Bantu Musisi, Hj. Misfalah Serahkan Bantuan Keyboard kepada RW Musik

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Ketua DPC Partai Demokrat Kab Bima Hj. Misfalah menyerahkan satu unit keyboard Yamaha kepada koordinator RW Musik Kota Bima. Penerima ini diwakili Gafar warga Tolotongga Kota Bima di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima. 

Penyerahan itu dilakukan usai Ketua DPC PD Hj. Misfalah menggelar rapat Harian Bersama seluruh Unsur Pengurus DPC partai Demokrat di Kantor Sekretariat Rabu (08/03/2023)

”Kami serahkan Alat Musik ini sebagai tanda peduli kami kepada musisi-musisi Bima," Ucap Hj. Misfalah

Kata Misfalah, Bantuan alat musik mahal itu bertujuan untuk meningkatkan talenta dan musik muda-mudi di Bima. Bagaimana tidak, dalam beberapa beberapa tahun ini, ada banyak talenta muda di Bima yang ikut kontes bermusik dan bernyanyi di Jakarta. 

“Semoga dengan bantuan ini dapat meningkatkan talenta para pencinta musik tanah air dan bisa memberikan Hiburan yang positif untuk ditonton,"cetusnya

Tidak hanya itu, alat musik ini juga dapat digunakan untuk hiburan acara apa saja di Bima. Baik untuk mengiringi acara resepsi maupun acara hiburan lainnya. 

"Semoga bantuan ini bermanfaat," katanya

Sementara itu, Gafar selaku perwakilan dari RW Musik mengaku senang atas bantuan yang ia terima dari Ketua DPC PD kabupaten Bima 

“Alhamdulillah ini salah satu Rahmat yang sangat luar biasa dari ketua DPC Partai Demokrat Hj.Misfalah," Ujarnya

Gafar juga berharap Hj. Misfalah dengan hajatan dan niatnya untuk Maju kembali sebagai Legislatif di NTB ini diijabah kembali oleh Allah SWT. 

"Kami komitmen dan siap mendukung calon yang dari awal sudah menunjuk integritas dan loyalitas terhadap masyarakat," pungkasnya

#Pena Bumi

DPC Demokrat Ikut Live Streaming Konferensi Pers Dialog Gagasan Perubahan Anies-AHY

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bima  nobar Live Treaming Dialog Gagasan Perubahan Anies-AHY. Kamis (2/3/2023)

Konferensi pers dilakukan usai Anies resmi diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat sebagai capres 2024 dengan partai pengusung Demokrat, Nasdem dan PKS.

Agenda utama kedatangan Anies adalah Dialog Gagasan Partai Demokrat Memperjuangkan Perubahan & Perbaikan bersama Ketua Umum DPP Demokrat AHY di depan para Awak Media, Kamis (2/3/2023).

Agenda tayangan secara live Streaming melalui akun YouTube DPP Demokrat 

Sebelumnya Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung dan Hasilnya Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Senada dengan putusan dalam konferensi Pers itu Ketua Demokrat Kabupaten Bima Hj. Misfalah akan siap bergerak untuk memantapkan kekuatan Partai Demokrat di kabupaten Bima

"Medengar putusan dukungan Demokrat untuk Capres Anies Baswedan, kami dari  DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima akan segera memperkuat basis dan bergerak cepat untuk elektabilitas,"cetus Hj. Misfalah seraya menambahkan

"Sebagai Kader dan Unsur Pengurus Harian DPC Demokrat Bima, kami akan melakukan langkah cepat dan tepat," tambahnya. 

Disamping AHY mengatakan keputusannya lewat Vidio tayangnya saat Live streaming tentang menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat sejak 26 Januari 2023 lalu, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bima Hj. misfalah mengatakan " syukur Alhamdulillah atas ijin Allah SWT gabungan Koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS sudah lengkap. Ujarnya

Hj misfalah menambahkan "Hal Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat  yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023 lalu semoga gabungan koalisi partai Demokrat, Nasdem dan PKS mampu  membangun perahu koalisi perubahan,” Ungkap Hj.Misfalah 

Dalam Dialog Terbuka itu  terdengar jelas bahwa Anies juga mengakui bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden ke-6 yang benar-benar mampu menjaga dan merawat domokrasi di Indonesia dengan baik, dan semangat inilah yang harus diteruskan selain memperjuangkan kesetaraan ekonomi di negeri ini. Terangnya saat Live Treaming.

Lewat ungkapan itu  Hj. Misfalah serta pengurus DPC PD kabupaten Bima yang hadir ikut termotivasi atas pernyataan yang dituangkan oleh Anies Baswedan saat menyampaikan Dialog terbukanya.

Usai nobar konfrensi pers dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat langsung menyatakan sikap bahwa seluruh pengurus DPC, DPAC, DPRT sampai ketingkat Dusun mari bersama- sama memperkuat lini basis dan siap memenangkan Anies Baswedan dan AHY menjadi Presiden dan Wakil Presiden

#Pena Bumi

Dihadapan Pelaku UMKM Sulteng, AHY: Masyarakat Harus Lebih Baik Kehidupannya

 

Sulawesi Tengah, Inside Pos,-

Teriknya matahari Kota Palu tak mengurungkan niat ribuan warga yang berbondong-bondong hadir di caffe Tanaris Selasa (28/2), untuk mengikuti acara Dialog Rakyat bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Berbagai aspirasi ribuan warga tersebut disampaikan oleh perwakilan dari beberapa elemen diantaranya, Jalaluddin (56) komunitas petani Watatu Banawa Selatan, Kabupaten Donggala mengeluhkan ketidaktersediaan waduk untuk pengairan pertanian. Harga pupuk yang tinggi dan tidak tersediannya jalan ke kantong-kantong produksi juga menjadi masalah para petani.

Kemudian Sukmawati (43) pelaku UMKM, mengeluhkan tentang kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Sukmawati adalah pengungsi korban kerusuhan Ambon, tinggal dan membuka usaha di Palu. Sedihnya, Sukmawati menjadi salah satu korban pada saat bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi 2018 lalu yang belum sempat sepenuhnya bangkit, pandemi covid 19 hadir dan meruntuhkan usahanya. 

“Tolong Pak, tolong kami. Kasihan kami rakyat kecil. Nanti kalau Pak Anies dan Pak AHY jadi di 2024, mohon perhatikan pendidikan. Utamanya anak-anak yang kurang mampu ekonominya tapi memiliki kecerdasan dan berprestasi,”ujar Sukma sambil menangis. 

Roy (38), komunitas nelayan Sulteng mengeluhkan susahnya melaut di teluk Palu, akibat trumbu karang rusak pasca tsunami lalu. Lebih parah lagi harga bahan bakar minyak (BBM) mahal dan susah didapatkan sehingga nelayan sulit mendapatkan ikan. Lebih sulit lagi kartu nelayan untuk bisa mendapatkan BBM, tidak diterima di SPBU.

Sementara itu Yanti (37) mewakili perempuan, mengeluhkan banyaknya PHK. Bayangkan PHK saat ini mencapai 11,5 juta se-Indonesia, begitupun di Sulteng, sehingga mengakibatkan pengangguran bertambah .

“Bukan itu saja, para pelaku UMKM terancam bangkrut dan gulung tikar, belum lagi harga-harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) terus meningkat. Olehnya solusinya perlu perubahan dan hanya Anies-AHY yang kami percayakan untuk mengubahnya,”tegas Yanti

Tak hanya aspirasi soal berbagai permasalahan yang terjadi, dalam kesempatan itu, 21 Aliansi Relawan Anies yang ada di Sulawesi Tengah pun menyampaikan aspirasi, menyatakan sikapnya.

“Satu, kami Simpul Relawan Anies, rela bekerja dan berjuang dengan ikhlas, untuk memenangkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2024, tanpa mahar. Dua, kami siap menjaga marwah Organisasi Relawan Anies, dengan politik santun, jujur, dan beretika. Tiga, kami bertekad Mensosialisasikan Anies dan AHY dengan berbagai prestasi, kerja nyata, jujur dan berintegritas,” seru para perwakilan aliasi disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Mendengar aspirasi-aspirasi tersebut, AHY meminta para wakil rakyat dari Partai Demokrat segera membantu meringankan beban dan menyuarakan aspirasi mereka di parlemen. Apalagi warga Palu masih ada yang tinggal di huntara.

“Akan kita perjuangkan, aspirasi, dan keluhan masyarakat ini. Masyarakat Indonesia hari ke hari harus baik kehidupannya. Mari berkeringat bersama dalam semangat perubahan untuk Indonesia dan rakyatnya sejahtera,” tandas AHY. 

AHY juga mengulang pernyataan Sukma di mana Indonesia tidak baik-baik saja hari ini.

“Jangan takut berbicara tentang kebenaran,” ujarnya seraya menambahkan, 

 "Masalah yang disampaikan masyarakat Palu tadi adalah masalah nasional karena negara ini banyak yang salah kelola. Olehnya mari kita menangkan Pemilu 2024, agar kita dapat membantu rakyat memenuhi kebutuhannya. Mari berjuang untuk perubahan, sabar, dan bersama-sama berjuang untuk kemenangan,”tutur AHY. 

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan terselenggaranya acara ini merupakan bukti, bahwa semangat perubahan dan perbaikan juga muncul di berbagai elemen masyarakat. 

“Sejak awal aspirasi-aspirasi ini begitu kuat, digelarnya acara ini juga sebagai bukti bahwa semangat perubahan dan perbaikan bukan hanya bersumber dari kami kader Partai Demokrat, tapi harapan-harapan dan energi itu juga hadir dari seluruh elemen masyarakat. 

“Hal ini juga selaras dengan pernyataan sikap dari 21 relawan Anies di Sulteng yang siap memenangkan Anies-AHY di 2024. Bismillah kami yakin Allah SWT akan memberikan jalan bagi kita semua,” tutup Anwar.

Turut hadir dalam acara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rieky Harsya beserta istri, Bupati Poso Verna Inkiriwang, para anggota legislatif baik ditingkat provinsi maupun kab/kota Sulawesi Tengah. 

#Pena Bumi

AHY Ingatkan Kader Demokrat Untuk Terus Bela Rakyat

Sulawesi, Inside Pos,-

Sambutan menggema, “AHY, AHY, AHY,” teriak ribuan kader Partai Demokrat mengiringi kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada pelantikan ribuan pengurus DPC se-Sulawesi Tengah. Suara teriakan, tepuk tangan dan sapaan ribuan kader terus bergema di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Senin (27/2) siang hingga acara selesai.

“Saya hari ini luar biasa senang, juga merasa bangga. Saya rasakan betul getaran semangat energi positif yang luar biasa meledak-ledak,” kata AHY semangat seraya menambahkan,

“Kehadiran saya tentu selain menyemangati seluruh kader untuk bisa berjuang secara maksimal, juga tentu menitipkan target-target yang harus dicapai dengan kerja keras kita semua,” tambah AHY

AHY mengajak para kader dan simpatisan untuk selalu siaga menjelang Pemilu 2024.  

“Jangan lengah dan justru inilah waktu yang baik. Kita terus perkuat jaringan konstituen, mesin-mesin Partai Demokrat yang harus dijalankan dengan baik dan efektif. Harus bisa menjamin dukungan rakyat bukan hanya survey tapi juga menjadi suara riil di TPS nanti,” lanjutnya. 

Tak hanya soal pemilu, AHY juga mengingatkan seluruh kader Partai Demokrat untuk bersama-sama memperjuangkan segala aspirasi masyarakat yang kondisinya sedang sulit. 

“Bukan sekedar ingin mengubah sesuatu, tetapi kita tahu ada banyak hal yang harus kita ubah dan perbaiki. Ekonomi rakyat kita hari ini bagaimana Bapak Ibu? Banyak orang susah. Kenapa susah? Daya beli turun, harga-harga naik, penghasilan turun, ada keluarga yang di PHK. Bapak Ibu sekalian, kita ingin masyarakat Indonesia lebih sejahtera lagi rakyatnya,” tutur AHY. 

Kepada para kader dan simpatisan, AHY ajak untuk saling menguatkan dan solid dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

“Pada kontestasi pemilu kali ini kita harus ambil bagian dan bisa memenangkannya. Pemilu 2024 tidak lama lagi, kita harus selalu solid, bangun kekuatan untuk bisa meraih hasil yang terbaik dalam pemilihan umum nantinya. Saya sekali lagi berharap Demokrat di Sulawesi ini bisa bangkit, berjaya dan menang dalam pemilu 2024 nanti,” tutup AHY.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan terimakasih dan dukungannya kepada AHY. 

“Saya dan para pengurus DPD, DPC, dan kader-kader Partai Demokrat lainnya mengucapkan banyak terima kasih Ketum sampai lagi di Kota Palu ini. Kami siap untuk mendukung sepenuhnya memenangkan Sulteng dengan insya Allah 2024 Presiden dan Wakil presiden salah satunya dari partai Demokrat. Kami siap mengusung kader terbaik kita, yaitu Ketum Bapak Agus Harimurti Yudhoyono,” ucap Anwar. 

Turut hadir dalam acara pelantikan antara lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya beserta istri, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio beserta istri, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Perwakilan Pengurus DPP Partai Demokrat, Bupati Poso Verna Inkiriwang, serta pengurus DPD dan DPC Demokrat Sulawesi Tengah.

#Pena Bumi

Ketua DPC Demokrat Bima Sependapat Dengan Gubernur NTB, Anies dan AHY Pasangan Ideal

 

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Hj. Misfalah sependapat dengan ungkapan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, dikutip dari Media Online kanalntb.com.  Bang Zul lebih memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketimbang Khofifah Indar Parawangsa untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Pendapat Bang Zul (Sapaan Gunernur NTB) itu sebagai tanda baik dukungan masyarakat terhadap  Anies dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada 2024 nanti," cetus Hj. Misfalah Selasa, (28/02/2023) 

Kata Mantan Anggota DPRD 2014-2019 ini, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono merupakan sosok calon pemimpin yang sangat berkesan dihari masyarakat. Tidak hanya sosok yang intelektual dan akademis juga sebagai representasi pemuda untuk ikut tampil dalam kontestasi politik. 

"Keduanya sosok yang ideal. Dapat diterima dari kalangan. Lebih-lebih pemilih milineal. Apalagi Anies-AHY memiliki rekam jejak yang membanggakan dan sama-sama  memiliki prestasi  yang cukup membanggakan. Akademisi dan Militer," terangnya

Mengutip pendapat Dr. DZul saat menyampaikan kejelasannya disalah satu media online mengakui, bahwa AHY bisa menjadi kekuatan bagi Anies karena akan membuat PKS, Demokrat dan Nasdem lebih solid. 

“Catat ya saya PKS lebih mendukung AHY pendamping Anies. Supaya ada soliditas antara Koalisi Perubahan Nasdem, PKS dan Demokrat, kalau gak ada Demokrat juga gak akan jadi koalisi ini. PKS juga tidak ngotot untuk wakil,” ungkapnya disalah satu media online Senin (27/02) di Lombok Raya.

Zul mengakui bahwa Khofifah juga punya peluang karena sebagai Kepala daerah yang tidak punya afiliasi politik.

“Bu Khofifah didukung sebagian elit di Jakarta karena tidak memihak parpol manapun,” katanya. Zul.

Ketua DPC Partai Demokrat Hj. Misfalah ikut menguatkan pendapat orang Nomor satu di NTB itu bahwa apa yang diungkapkan oleh  Dr Zul sama bersependapat denganya bahwa Anies dan AHY adalah pasangan yang ideal.

#Pena Bumi

Perkara Distributor Pupuk CV. Rahmawati Dilimpahkan Kembali ke Kejati NTB

 

Bima,Inside Pos,- 

Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB kembali melimpahkan berkas perkara Direktur CV Rahmawati, H. Ibrahim. Pelimpahan berkas tersangka kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi ini dilakukan pekan lalu.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto menjelaskan, penyidik telah melengkapi kekurangan dalam berkas perkara HI (H. Ibrahim). Petunjuk yang diberikan jaksa peneliti Kejati NTB telah dipenuhi.

”Untuk kedua kalinya berkas perkara HI kami dilimpahkan ke jaksa,” ungkapnya.

Sementara, Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera membenarkan telah menerima pelimpahan berkas perkara HI dari penyidik Polda NTB. Saat ini, berkas tersangka masih diteliti oleh jaksa peneliti. 

"Belum ada kesimpulan, apakah sudah lengkap atau tidak," terangnya.

Bila petunjuk jaksa peneliti sudah dipenuhi dan berkas dinyatakan lengkap, kata Efrien, maka langkah selanjutnya adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti. Tetapi jika belum lengkap, nantinya berkas tersangka akan dikembalikan lagi ke penyidik. Tentu dengan sejumlah petunjuk untuk memenuhi syarat formil dan materiil. 

"Sekarang berkas tersangka masih diteliti," ungkapnya.

Dalam kasus ini, H. Ibrahim dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 1 sub 1E huruf A Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 huruf a jo pasal 8 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut diterangkan, barang-siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

H Ibrahim juga disangka melanggar Perpu RI Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4. Ditambah Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan jo pasal 30 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 dan Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 

#Ipul

AHY: Kami Ingin Kapal Koalisi Ini Berlayar dan Menang

Jakarta, Inside Pos,-

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2). Kedatangan Surya Paloh di tengah guyuran hujan disambut hangat, dan dipayungi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam konferensi pers bersama seusai makan siang, AHY memaparkan kesamaan pandangan Demokrat dan NasDem dalam menyikapi berbagai isu nasional, salah satunya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Demokrat dan Nasdem sepakat menolak upaya mengembalikan demokrasi yang sentralistik.

“Sejatinya, kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan, yang dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan sedinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang,” jelas AHY.

Terkait Koalisi Perubahan, AHY menegaskan, bahwa komunikasi Demokrat , Nasdem dan PKS makin baik dan intensif. Menurut AHY, ketiga parpol telah memiliki semangat yang sama untuk mendorong perubahan dan perbaikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan.

AHY juga menegaskan bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 26 Januari 2023 lalu bukan hanya sekadar test the water. Sikap Demokrat telah melewati proses, konsultasi, komunikasi yang intensif di internal dan struktur Demokrat dari pusat hingga daerah.

“Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden, atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan,” jelas AHY.

“Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan tidak hanya berlayar, tapi bisa menang. Memenangkan suara, hati dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia lebih baik ke depan,” tutup AHY.

AHY juga menyampaikan kedekatan antara Partai Demokrat dan Surya Paloh yang sudah terjalin lama. Tepatnya, ketika Surya Paloh berjuang bersama SBY pada Pilpres 2004.

“Sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua (SBY dan Surya Paloh) ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik, dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata AHY. 

#Pena Bumi

Besok, Surya Paloh Berkunjung ke DPP Demokrat

Jakarta, Inside Pos,- 

Dijadwalkan, Rabu, 22 Februari 2023, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan menerima silaturahmi dan kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, beserta rombongan pengurus teras lainnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta. 

Kedatangan Surya Paloh itu akan diterima Ketum AHY akan didampingi Sekjen Teuku Riefky, Bendahara Renville Antonio, Waketum Benny K Harman, Wasekjen Renanda Bachtar, Ka BPOKK Herman Khaeron, Ka Bappilu Andi Arief, Ka Bakomstra Herzaky, dan beberapa pengurus teras lainnya.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat menjelaskan. Rencananya, Surya Paloh beserta rombongan akan tiba di Kantor DPP Partai Demokrat sekitar pukul 10.00 WIB.

"Ketum AHY didampingi Sekjen Teuku Riefky dan pengurus teras lainnya, akan menyambut langsung Pak Surya Paloh," jelas Herzaky melalui siaran persnya hari ini.

Menurut Herzaky, kedua tokoh nasional ini akan membicarakan isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini.

Termasuk judicial review sistem pemilu proporsional terbuka, upaya penundaan pemilu, maupun upaya-upaya perubahan dan perbaikan yang harus dilakukan ke depannya.

Kecuali itu, pembentukan Sekretariat Perubahan, persiapan penandatangan MoU, dan deklarasi Koalisi Perubahan, yang juga akan menjadi pokok bahasan di antara kedua tokoh ini.

#Pena Bumi

SBY: Pastikan Kita Punya Urgensi Dan Alasan Kuat Untuk Mengubah Sistem Pemilu

Opini: Susilo Bambang Yudhoyono 

 Jakarta, Inside Pos,-

Sudah lama saya tidak bicara soal politik. Dari hari ke hari, kini saya lebih menggeluti dunia seni dan olahraga. Sungguh pun demikian, sebagai warga negara tentulah saya tidak kehilangan hak asasi saya untuk peduli dan menyampaikan pendapat. Materi yang ingin saya sampaikan ini, tentu berangkat dari niat dan tujuan yang baik, serta hendak saya sampaikan secara baik pula.

 

Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan.

 

Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan "time-line" yang ditetapkan oleh KPU? Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini.

 

Apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa "tenang", bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK. Sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan, karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Namun, janganlah upaya penyempurnaannya  hanya bergerak dari terbuka - tertutup semata.

 

Dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat, ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak. Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan. Ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal. Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan "hajat hidup rakyat secara keseluruhan". Menurut pendapat saya, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa, yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya).

 

Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan "itu urusan saya dan saya yang punya kuasa", untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak. Sama halnya dengan hukum politik "yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah", tentu juga bukan pilihan kita. Hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama. Consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu. Saya mempelajari secara mendalam, bagaimana dengan cerdas dan arifnya, founding fathers kita ~ Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus dan lain-lain, bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara baru (Republik Indonesia) yang dinilai paling tepat.

 

Kembali ke pokok bahasan, rakyat memang sangat perlu diberikan penjelasan yang gamblang tentang rencana penggantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Mereka harus tahu bahwa kalau yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politiklah yang hakikatnya menentukan kemudian siapa orang yang akan jadi wakil mereka. Sementara, jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercayai bisa menjadi wakilnya, atau keduanya ~ partai dan orangnya. Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi.

 

Dalam artikel sangat singkat ini saya memang tidak hendak menyampaikan pikiran saya tentang mana yang paling tepat antara sistem proporsional tertutup versus sistem proporsional terbuka. Meskipun saya punya sejumlah pandangan dan pemikiran, namun bukan itu inti tulisan singkat saya ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental, hakikatnya salah satu "fundamental consensus" dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini.

 

Mungkin ada yang bicara, "tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini". Konstitusi pun bisa saja diubah. Demikian juga sistem pemilu. Pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti.

 

Saya hanya mengingatkan dengan cara menyampaikan pertanyaan seperti ini. Kalau sebuah konstitusi, undang-undang dan juga sistem pemilu hendak diubah; mengapa dan bagaimana semua itu diubah? Bangsa yang maju dalam tatanan kehidupan yang baik, mesti mengedepankan pentingnya "what, why, how". Dalam perjalanan ke depan, negeri ini harus memiliki budaya untuk selalu mengedepankan "the power of reason". Begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional. Permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan, serta untuk memenuhi aspirasi besar rakyatnya. Bukan pikiran dan tindakan musiman, apalagi jika bertentangan dengan kehendak dan pikiran bersama kita sebagai bangsa.

*****

DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima Gelar Fit and Proper Test Untuk Pileg 2024

 

Kabupaten Bima, Inside Pos,– 

Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Demokrat terus mengggelar tahapan persiapan bakal calon DPRD Kabupaten Bima dengan melakukan fit and proper Test bagi seluruh bakal calon pada pemilu 2024 mendatang.

Kegiatan yang berlangsung di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima terlihat jelas semangat para Peserta dalam mengikuti Fit and Proper Test yang dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Pemilu ( Bappilu), Sabtu 11 Januari 2023.

Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima Amirullah yg biasa disapa Ruma Rengge menjelaskan bahwa tahapan ini dilakukan bagian dari rangkaian penentuan calon setelah dilakukan sosialisasi pembukaan pendaftaran bacaleg.

“Proses fit and proper Test ini merupakan tahap yang harus kita lalui dan wajib hukumnya di lakukan sebab proses ini merupakan suatu uji kelayakan dan kepatutan agar Bacaleg dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu," Kata Amirullah.

Bappilu sudah melakukan Fit and Propertest mulai dari dapil satu ( daerah pemilihan) sampai Dapil enam sudah mencapai 60 Porsen, ini belum termasuk keterwakilan perempuan  In saya Allah kami Bappilu dengan adanya perpanjangan waktu yg di berikan oleh Bappilu NTB sampai tgl 14 Maret mendatang. Jelasnya

“Kami Bappilu DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima sesegera mungkin akan menyelesaikan tahap Fit And Proper Test ini," Ujarnya

Amirullah menambahkan, 

“Setelah kami melakukan Fit and Propertest ini sebagai bahan kami dari Badan Pemenangan Pemilu (bappilu) untuk mempresentasikan ke ketua DPC PD Kabupaten Bima dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NTB sebab ini sebagai bahan dasar kami layak atau tidak nya orang orang yg kita usung di parlemen mewakili partai kebanggaan kita Demokrat," Tutup Amirullah.

#Pena Bumi

Rangga Babuju Tunjuk 6 Lawyer Terkait Ujaran Kebencian Lewat- Medsos

Bima, Inside Pos,-

Rangga Babuju melawan. 6 lawyer terbaik di NTB ditunjuk untuk dampingi proses hukum terkait ujaran kebencian terhadap eks Direktur Perumda Aneka Kota Bima ini. 

Melalui Telepon seluler, Pemilik nama lengkap Julhaidin, SE ini mengaku mendapatkan serangan ujaran kebencian melalui media sosial Facebook. Tidak hanya satu akun. 

Kata Rangga, hinaan terhadap dirinya berawal dari ketika memberikan masukan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bima soal urgensi Wifi Gratis disejumlah Kelurahan. Total anggaran, senilai Rp 1.6 Milyar. 

Menurut Rangga, program wifi itu malah akan membuat masalah baru. Salah satunya adalah jangkauan Wifi tentunya tidak akan lebih dari 25 meter ke segala arah. Tidak semua rumah RW punya barugak tempat orang akan berkerumunan menggunakan Wifi. Dan malah akan menjadi fasilitas personal RW dan tetangga nya saja. 

Jika saja menjadi 'Wifi Publik' yang dipasang di Terminal Dara, Lapangan Seraruba, Lapangan Pahlawan, Pantai Kolo, Pantai Lawata, Taman Amahami, Taman Ria, Lapangan Manggemaci, Lapangan Kodo, dan areal publik lainnya, manfaatnya akan jauh lebih besar. Anak-anak muda maupun remaja akan memenuhi areal publik tersebut. 

"Ada peningkatan ekonomi masyarakat yang signifikan jika area publik mendapatkan akses Wifi Gratis,"saran Rangga

Ternyata saran dan kritik Rangga tidak diterima baik. Justru mendapatkan hinaan dan cacian diluar rasa kemanusiaan. 

"Tulisan saya standar wajar saja. Berharap program pemerintah Kota bersentuhan langsung dengan peningkatan perekonomian warga di Kota Bima," ujarnya

Buntut dari ujaran kebencian itu, Rangga Babuju mengaku sudah menunjuk 6 kuasa hukum untuk mendampingi proses hukum ITE. Ia akan melaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum. 

"Atas saran dan pendapat beberapa keluarga dan sahabat, saya memang harus melaporkan sejumlah akun tersebut karena sudah berlebihan menghina saya. Padahal saya tidak memiliki masalah dengan pemilik akun tersebut," terangnya. 

Sementara itu, Chairul Fatihin, SH  membenarkan pihaknya akan memberikan bantuan hukum atas laporan ITE Rangga Babuju. Tidak hanya dirinya, tapi ada 6 pengacara yang siap dampingi. 

"Termasuk LBH Amanah ikut memberikan bantuan hukum kepada Rangga Babuju," aku pria disapa Rafa ini

Sementara ini, pihaknya sudah mendapatkan beberapa bukti 'Penghinaan' melalui media elektronik. beberapa akun yang sudah kami screenshoot dan banyak komentar dari akun lainnya yang juga akan laporkan karena ikut melakukan penghinaan tersebut 

"Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Jelasnya

Kata Rafa, Akun-akun tersebut menuduh kliennya,  adalah maling/mencuri/merampok/menggelapkan dana Perusda tahun 2021, disertai dengan umpatan dan caci maki (kata-katanya jelas dan menghina). 

"Sementara kami tau bahwa klien kami pernah disidik, diselidiki atau dipanggil untuk menjalankan proses hukum. Baik oleh pihak Inspektorat, BPKP maupun Kepolisian," tegasnya.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap,"pungkasnya

#Pena Bumi