelurahan, akan ada kemajuan signifikan terhadap desa di ibukota pemerintahan sekarang ini. Ia mengaku, Desa di Kecamatan Woha saat ini sangat tidak representatif sebagai daerah ibukota karena kurangnya infrastruktur yang mendukung. 

"Jalan banyak yang rusak, tata ruang tata wilayah yang amburadul apalagi kondisi lampu jalan yang tidak ada," paparnya


Tidak hanya itu, pemuda kritis ini mendorong agar secepatnya Perda Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan harus segera dibahas secepatnya. Masyarakat Woha menantikan perubahan status itu. 

"Itu mimpi kami masyarakat Woha sejak dulu. Kami ingin lebih maju sebagai wilayah ibukota pemerintahan Kabupaten Bima," cetusnya 


Dalam kesempatan itu juga, Adhar juga meminta dewan untuk serius segera mendesak eksekusi agar beberapa Satker/Dinas yang masih ada di Kota Bima agar segera dipindahkan ke wilayah administratif Kabupaten Bima. 

"Beberapa Dinas ada di Kota Bima. Termasuk kantor DPRD. Kami meminta agar segera diproses pindah kewilayah administratif kita sendiri," pungkas. 


Anggota DPRD Kabupaten Bima, Firdaus, SH apresiasi kedatangan pemuda Woha. Ia berjanji akan meneruskan hasil diskusi dengan pemuda Woha ke Komisi I dan Ketua DPRD Kabupaten Bima. 


"Kami berterimakasih atas desakan ini. Tentunya kita akan membahas secara serius setingkat atas. Antara legislatif dan eksekutif terkait perubahan status desa menjadi kelurahan," ujarnya.


Dalam diskusi diruangan Sekretaris Dewan, Hadir pula Kasat Intelkam Polres Bima Kota, 

AKP, Made Wikerta Yasa dan anggota DPRD lainnya.



#Pena Bumi

Selasa, 16 April 2024

DPC Partai Gerindra Bima Deklarasikan H. Lalu Pathul Bahri Sebagai Calon Gubernur NTB

 



Bima, Inside Pos,-

Kontestasi politik Pemilihan Gubernur NTB 2024 mulai hangat. Bakal Calon Gubernur NTB dari Partai Gerindra, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip, M.Ip melakukan deklarasi dukungan Gubernur NTB di Tepi Langit Doro Belo, Kabupaten Bima, Selasa 16/04. 


H. Lalu Pathul Bahri merupakan Bupati Aktif Lombok Tengah. Ia juga sebagai Ketua DPD Gerindra NTB. 


Drs, H Dahlan, M Nor, M.Pd dalam sambutannya mendapatkan tugas dari partai untuk deklarasikan Dukungan Bakal Calon Gubernur NTB. Ada sinyal koalisi dengan Golkar. Ada muncul nama Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri. Kita terus negosiasi. Tantangannya, koalisi Pilgub propinsi harus selaras dengan kondisi politik Pemilihan Bupati Bima 2024. Kita harus usahakan jalan bersama. 


"Keuntungan kita, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto terpilih saat ini merupakan Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus pendiri. Kita mendapatkan akses yang begitu luas dan terarah dalam menggalang dukungan," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima, H. Dahlan M.Nor seraya menambahkan,

" Nama Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri muncul dalam bursa Pilgub NTB. Kita di Gerindra melihat potensi baik itu,"tambahnya. 


Dahlan Instruksikan kepada semua kader Gerindra untuk semangat melakukan sosialisasi terhadap bakal Calon yang akan diusung partai Gerindra, H. Lalu Pathul Bahri. 


"Hal yang wajib itu semua kader untuk Kampanyekan dukungan kepada calon gubernur yang diusung partai Gerindra kepada masyarakat luas," cetusnya


Sementara itu, DPRD Provinsi terpilih, Yasin, S.Pd.I mengaku akan arahkan semua PAC ditiap kecamatan untuk melakukan deklarasikan. Tidak hanya itu, para kader Gerindra akan melakukan safari di setiap desa untuk sosialisasikan bakal calon Gubernur NTB, H. Lalu Pathul Bahri. 


"Beberapa waktu kedepan kami akan lakukan silaturahmi ke tiap-tiap desa di kabupaten Bima untuk sosialisasikan bakal calon Gubernur NTB, H Lalu Pathul Bahri," ujarnya. 


Kegiatan deklarasi dukungan Gubernur NTB, H Lalu Pathul Bahri dihadiri oleh seluruh pengurus DPC Kabupaten Bima dan PAC di seluruh kecamatan. Kegiatan berjalan aman dan sukses. 


#Pena Bumi

Kamis, 07 Maret 2024

Menjelang Ramadhan, Hotel Komodo Kota Bima Masih Jadi Tempat Prostitusi

 


Bima, Inside Pos,-

Daerah Bima dikenal agamais. Tapi bertolak belakang dengan sikap pemerintah yang membiarkan tempat prostitusi di Kota Bima. Bahkan salah satu hotel di Kota Bima, Komodo menyediakan wanita 'kupu-kupu' malam. Ironi. 

Hasil penelusuran media ini, hotel komodo yang diduga dikelola oleh oknum DPRD Kota Bima dijadikan tempat prostitusi. Para wanita itu didatangkan dari luar daerah. Mereka langsung tinggal dihotel tersebut. 

Tidak hanya itu, kehadiran wanita penghibur itu tanpa izin tinggal atau koordinasi dengan kelurahan setempat. Isu hotel komodo mencuat sejak dulu dijadikan tempat prostitusi. Padahal Hotel komodo merupakan salah satu aset daerah kabupaten bima. Memalukan. 

MH, warga Kabupaten Bima mengaku pernah nginap di hotel komodo. Ia langsung disambut beberapa wanita yang menawarkan jasa 'tidur bareng'. Wanita dihotel itu menjajakan diri dengan kisaran harga Rp. 300 hingga Rp. 150 ribu. 

"Saya kaget saja. Malam itu banyak sekali para wanita keluar kamar dengan pakaian seksi. Mereka langsung ajak saya dengan menawar harga," akunya kepada media Inside Pos. 

Fenomena itu, kata MH jelas merusak citra dana mbozo (Bima) yang kental dengan nuansa islami. Ia berharap pemerintah Kota Bima untuk segera mengambil sikap.

"Saya dengar PJ. Walikota Bima ahli ibadah. Tapi ia Tidak serius berangus tempat prostitusi," cetusnya seraya menambahkan,

"Kami berharap pemerintah daerah untuk seleksi secara baik dan profesional pengelola hotel komodo," harap

nya. 


Pena Bumi